Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Opini WTP ini menjadi yang ketiga kali berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Mamuju," kata Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi, Selasa.
Sutinah yang mewakili para kepala daerah se-Sulbar menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK itu menyampaikan, LHP yang diserahkan tersebut sangat bernilai strategis terhadap keberlanjutan pelaksanaan program kerja di daerah masing-masing.
Sebab opini yang diberikan menurut Sutinah, adalah kesimpulan dari pernyataan profesional lembaga yang kredibel, mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Sehingga pemerintah daerah yang menerima opini WTP dipastikan telah menjalankan pengelolaan keuangan 'on the track' atau telah memenuhi standar kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan," terang Sutinah.
Pada kesempatan itu, Sutinah juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulbar atas bimbingan yang tidak pernah berhenti, demi mewujudkan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diharapkan bersama.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua perangkat daerah maupun DPRD sebagai mitra dalam melaksanakan program yang telah berjalan dengan baik.
"Semoga apa yang kita terima ini dapat menjadi motivasi untuk kita semua, menjadikan daerah kita masing-masing menjadi lebih keren dengan pengelolaan keuangan yang kredibel dan profesional, agar Sulbar lebih maju menuju Indonesia Emas yang lebih unggul," terang Sutinah
Sementara, Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dwi Sabardiana menyampaikan, pemeriksaan LHP memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan berbagai aspek, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan.
Kemudian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
"Meski empat kabupaten meraih WTP dan satu kabupaten meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun masih terdapat beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh masing-masing pemerintah daerah agar tidak mempengaruhi penilaian yang telah diberikan," kata Dwi Sabardiana.
Berita Terkait
Kemenkumham meraih opini WTP ke-15 kali berturut-turut dari BPK
Sabtu, 27 Juli 2024 11:09 Wib
Polewali Mandar dorong OPD optimalkan pengelolaan barang milik daerah
Kamis, 25 Juli 2024 12:15 Wib
Kadivmin berharap lapkeu Kemenkumham Sulsel bisa pertahankan opini WTP
Sabtu, 29 Juni 2024 10:03 Wib
Pemkab Pangkep raih opini WTP ke-13 kali dari BPK
Senin, 27 Mei 2024 21:47 Wib
Unhas kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian di 2024
Senin, 1 April 2024 19:48 Wib
Pemprov Sulsel serahkan LKPD 2023 tepat waktu
Minggu, 31 Maret 2024 13:24 Wib
Bupati Wajo: Pembangunan WTP jadi solusi distribusi air ke warga
Rabu, 7 Februari 2024 0:48 Wib
Kemenkumham meraih opini WTP dari BPK 14 kali berturut-turut
Jumat, 4 Agustus 2023 17:40 Wib