19 lapak PKL ditertibkan setelah 20 tahun berjualan di trotoar jalan Sultan Alauddin Makassar

Kamis, 29 Januari 2026 04:34 WIB

Petugas Satpol PP Makassar melakukan pengawasan dalam pembongkaran lapak semi permanen di atas trotoar oleh pedagang kali lima di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Rabu (28/1/2026). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan, menertibkan 19 lapak pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar di Jalan Sultan Alauddin, setelah lebih dari 20 tahun berjualan.

Camat Rappocini, Muhammad Aminuddin di Makassar, Rabu, menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh para pedagang sebagai tindak lanjut atas surat teguran yang telah diberikan sebelumnya, sekaligus penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum.

"Kami telah bertemu para pedagang dan penertiban ini dilakukan secara mandiri oleh para pedagang setelah diberikan surat teguran karena melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum," ujarnya.

Aminuddin mengatakan penertiban bangunan liar itu berupa lapak pedagang kaki lima yang berdiri di atas trotoar dan saluran drainase pada sejumlah titik strategis di Kota Daeng itu.

Dia menyatakan jika pembongkaran secara mandiri itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi pedestrian serta menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut dia, keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai tidak hanya mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki, tetapi juga menutup saluran drainase serta merusak estetika kawasan jalan protokol.

"Kondisi ini kerap menimbulkan kesan semrawut dan berpotensi memicu persoalan lingkungan, terutama saat musim hujan," katanya.

Aminuddin menyebut total PKL yang terdampak penertiban di kawasan tersebut berjumlah 19 lapak. Sebelum dilakukan pembongkaran, pihak pemerintah setempat telah beberapa kali memberikan peringatan secara persuasif.

"Sudah empat kali kami lakukan teguran secara pendekatan humanis. Tiga kali oleh pihak Kelurahan Gunungsari dan satu kali oleh kami di Kecamatan Rappocini. Jadi penertiban ini bukan dilakukan secara tiba-tiba," jelasnya.

Aminuddin membeberkan bahwa keberadaan lapak-lapak PKL di sepanjang trotoar Jalan Sultan Alauddin tersebut telah berlangsung cukup lama, yakni sekitar 20 tahun.

Namun, baru dapat ditertibkan saat ini seiring dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata ruang publik agar lebih tertib dan ramah bagi masyarakat.

Terkait solusi bagi para pedagang, Pemerintah Kecamatan Rappocini saat ini tengah menyiapkan opsi relokasi ke sejumlah titik yang dinilai lebih representatif.

Namun, ia mengakui proses tersebut tidak mudah mengingat keterbatasan lahan di wilayah Rappocini.

"Kami tetap memikirkan solusi relokasi lebih bagus bagi pedagang. Di Kecamatan Rappocini sangat sulit menemukan lahan kosong yang tidak memiliki pemilik atau lahan milik Pemkot yang bisa menampung seluruh PKL," ucapnya.