Ambon (ANTARA Sulsel) - PT Pertamina (Persero) akan menerapkan sistem monitoring pengendalian bahan bakar minyak "public service obligation", kata Marketing Manager Operation Region VIII Mohammad Irfan.
"Jadi nanti SMPBBM itu akan membatasi setiap kendaraan pada alokasi BBM yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga setiap kendaraan akan mendapatkan jatah," katanya saat memberikan sambutan pada peresmian SPBU Company Own Dealer Operate (CODO) di Ambon, Senin.
Dengan demikian para pengemudi kendaraan tersebut tidak akan lagi membeli BBM secara berulangkali seperti yang sekarang mungkin saja masih terjadi ada sejumlah kendaraan yang membeli BBM secara berulang-ulang sehingga ada penggunaan yang tidak sewajarnya.
Menurutnya, SMPBBM yang akan diterapkan Pertamina, persoalan pengisian BBM berulang-ulang tidak akan terjadi lagi karena semua akan terdeteksi.
"Jadi kendaraan yang telah menggunakan stok atau jatah itu nanti begitu jatahnya telah habis dia tidak bisa mengisi lagi," katanya.
Karena itu, lanjutnya, sistem ini akan diterapkan dan kalau tidak ada halangan pada 2015 di mana SMPBBM telah diemplementasi di wilayah Maluku dan Papua.
"Untuk saat ini SMPBBM sudah lakukan di Jakarta dan akan diprioritaskan di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan," ujarnya.
Memang untuk wilayah Maluku dan Papua ini, lanjutnya, menjadi target Pertamina yang terakhir karena memang kondisi infrastruktur harus disiapkan dengan baik.
Dia menambahkan, SPBU CODO yang baru diresmikan ini menjual BBM subsidi juga menjual BBM non-subsidi.
"Jadi SPBU CODO ini akan menjual BBM Pertamina Dex jenis solar untuk kendaraan-kendaraan yang telah menggunakan teknologi yang terbaru direkomendasikan menggunakan Pertamina Dex, bukan solar biasa," ujarnya.
Karena itu kami minta dukungan dari Pemerintah Kota Ambon guna nantinya melakukan pengawasan, lanjutnya, walaupun sampai sekarang belum ada kewajiban khususnya untuk wilayah Maluku dan Papua Pemerintah daerah, BUMD, BUMN belum diwajibkan menggunakan bahan bakar perekonomian.
"Mohon dukungannya nanti mungkin Pemerintah daerah secara bertahap menggunakan BBM non-PSO," katanya. N. Yuliastuti
"Jadi nanti SMPBBM itu akan membatasi setiap kendaraan pada alokasi BBM yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga setiap kendaraan akan mendapatkan jatah," katanya saat memberikan sambutan pada peresmian SPBU Company Own Dealer Operate (CODO) di Ambon, Senin.
Dengan demikian para pengemudi kendaraan tersebut tidak akan lagi membeli BBM secara berulangkali seperti yang sekarang mungkin saja masih terjadi ada sejumlah kendaraan yang membeli BBM secara berulang-ulang sehingga ada penggunaan yang tidak sewajarnya.
Menurutnya, SMPBBM yang akan diterapkan Pertamina, persoalan pengisian BBM berulang-ulang tidak akan terjadi lagi karena semua akan terdeteksi.
"Jadi kendaraan yang telah menggunakan stok atau jatah itu nanti begitu jatahnya telah habis dia tidak bisa mengisi lagi," katanya.
Karena itu, lanjutnya, sistem ini akan diterapkan dan kalau tidak ada halangan pada 2015 di mana SMPBBM telah diemplementasi di wilayah Maluku dan Papua.
"Untuk saat ini SMPBBM sudah lakukan di Jakarta dan akan diprioritaskan di seluruh wilayah Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan," ujarnya.
Memang untuk wilayah Maluku dan Papua ini, lanjutnya, menjadi target Pertamina yang terakhir karena memang kondisi infrastruktur harus disiapkan dengan baik.
Dia menambahkan, SPBU CODO yang baru diresmikan ini menjual BBM subsidi juga menjual BBM non-subsidi.
"Jadi SPBU CODO ini akan menjual BBM Pertamina Dex jenis solar untuk kendaraan-kendaraan yang telah menggunakan teknologi yang terbaru direkomendasikan menggunakan Pertamina Dex, bukan solar biasa," ujarnya.
Karena itu kami minta dukungan dari Pemerintah Kota Ambon guna nantinya melakukan pengawasan, lanjutnya, walaupun sampai sekarang belum ada kewajiban khususnya untuk wilayah Maluku dan Papua Pemerintah daerah, BUMD, BUMN belum diwajibkan menggunakan bahan bakar perekonomian.
"Mohon dukungannya nanti mungkin Pemerintah daerah secara bertahap menggunakan BBM non-PSO," katanya. N. Yuliastuti