Polman, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Sulawesi Barat, menyampaikan, tak ada lagi tawar menawar terkait rencana pemekaran wilayah di daerah Polman selaku kabupaten induk yang ada di daerah itu.
Hal ini mengemuka saat rombongan KAPP Balanipa berdialog dengan Pemkab Polman yang dilangsungkan di ruang pola kantor bupati setempat, Selasa.
Pertemuan itu dihadiri kurang lebih 200 orang dari berbagai elemen ini juga melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, KAPP Balanipa, pimpinan dan anggota DPRD Polewali Mandar, para Kadis, Camat, tokoh masyarakat Balanipa, serta elemen pemuda.
Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar H. Ismail AM mewakili Bupati Polewali Mandar menerima audiens ini menyebutkan, Bupati Andi Ibrahim Masdar sedang dalam keadaan sakit, sementara Wakil Bupati juga sedang menghadiri agenda berbeda.
Rapat itu dibuka Sekkab Ismail, lalu dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Hasan Sulur yang memberikan prolog yang cukup panjang.
Ia banyak memberikan analogi dan personifikasi betapa Balanipa harus diseriusi, dan diurus secara optimal.
"Sebelumnya terlalu banyak pihak yang ingin menyusu pada perjuangan Balanipa yang membuat perjuangan ini cukup terhambat. Tetapi saat ini kita harus saling bahu-membahu agar Balanipa segera terwujud. Ini esensi yang sangat mendasar," ujar Hasan Sulur yang memimpin tim tersebut bertemu jajaran Pemkab Polewali Mandar.
"Jangan ada lagi keraguan terhadap perjuangan ini. Komitmen Jenderal Salim Mengga untuk mengawal Balanipa di Senayan telah kita dengar bersama saat pertemuan di Jakarta. Untuk itu, tinggal kita di Polewali Mandar yang harus menyikapi hal teknis seperti yang dipersyaratkan pemerintah pusat," papar Hasan dalam retorikanya yang khas.
Ketua Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin Yamin meminta agar Pemerintah Kabupaten segera mengundang pihak Depdagri untuk berkunjung ke Balanipa.
Menurutnya, kedatangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) adalah hal paling menentukan untuk menilai kelayakan Balanipa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Sosialisasi hari ini kita harap akan menghasilkan satu keputusan penting, agar dalam waktu dekat Pemkab Polman segera membuat tim yang bekerja untuk itu. Waktu transisi di DPR RI saat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ini akan menjadi imej tidak positif di masyarakat bila kita gagal. Admin Balanipa 100 persen tuntas," kata Mujirin sangat bersemangat. M Taufik
Hal ini mengemuka saat rombongan KAPP Balanipa berdialog dengan Pemkab Polman yang dilangsungkan di ruang pola kantor bupati setempat, Selasa.
Pertemuan itu dihadiri kurang lebih 200 orang dari berbagai elemen ini juga melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulbar, KAPP Balanipa, pimpinan dan anggota DPRD Polewali Mandar, para Kadis, Camat, tokoh masyarakat Balanipa, serta elemen pemuda.
Sekretaris Kabupaten Polewali Mandar H. Ismail AM mewakili Bupati Polewali Mandar menerima audiens ini menyebutkan, Bupati Andi Ibrahim Masdar sedang dalam keadaan sakit, sementara Wakil Bupati juga sedang menghadiri agenda berbeda.
Rapat itu dibuka Sekkab Ismail, lalu dilanjutkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Hasan Sulur yang memberikan prolog yang cukup panjang.
Ia banyak memberikan analogi dan personifikasi betapa Balanipa harus diseriusi, dan diurus secara optimal.
"Sebelumnya terlalu banyak pihak yang ingin menyusu pada perjuangan Balanipa yang membuat perjuangan ini cukup terhambat. Tetapi saat ini kita harus saling bahu-membahu agar Balanipa segera terwujud. Ini esensi yang sangat mendasar," ujar Hasan Sulur yang memimpin tim tersebut bertemu jajaran Pemkab Polewali Mandar.
"Jangan ada lagi keraguan terhadap perjuangan ini. Komitmen Jenderal Salim Mengga untuk mengawal Balanipa di Senayan telah kita dengar bersama saat pertemuan di Jakarta. Untuk itu, tinggal kita di Polewali Mandar yang harus menyikapi hal teknis seperti yang dipersyaratkan pemerintah pusat," papar Hasan dalam retorikanya yang khas.
Ketua Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa, Mujirin Yamin meminta agar Pemerintah Kabupaten segera mengundang pihak Depdagri untuk berkunjung ke Balanipa.
Menurutnya, kedatangan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) adalah hal paling menentukan untuk menilai kelayakan Balanipa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Sosialisasi hari ini kita harap akan menghasilkan satu keputusan penting, agar dalam waktu dekat Pemkab Polman segera membuat tim yang bekerja untuk itu. Waktu transisi di DPR RI saat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ini akan menjadi imej tidak positif di masyarakat bila kita gagal. Admin Balanipa 100 persen tuntas," kata Mujirin sangat bersemangat. M Taufik