Mamuju (ANTARA Sulbar) - Perseteruan di tubuh internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat, mulai nampak sejak dimulainya tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
Munculnya surat pemberhentian kepada Ketua DPD I Partai Golkar, Anwar Adnan Saleh, oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, pada akhir Juni 2014 atau menjelang Pilpres yang digelar 9 Juli 2014 membuat konflik internal partai Golkar Sulbar semakin meruncing.
Anwar Adnan Saleh yang juga menjabat Gubernur Sulbar diberhentikan dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar dianggap membelot dari instruksi partai karena dinilai telah mengindahkan instruksi DPP Partai Golkar.
Anwar Adnan Saleh dianggap mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu di Pilpres, yang tidak sesuai dengan instruksi partai, sementara DPP Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Radjasa.
Meskipun juga dalam pernyataannya di media massa Anwar Adnan Saleh selalu menyatakan tidak pernah mengalihkan dukungan Partai Golkar, dan tetap menjalankan instruksi partai di Pilpres, dibuktikan dengan dirinya menjadi ketua tim pemenangan koalisi merah putih yang merupakan gabungan partai pendukung pasangan Prabowo Hatta Radjasa.
Anwar juga bahkan membantah telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar hingga saat ini, dan hanya mengakui telah ada surat pemberhentian dirinya dari jabatannya, namun sebelum sampai ditangannya surat itu telah dicabut kembali oleh DPP setelah dirinya melakukan klarifikasi bahwa dirinya tetap tunduk pada instruksi partai.
"Saya tidak diberhentikan dari jabatan ketua partai Golkar Sulbar karena surat pemberhentian saya langsung dicabut, dan tetap tunduk pada garis instruksi partai ditingkat pusat," katanya.
Ia mengakui meski secara pribadi sangat dekat dengan Bapak Jusuf Kalla yang menjadi cawapres mendampingi capres Joko Widodo, namun demikian tetap melaksanakan instruksi partai memenangkan pasangan bernomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres.
"Saya sudah 40 tahun bersama Golkar dan tidak bisa mengkhianati partai yang membesarkan saya itu, meskipun saya akui saya dekat Jusuf Kalla, sebelum dan ketika menjadi wakil presiden, bahkan setelah selesai menjadi wapres, karena beliau telah banyak membantu pembangunan di Sulbar sehingga Sulbar menjadi daerah maju dan berkembang, ketika Jusuf Kalla menjadi Wapres," katanya.
Konflik Semakin Memanas
Setelah Pilpres digelar, Nurdin Khalid yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Sulawesi DPP Golkar kemudian ditetapkan sebagai pelaksana tugas DPD I Partai Golkar menggantikan Anwar Adnan Saleh oleh DPP Partai Golkar membuat konflik Golkar Sulbar kembali semakin memanas.
Kondisi itu kemudian direspon dengan adanya aksi unjuk rasa ratusan massa yang mengatasnamakan diri Komite Aksi Kader Muda Penyelamat DPD I Partai Golkar Sulbar. Aksi demonstran tersebut dilakukan mendatangi sekretariat DPD Golkar Sulbar yang terletak di Jalan Pattana Endeng Mamuju, Senin (18/8).
Kader muda Golkar itu menolak kehadiran Nurdin Halid selaku pelaksana tugas ketua DPD dan mengharamkan Nurdin Halid bertandang ke Sulbar karena dinilai ikut mencederai sendi-sendi demokrasi di tubuh partai Golkar.
KAKMP DPD I Partai Golkar Sulbar, juga mendesak agar DPP Golkar segera memberhentikan Nurdin Halid dari jajaran pengurus partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulbar, Thamrin Endeng menyampaikan, tuntutan kader muda partai tersebut mesti direspon dan diteruskan ke dewan pimpinan pusat dan berharap konflik di internal Golkar ini diselesaikan sesuai mekanisme partai.
Konflik internal partai Golkar tersebut merupakan ancaman serius bagi partai Golkar di Sulbar dalam menghadapi pilkada serentak di tiga Kabupaten di Sulbar, sehingga mesti diselesaikan.
Golkar Mesti Rekonsiliasi
Pengamat politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Celebes Centre, menilai konflik Golkar mesti segera diakhiri jika tidak ingin menanggung resiko fatal menghadapi pilkada serentak pada tiga Kabupaten di Sulbar pada 2015, yakni pilkada Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara.
Direktur Celebes Centre, Ilham Usman S Fil I, M Si Ilham yang juga mahasiswa S3 Konsentrasi Pemikiran Politik UIN Allaudin mengatakan, mesti ada rekonsolisiasi menyelamatkan kekuatan partai Golkar di Sulbar sebelum pilkada serentak dilaksanakan, karena jika itu tidak dilakukan maka Golkar akan menghadapi pilkada dalam kondisi yang tidak "Bugar" karena konflik yang terjadi.
"Dalam kondisi tidak bugar, Golkar berpotensi kalah menghadapi pilkada serentak, mengingat Golkar hanya diposisi dua sebagai peraih suara terbanyak di Pilpres," katanya.
Menurut dia, di Pemilu legislatif 2014, Golkar sudah tampak kehilangan kekuatan dan dianggap kalah, karena hanya berada diposisi kedua dalam meraih suara, sehingga kursi Ketua DPRD Sulbar, tidak lagi diraih Golkar seperti pada Pileg 2009 lalu, namun diraih partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2014 di Sulbar berdasarkan hasil yang ditetapkan KPU.
Dalam kondisi berkonflik akan lebih sulit bagi Golkar, mengulang sukses memenangkan pilkada disejumlah Kabupaten di Sulbar seperti pilkada sebelumnya yang di gelar Kabupaten Polman, Mamasa dan Kabupaten Majene bahkan Pilkada Sulbar tahun 2011 yang lalu.
"Golkar menangkan seluruh kandidat yang diusunnya di pilkada Mamasa pada (8/10) tahun 2013, di Pilkada Mamasa (6/6) tahun 2013 dan Kabupaten Majene (12/5) tahun 2011, karena waktu itu Golkar masih solid sebagai partai penguasa bahkan juga memenangkan kandidatnya di Pilkada Gubernur Sulbar tahun 2011," katanya.
Ia menilai Ketua DPD I Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh terbilang sukses memimpin Golkar Sulbar, karena tidak pernah kalah menghadapi pilkada yang digelar diberbagai wilayah di Sulbar, Anwar telah sukses menjadikan Sulbar sebagai lumbung Golkar, seperti sejak zaman orde baru, dimana Sulbar dikenal basis kekuatan partai Golkar dan menjadi partai penguasa.
"Anwar aset yang berharga bagi Golkar jangan disingkirkan begitu saja, itu akan merugikan Golkar Sulbar, jadi intinya adalah rekonsolisasi mesti dilakukan, jangan dahulukan kepentingan lain, kekuatan Golkar yang harus dihitung para petinggi partai Golkar," katanya.
"Jadi mesti ada solusi tetap tepat bagi Golkar mengakhiri konflik agar kebesaran Golkar di Sulbar sebagai partai penguasa tidak tinggal kenangan," kata dosen STIKIP DDI Mamuju itu. Zita Meirina
Munculnya surat pemberhentian kepada Ketua DPD I Partai Golkar, Anwar Adnan Saleh, oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, pada akhir Juni 2014 atau menjelang Pilpres yang digelar 9 Juli 2014 membuat konflik internal partai Golkar Sulbar semakin meruncing.
Anwar Adnan Saleh yang juga menjabat Gubernur Sulbar diberhentikan dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar dianggap membelot dari instruksi partai karena dinilai telah mengindahkan instruksi DPP Partai Golkar.
Anwar Adnan Saleh dianggap mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu di Pilpres, yang tidak sesuai dengan instruksi partai, sementara DPP Partai Golkar mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Radjasa.
Meskipun juga dalam pernyataannya di media massa Anwar Adnan Saleh selalu menyatakan tidak pernah mengalihkan dukungan Partai Golkar, dan tetap menjalankan instruksi partai di Pilpres, dibuktikan dengan dirinya menjadi ketua tim pemenangan koalisi merah putih yang merupakan gabungan partai pendukung pasangan Prabowo Hatta Radjasa.
Anwar juga bahkan membantah telah diberhentikan dari jabatan Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar hingga saat ini, dan hanya mengakui telah ada surat pemberhentian dirinya dari jabatannya, namun sebelum sampai ditangannya surat itu telah dicabut kembali oleh DPP setelah dirinya melakukan klarifikasi bahwa dirinya tetap tunduk pada instruksi partai.
"Saya tidak diberhentikan dari jabatan ketua partai Golkar Sulbar karena surat pemberhentian saya langsung dicabut, dan tetap tunduk pada garis instruksi partai ditingkat pusat," katanya.
Ia mengakui meski secara pribadi sangat dekat dengan Bapak Jusuf Kalla yang menjadi cawapres mendampingi capres Joko Widodo, namun demikian tetap melaksanakan instruksi partai memenangkan pasangan bernomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres.
"Saya sudah 40 tahun bersama Golkar dan tidak bisa mengkhianati partai yang membesarkan saya itu, meskipun saya akui saya dekat Jusuf Kalla, sebelum dan ketika menjadi wakil presiden, bahkan setelah selesai menjadi wapres, karena beliau telah banyak membantu pembangunan di Sulbar sehingga Sulbar menjadi daerah maju dan berkembang, ketika Jusuf Kalla menjadi Wapres," katanya.
Konflik Semakin Memanas
Setelah Pilpres digelar, Nurdin Khalid yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Pemenangan Sulawesi DPP Golkar kemudian ditetapkan sebagai pelaksana tugas DPD I Partai Golkar menggantikan Anwar Adnan Saleh oleh DPP Partai Golkar membuat konflik Golkar Sulbar kembali semakin memanas.
Kondisi itu kemudian direspon dengan adanya aksi unjuk rasa ratusan massa yang mengatasnamakan diri Komite Aksi Kader Muda Penyelamat DPD I Partai Golkar Sulbar. Aksi demonstran tersebut dilakukan mendatangi sekretariat DPD Golkar Sulbar yang terletak di Jalan Pattana Endeng Mamuju, Senin (18/8).
Kader muda Golkar itu menolak kehadiran Nurdin Halid selaku pelaksana tugas ketua DPD dan mengharamkan Nurdin Halid bertandang ke Sulbar karena dinilai ikut mencederai sendi-sendi demokrasi di tubuh partai Golkar.
KAKMP DPD I Partai Golkar Sulbar, juga mendesak agar DPP Golkar segera memberhentikan Nurdin Halid dari jajaran pengurus partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulbar, Thamrin Endeng menyampaikan, tuntutan kader muda partai tersebut mesti direspon dan diteruskan ke dewan pimpinan pusat dan berharap konflik di internal Golkar ini diselesaikan sesuai mekanisme partai.
Konflik internal partai Golkar tersebut merupakan ancaman serius bagi partai Golkar di Sulbar dalam menghadapi pilkada serentak di tiga Kabupaten di Sulbar, sehingga mesti diselesaikan.
Golkar Mesti Rekonsiliasi
Pengamat politik dari Lembaga Swadaya Masyarakat Celebes Centre, menilai konflik Golkar mesti segera diakhiri jika tidak ingin menanggung resiko fatal menghadapi pilkada serentak pada tiga Kabupaten di Sulbar pada 2015, yakni pilkada Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara.
Direktur Celebes Centre, Ilham Usman S Fil I, M Si Ilham yang juga mahasiswa S3 Konsentrasi Pemikiran Politik UIN Allaudin mengatakan, mesti ada rekonsolisiasi menyelamatkan kekuatan partai Golkar di Sulbar sebelum pilkada serentak dilaksanakan, karena jika itu tidak dilakukan maka Golkar akan menghadapi pilkada dalam kondisi yang tidak "Bugar" karena konflik yang terjadi.
"Dalam kondisi tidak bugar, Golkar berpotensi kalah menghadapi pilkada serentak, mengingat Golkar hanya diposisi dua sebagai peraih suara terbanyak di Pilpres," katanya.
Menurut dia, di Pemilu legislatif 2014, Golkar sudah tampak kehilangan kekuatan dan dianggap kalah, karena hanya berada diposisi kedua dalam meraih suara, sehingga kursi Ketua DPRD Sulbar, tidak lagi diraih Golkar seperti pada Pileg 2009 lalu, namun diraih partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2014 di Sulbar berdasarkan hasil yang ditetapkan KPU.
Dalam kondisi berkonflik akan lebih sulit bagi Golkar, mengulang sukses memenangkan pilkada disejumlah Kabupaten di Sulbar seperti pilkada sebelumnya yang di gelar Kabupaten Polman, Mamasa dan Kabupaten Majene bahkan Pilkada Sulbar tahun 2011 yang lalu.
"Golkar menangkan seluruh kandidat yang diusunnya di pilkada Mamasa pada (8/10) tahun 2013, di Pilkada Mamasa (6/6) tahun 2013 dan Kabupaten Majene (12/5) tahun 2011, karena waktu itu Golkar masih solid sebagai partai penguasa bahkan juga memenangkan kandidatnya di Pilkada Gubernur Sulbar tahun 2011," katanya.
Ia menilai Ketua DPD I Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh terbilang sukses memimpin Golkar Sulbar, karena tidak pernah kalah menghadapi pilkada yang digelar diberbagai wilayah di Sulbar, Anwar telah sukses menjadikan Sulbar sebagai lumbung Golkar, seperti sejak zaman orde baru, dimana Sulbar dikenal basis kekuatan partai Golkar dan menjadi partai penguasa.
"Anwar aset yang berharga bagi Golkar jangan disingkirkan begitu saja, itu akan merugikan Golkar Sulbar, jadi intinya adalah rekonsolisasi mesti dilakukan, jangan dahulukan kepentingan lain, kekuatan Golkar yang harus dihitung para petinggi partai Golkar," katanya.
"Jadi mesti ada solusi tetap tepat bagi Golkar mengakhiri konflik agar kebesaran Golkar di Sulbar sebagai partai penguasa tidak tinggal kenangan," kata dosen STIKIP DDI Mamuju itu. Zita Meirina