Mamuju (ANTARA Sulbar) - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, H. Hasan Sulur menyatakan menolak Rancangan Udang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur DPRD.
"Jelas hal ini sebuah kemunduran berdemokrasi dan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat saat ini," kata Hasan Sulur di Mamuju, Senin.
Menurut dia, jika hanya dengan alasan pemilihan langsung itu mahal dan banyak penyimpangan yang muncul maka itulah yang harus dilakukan perbaikan mulai dari sistem perekrutan calon hingga pelaksaannya dengan cara meningkatkan sistem pengawasannya dan tindakan tegas yang harus ditegakkan.
Hasan Sulur yang juga politisi Partai Demokrasi Kebangsaan ini juga mengatakan, jika benar-benar RUU Pemilukada disahkan maka itu akan membunuh ribuan peluang tenaga kerja masyarakat.
Salah satunya adalah kata dia, tenaga kerja yang ada di setiap KPU, Bawaslu dan pengamanan.
"Kalau dikembalikan ke DPRD maka saya katakan hal itu mundur, masa jadi perwakilan lagi," ujarnya.
Mantan wakil bupati Mamuju ini mengatakan bahwa jika kepala daerah hasil pemilihan DPRD maka dirinya seolah-olah tidak bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, sehingga nantinya akan lebih memprioritaskan DPRD dibanding rakyat yang ada di sekelilingnya sehingga rakyat akan ditolak jika melakukan permohonan. FC Kuen
"Jelas hal ini sebuah kemunduran berdemokrasi dan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat saat ini," kata Hasan Sulur di Mamuju, Senin.
Menurut dia, jika hanya dengan alasan pemilihan langsung itu mahal dan banyak penyimpangan yang muncul maka itulah yang harus dilakukan perbaikan mulai dari sistem perekrutan calon hingga pelaksaannya dengan cara meningkatkan sistem pengawasannya dan tindakan tegas yang harus ditegakkan.
Hasan Sulur yang juga politisi Partai Demokrasi Kebangsaan ini juga mengatakan, jika benar-benar RUU Pemilukada disahkan maka itu akan membunuh ribuan peluang tenaga kerja masyarakat.
Salah satunya adalah kata dia, tenaga kerja yang ada di setiap KPU, Bawaslu dan pengamanan.
"Kalau dikembalikan ke DPRD maka saya katakan hal itu mundur, masa jadi perwakilan lagi," ujarnya.
Mantan wakil bupati Mamuju ini mengatakan bahwa jika kepala daerah hasil pemilihan DPRD maka dirinya seolah-olah tidak bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, sehingga nantinya akan lebih memprioritaskan DPRD dibanding rakyat yang ada di sekelilingnya sehingga rakyat akan ditolak jika melakukan permohonan. FC Kuen