Makassar (ANTARA) - Peneliti media, Beche BT Mama menyebut kekerasan terhadap jurnalis di Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi persoalan serius dan sepanjang 2025, dan tercatat ada 17 kasus kekerasan terhadap wartawan di wilayah itu.
"Kasus tersebut terjadi di wilayah Indonesia Timur, di tengah derasnya arus hoaks dan disinformasi berbasis teknologi," kata Beche di Makassar, Kamis.
Pada diskusi penguatan jurnalisme dan teknologi untuk membangun ekosistem informasi yang tangguh, ia mengatakan, dari total 17 kasus itu, Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yakni lima kasus, disusul Maluku Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing mencatat tiga kasus.
Menurut Beche, kekerasan yang dialami jurnalis tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga intimidasi, ancaman, hingga serangan digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia Timur masih berada dalam tekanan, terutama saat jurnalis menjalankan fungsi kontrol sosial.
Lebih jauh dijelaskan, meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis tidak terlepas dari lemahnya ekosistem informasi dan maraknya disinformasi.
“Di tengah banjir hoaks, serangan ke jurnalis, dan disinformasi berbasis teknologi, kita membutuhkan jurnalisme yang kuat, teknologi yang etis, dan kolaborasi nyata,” ujarnya.
Sementara itu, CEO PT Kabar Indonesia Group (KIG) Upi Asmaradana menyoroti keterbatasan infrastruktur digital di KTI yang memperberat kerja-kerja jurnalistik. Ia menyebut banyak penggiat media dan jurnalis di wilayah timur, mulai dari Ternate hingga Jakarta, menyampaikan harapan besar agar ada perbaikan perlindungan jurnalis dan penguatan media lokal.
Hal itu mengingat bahwa tantangan kekerasan terhadap jurnalis kini juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).
Menurut dia, media berada di persimpangan antara beradaptasi dengan teknologi atau tergerus oleh perubahan.
“Jika media tidak menggunakan AI, maka akan tertinggal. Namun kita tidak boleh kehilangan kendali. Teknologi harus dikemudikan agar tetap berpihak pada demokrasi dan kepentingan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, Uslimin dari Presidium Kaukus Timur Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat sipil, dan pemangku kebijakan untuk menghentikan kekerasan terhadap jurnalis.
"Tanpa perlindungan yang kuat, jurnalis di daerah akan terus berada dalam posisi rentan," katanya.
