Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meningkatkan pengelolaan kebencanaan sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap kinerja penanganan kebencanaan dari tahun 2023 hingga semester II 2024.
"Kami telah menerima LHP dari BPK Perwakilan Sulbar terkait penanganan kebencanaan dan kami segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut," kata Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin di Mamuju, Jumat.
Pj Gubernur menyampaikan terima kasih atas hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK terkait penanganan kebencanaan di Sulbar.
"Ada beberapa masukan dari BPK, mulai dari perencanaannya hingga penanganan bencana. Itu direkomendasikan untuk dikelola lebih baik lagi," terang Bahtiar.
Pj Gubernur mengaku sepakat dengan rekomendasi BPK tersebut, sebab selaras dengan tujuannya untuk menata pengelolaan penanganan kebencanaan di Sulbar.
"Hal ini selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa indeks kebencanaan di Sulbar tinggi sehingga perlu ditingkatkan tata kelolanya," ujar Bahtiar.
Sehingga Pemprov Sulbar lanjut Bahtiar berkomitmen segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dan berharap dapat segera rampung untuk diimplementasikan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dedikasi dan profesionalismenya dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut.
"Kami juga berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penanggulangan bencana di masa depan," katanya.
Ia menyampaikan bahwa LHP itu merupakan momentum penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Munandar Wijaya menekankan LHP tersebut sebagai dasar untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, serta respons terhadap bencana.
"Semoga komitmen kita untuk meningkatkan tata kelola kebencanaan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana," terangnya.