Mamuju (ANTARA Sulsel) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta agar Pemerintah Provinsi Sulbar segera membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulbar untuk memaksimalkan pengelolaan anggarannya.
"Untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan aset, maka mestilah Pemerintah di Sulbar mesti segera membentuk Badan BPKAD Provinsi Sulbar," kata anggota DPRD Sulbar, Abidin di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, BPKAD sangat penting agar pengelolaan anggaran dan aset di Sulbar menjadi tertib dan Sulbar tidak lagi meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sulbar masih bermasalah dalam mengelola anggaran sehingga setiap tahun selalu meraih predikat WDP, sehingga penting dibentuk BPKAD, mengurus dan mengelola anggaran dengan benar, sehingga anggaran di Sulbar tidak lagi menjadi temuan BPK," katanya.
Menurut dia, dengan dibentuknya BPKAD diharapkan pengelolaan keuangan Sulbar dan asetnya semakin maksimal sehingga kedepan Sulbar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sudah delapan tahun Sulbar meraih predikat WDP sehingga seluruh hal yang menyebabkan itu mesti dibenahi termasuk instansi pengelola anggaran di Sulbar, agar kedepan Sulbar dapat meraih predikat WTP," katanya. Agus Setiawan
"Untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan aset, maka mestilah Pemerintah di Sulbar mesti segera membentuk Badan BPKAD Provinsi Sulbar," kata anggota DPRD Sulbar, Abidin di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, BPKAD sangat penting agar pengelolaan anggaran dan aset di Sulbar menjadi tertib dan Sulbar tidak lagi meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sulbar masih bermasalah dalam mengelola anggaran sehingga setiap tahun selalu meraih predikat WDP, sehingga penting dibentuk BPKAD, mengurus dan mengelola anggaran dengan benar, sehingga anggaran di Sulbar tidak lagi menjadi temuan BPK," katanya.
Menurut dia, dengan dibentuknya BPKAD diharapkan pengelolaan keuangan Sulbar dan asetnya semakin maksimal sehingga kedepan Sulbar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sudah delapan tahun Sulbar meraih predikat WDP sehingga seluruh hal yang menyebabkan itu mesti dibenahi termasuk instansi pengelola anggaran di Sulbar, agar kedepan Sulbar dapat meraih predikat WTP," katanya. Agus Setiawan