Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat Sulawesi Barat, mulai mengatur strategi guna mengusung koalisi di parlemen seiring disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI.
"Partai Demokrat Sulbar selaku pemenang Pileg tentu membutuhkan koalisi untuk mewujudkan perjuangan partai kami. Apalagi, calon gubernur akan dipilih melalui parlemen," kata Ketua DPD Demokrat Sulbar, Dr H Suhardi Duka di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, proses Pilkada langsung maupun tidak langsung sebetulnya sama-sama demokrasi. Namun, ibaratnya pemilihan kepala daerah tersebut ada yang "emas 18 karat" dan ada juga "emas 24 karat". Jika ditanya harus memilih mana, maka saya suka pemilihan langsung ke rakyat," ujar SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Ia menyampaikan, pemilihan kepala daerah melalui jalur parlemen tentu sangat ditentukan kerja-kerja para elit politik.
Tinggal kata dia, dibutuhkan kerja maksimal para elit politik memainkan perannya.
"Jika elit politik menyikapi sebagai peluang untuk melaksanakan kesempatan dengan hal-hal lain, maka rusaklah demokrasi kita saat ini," katanya.
Dia menyampaikan, peran elit politik memiliki strategis untuk mencari pemimpinnya dan tidak lagi berada pada level akar rumput.
"Saat ini Demokrat sudah memegang 20 persen suara di parlemen untuk bisa bertarung di Pilgub 2016. Praktis, partai Demokrat membutuhkan koalisi," kata SDK yang juga bupati dua periode ini.
Jika harus membangun koalisi kata dia, maka sudah pasti akan terjadi politik transaksional. FC Kuen
"Partai Demokrat Sulbar selaku pemenang Pileg tentu membutuhkan koalisi untuk mewujudkan perjuangan partai kami. Apalagi, calon gubernur akan dipilih melalui parlemen," kata Ketua DPD Demokrat Sulbar, Dr H Suhardi Duka di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, proses Pilkada langsung maupun tidak langsung sebetulnya sama-sama demokrasi. Namun, ibaratnya pemilihan kepala daerah tersebut ada yang "emas 18 karat" dan ada juga "emas 24 karat". Jika ditanya harus memilih mana, maka saya suka pemilihan langsung ke rakyat," ujar SDK sapaan akrab Suhardi Duka.
Ia menyampaikan, pemilihan kepala daerah melalui jalur parlemen tentu sangat ditentukan kerja-kerja para elit politik.
Tinggal kata dia, dibutuhkan kerja maksimal para elit politik memainkan perannya.
"Jika elit politik menyikapi sebagai peluang untuk melaksanakan kesempatan dengan hal-hal lain, maka rusaklah demokrasi kita saat ini," katanya.
Dia menyampaikan, peran elit politik memiliki strategis untuk mencari pemimpinnya dan tidak lagi berada pada level akar rumput.
"Saat ini Demokrat sudah memegang 20 persen suara di parlemen untuk bisa bertarung di Pilgub 2016. Praktis, partai Demokrat membutuhkan koalisi," kata SDK yang juga bupati dua periode ini.
Jika harus membangun koalisi kata dia, maka sudah pasti akan terjadi politik transaksional. FC Kuen