BPBD Sulbar integrasikan perlindungan anak dalam penanggulangan bencana

Jumat, 19 Desember 2025 06:04 WIB

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Swandy (kiri), pada rakor penguatan dan pengembangan lembaga anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), di Mamuju, Kamis (18/12/2025). ANTARA/HO-Diskominfo Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat mengintegrasikan perlindungan anak dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, khususnya pada fase pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan.

"Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi kedaruratan bencana," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar Swandy pada rakor penguatan dan pengembangan lembaga anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), di Mamuju, Kamis.

Kegiatan yang diikuti perwakilan perangkat daerah, lembaga perlindungan anak, serta pemangku kepentingan terkait itu digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar.

Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga serta para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori memerlukan perlindungan khusus.

Swandy berharap melalui kegiatan itu seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam memastikan hak, keselamatan, serta perlindungan anak tetap terpenuhi saat bencana terjadi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah menekankan pentingnya memperkuat penanggulangan bencana yang inklusif dan berperspektif perlindungan kelompok rentan.

"BPBD Sulbar mendukung penuh penguatan koordinasi lintas sektor agar rencana aksi ini dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan," kata Yasir Fattah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Abdul Wahab Hasan Sulur menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.

"Perlindungan anak, khususnya anak yang memerlukan perlindungan khusus, tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pendampingan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara optimal," ujar Abdul Wahab.

Ia berharap melalui kegiatan penguatan itu lembaga-lembaga anak semakin solid, memiliki pemahaman yang sama, serta mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas bagi anak-anak AMPK di Sulbar.