Mamuju (ANTARA Sulbar) - Struktur pemerintahan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diusulkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, kata Anggota Komisi II DPRD Sulbar Ahmad Mustamin.
"Biro Keuangan mesti dinaikkan statusnya menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, karena posisinya sangat vital," katanya di Mamuju, Rabu.
Selama ini, katanya, Biro Keuangan Provinsi Sulbar terbatas dalam menjalankan tugasnya karena statusnya yang masih rendah.
Hal itu, katanya, akibatnya tidak maksimal instansi itu dalam menata aset pemerintah di Sulbar.
Menurut dia, aset pemerintah di Sulbar tidak terkelola maksimal, sehingga mengakibatkan Sulbar meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aset di Sulbar menjadi temuan BPK, akibatnya Sulbar meraih WDP itu karena Biro Keuangan tidak maksimal mengelola aset," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar status Biro Keuangan Provinsi Sulbar ditingkatkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar.
"Kami berharap agar DPRD bersama pemerintah dapat bersepakat meningkatkan status Biro Keuangan Provinsi Sulbar menjadi badan, sehingga tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar," katanya. MH Atmoko
"Biro Keuangan mesti dinaikkan statusnya menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar, karena posisinya sangat vital," katanya di Mamuju, Rabu.
Selama ini, katanya, Biro Keuangan Provinsi Sulbar terbatas dalam menjalankan tugasnya karena statusnya yang masih rendah.
Hal itu, katanya, akibatnya tidak maksimal instansi itu dalam menata aset pemerintah di Sulbar.
Menurut dia, aset pemerintah di Sulbar tidak terkelola maksimal, sehingga mengakibatkan Sulbar meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Aset di Sulbar menjadi temuan BPK, akibatnya Sulbar meraih WDP itu karena Biro Keuangan tidak maksimal mengelola aset," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta agar status Biro Keuangan Provinsi Sulbar ditingkatkan menjadi Badan Keuangan Provinsi Sulbar.
"Kami berharap agar DPRD bersama pemerintah dapat bersepakat meningkatkan status Biro Keuangan Provinsi Sulbar menjadi badan, sehingga tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Sulbar," katanya. MH Atmoko