Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dua kali meraih predikat `Disclaimer` dari Badan Pemeriksa Keuangan karena dinilai buruk dalam pengelolaan anggaran.
Bupati Kabupaten Mamasa, Ramlan Badawi di Mamuju, Rabu, mengakui jika Kabupaten Mamasa telah dua kali meraih predikat Disclaimer dari BPK atas pengelolaan anggarannya.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamasa telah berupaya mengembalikan anggaran yang menjadi temuan BPK agar tidak lagi meraih predikat Disclaimer dalam mengelola anggaran pada tahun berikutnya.
"Pemerintah berusaha mengembalikan anggaran temuan BPK yang banyak disebabkan karena pengelolaan aset yang tidak baik selama 30 hari ked epan, agar pada tahun berikutnya tidak lagi meraih predikat disclaimer itu," katanya.
Gubernur Provinsi Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya meminta agar Pemerintah Kabupaten Mamasa memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih sangat buruk setiap tahun.
"Pemerintah di Sulbar mengingatkan pemerintah di Mamasa agar memperbaiki pengelolaan anggarannya, agar tidak lagi meraih predikat buruk dari BPK," katanya
Ia mengatakan, pemerintah di Mamasa sudah mendapatkan predikat disclaimer dari BPK dalam mengelola anggarannya, kondisi itu sangat memprihatinkan.
"Saya peringatkan agar disclaimer tidak terjadi lagi di Mamasa, karena bila sampai tiga kali maka pemerintah di Mamasa akan ditinjau pemerintah pusat, dan dapat berakibat fatal," katanya.
Menurut dia, Mamasa bila terus menerus mendapatkan predikat disclaimer maka daerah Mamasa akan ditinjau pula sebagai daerah otonomi karena pemerintahnya dianggap gagal membangun daerahnya.
Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah di Mamasa dapat memperbaiki daerahnya agar tidak terus menerus buruk mengelola anggarannya sehingga Mamasa tidak ditinjau pemerintah pusat.
"Mamasa mesti lebih baik menempatkan pejabatnya agar tidak menanggung resiko fatal karena dievaluasi pemerintah pusat, jangan lagi mendapat temuan dari BPK dalam mengelola anggaran," katanya.
"Disclaimer" adalah hasil penilaian terburuk dari BPK, sementara yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), disusul Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kaswir
Bupati Kabupaten Mamasa, Ramlan Badawi di Mamuju, Rabu, mengakui jika Kabupaten Mamasa telah dua kali meraih predikat Disclaimer dari BPK atas pengelolaan anggarannya.
Ia mengatakan, pemerintah di Mamasa telah berupaya mengembalikan anggaran yang menjadi temuan BPK agar tidak lagi meraih predikat Disclaimer dalam mengelola anggaran pada tahun berikutnya.
"Pemerintah berusaha mengembalikan anggaran temuan BPK yang banyak disebabkan karena pengelolaan aset yang tidak baik selama 30 hari ked epan, agar pada tahun berikutnya tidak lagi meraih predikat disclaimer itu," katanya.
Gubernur Provinsi Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya meminta agar Pemerintah Kabupaten Mamasa memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih sangat buruk setiap tahun.
"Pemerintah di Sulbar mengingatkan pemerintah di Mamasa agar memperbaiki pengelolaan anggarannya, agar tidak lagi meraih predikat buruk dari BPK," katanya
Ia mengatakan, pemerintah di Mamasa sudah mendapatkan predikat disclaimer dari BPK dalam mengelola anggarannya, kondisi itu sangat memprihatinkan.
"Saya peringatkan agar disclaimer tidak terjadi lagi di Mamasa, karena bila sampai tiga kali maka pemerintah di Mamasa akan ditinjau pemerintah pusat, dan dapat berakibat fatal," katanya.
Menurut dia, Mamasa bila terus menerus mendapatkan predikat disclaimer maka daerah Mamasa akan ditinjau pula sebagai daerah otonomi karena pemerintahnya dianggap gagal membangun daerahnya.
Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah di Mamasa dapat memperbaiki daerahnya agar tidak terus menerus buruk mengelola anggarannya sehingga Mamasa tidak ditinjau pemerintah pusat.
"Mamasa mesti lebih baik menempatkan pejabatnya agar tidak menanggung resiko fatal karena dievaluasi pemerintah pusat, jangan lagi mendapat temuan dari BPK dalam mengelola anggaran," katanya.
"Disclaimer" adalah hasil penilaian terburuk dari BPK, sementara yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), disusul Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kaswir