Polman, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Balanipa.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, H Ismail saat menerima rombongan KAPP Balanipa yang dilangsungkan di ruang pola kantor bupati setempat, Selasa.
Pertemuan yang dihadiri kurang lebih 200 orang dari berbagai elemen ini juga melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, KAPP Balanipa, pimpinan dan anggota DPRD Polewali Mandar, para Kadis, Camat, tokoh masyarakat Balanipa, serta elemen pemuda.
Sekkab Polman dalam menanggapi seluruh komentar dan tanggapan peserta, mengatakan Pemkab juga telah bekerja dan tetap mendukung perjuangan Balanipa dan telah intensif melakukan komunikasi dengan Kemendagri.
"Ini masalah waktu, ini hanya masalah proses. Ini bisa segera terbentuk bila terjadi kejadian luar biasa. Seperti pada pembentukan Sulawesi Barat. Jangan ada sikap saling mencurigai satu sama lain bahwa ada pihak yang tidak menginginkan Balanipa. Kami juga tetap mengurusnya," ujar Ismail.
Ismail mengaku telah diminta pasang badan oleh bupati untuk mengurus pembentukan Kabupaten Balanipa.
Usai rapat salah seorang tokoh masyarakat Balanipa Nurdin Hamma, menegaskan, untuk tidak main-main mengurus Balanipa.
"Siapa yang mencoba main-main terhadap perjuangan pemekaran Balanipa maka bakal bisa kualat," katanya.
Anggota DPRD Sulbar, Ajbar Abdul Kadir menkatakan secara administrasi Balanipa telah memenuhi syarat dan sekarang hanya membutuhkan keseriusan dukungan dari pemerintah.
"Pekerjaan yang selama ini dilakukan KAPP Balanipa bersama elemen lainnya telah sangat maksimal. Berhasil atau tidaknya Kabupaten Balanipa kini telah menjadi tanggung jawab Pemkab Polewali Mandar. Momentum saat ini telah menjadi domain Pemkab, publik sangat berharap Bupati Polman segera mengambil alih tanggung jawab itu," ujar Ajbar.
Anggota terpilih DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan capaian DPRD Sulbar di Komisi II dan Komite I DPD RI itu harus diapresiasi.
Ia tidak membayangkan sebelumnya bahwa DPRD Sulbar dapat melakukan hal tersebut padahal sesungguhnya merupakan domain kabupaten.
"Buat segera rekomendasi anggaran untuk dukungan Kabupaten Balanipa. Itu mutlak. Pemerintahan itu berkesinambungan sehingga rekomendasi yang ada sebelumnya tak boleh ada tawar menawar. Segera siapkan langkah-langkah kongkret, agar rakyat di Balanipa tidak kecewa," ujar legislator beberapa periode ini. Agus Setiawan
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, H Ismail saat menerima rombongan KAPP Balanipa yang dilangsungkan di ruang pola kantor bupati setempat, Selasa.
Pertemuan yang dihadiri kurang lebih 200 orang dari berbagai elemen ini juga melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, KAPP Balanipa, pimpinan dan anggota DPRD Polewali Mandar, para Kadis, Camat, tokoh masyarakat Balanipa, serta elemen pemuda.
Sekkab Polman dalam menanggapi seluruh komentar dan tanggapan peserta, mengatakan Pemkab juga telah bekerja dan tetap mendukung perjuangan Balanipa dan telah intensif melakukan komunikasi dengan Kemendagri.
"Ini masalah waktu, ini hanya masalah proses. Ini bisa segera terbentuk bila terjadi kejadian luar biasa. Seperti pada pembentukan Sulawesi Barat. Jangan ada sikap saling mencurigai satu sama lain bahwa ada pihak yang tidak menginginkan Balanipa. Kami juga tetap mengurusnya," ujar Ismail.
Ismail mengaku telah diminta pasang badan oleh bupati untuk mengurus pembentukan Kabupaten Balanipa.
Usai rapat salah seorang tokoh masyarakat Balanipa Nurdin Hamma, menegaskan, untuk tidak main-main mengurus Balanipa.
"Siapa yang mencoba main-main terhadap perjuangan pemekaran Balanipa maka bakal bisa kualat," katanya.
Anggota DPRD Sulbar, Ajbar Abdul Kadir menkatakan secara administrasi Balanipa telah memenuhi syarat dan sekarang hanya membutuhkan keseriusan dukungan dari pemerintah.
"Pekerjaan yang selama ini dilakukan KAPP Balanipa bersama elemen lainnya telah sangat maksimal. Berhasil atau tidaknya Kabupaten Balanipa kini telah menjadi tanggung jawab Pemkab Polewali Mandar. Momentum saat ini telah menjadi domain Pemkab, publik sangat berharap Bupati Polman segera mengambil alih tanggung jawab itu," ujar Ajbar.
Anggota terpilih DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan capaian DPRD Sulbar di Komisi II dan Komite I DPD RI itu harus diapresiasi.
Ia tidak membayangkan sebelumnya bahwa DPRD Sulbar dapat melakukan hal tersebut padahal sesungguhnya merupakan domain kabupaten.
"Buat segera rekomendasi anggaran untuk dukungan Kabupaten Balanipa. Itu mutlak. Pemerintahan itu berkesinambungan sehingga rekomendasi yang ada sebelumnya tak boleh ada tawar menawar. Segera siapkan langkah-langkah kongkret, agar rakyat di Balanipa tidak kecewa," ujar legislator beberapa periode ini. Agus Setiawan