Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Selatan mengisyaratkan akan bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten pada 2015.
"Kita butuh kepastian dan sekarang ini masih menimbang-nimbang. Pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten tahun depan itu tidak lama lagi akan segera dimulai dan kita pasti akan berkoalisi," ujar Ketua DPD I Partai Hanura Ambo Dalle di Makassar, Rabu.
Dia menegaskan, sejauh ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura belum mengeluarkan penegasan apakah akan tetap solid berada dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pilkada nanti.
"Semua memungkinkan terjadi apalagi belum ada penegasan dari DPP. Tapi begini, saya pikir di pilkada nanti sudah tidak ada lagi istilah Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat. Semua harus mengutamakan kepentingan pembangunan daerah," tegasnya.
Meski demikian, dia menyebutkan jika pendaftaran calon bupati (cabup) yang akan menggunakan Partai Hanura sebagai kendaraan politik dihentikan sementara.
Tapi penghentian sementara yang dimakdsudkannya itu bukanlah berarti komunikasi politik dengan partai lain ikut dihentikan, akan tetapi melihat situasi dahulu.
Hanura Sulsel masih menunggu keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang bakal diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tapi saya optimistis kembali ke pilkada langsung karena mulai dari elemen bawah hingga Presiden akan mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi Presiden mau mengajukan Perppu ke DPR," katanya.
Dia mengaku tidak akan memaksakan kadernya berada di posisi calon bupati jika pemilihan kepala daerah dilakukan di lembaga legislatif (DPRD).
"Di DPRD semua bisa saja terjadi. Intinya bagaimana menyatukan visi dalam membangun daerah karena sekarang bukan lagi mengedepankan warna," jelasnya. Sigit Pinardi
"Kita butuh kepastian dan sekarang ini masih menimbang-nimbang. Pemilihan kepala daerah di 11 kabupaten tahun depan itu tidak lama lagi akan segera dimulai dan kita pasti akan berkoalisi," ujar Ketua DPD I Partai Hanura Ambo Dalle di Makassar, Rabu.
Dia menegaskan, sejauh ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura belum mengeluarkan penegasan apakah akan tetap solid berada dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada pilkada nanti.
"Semua memungkinkan terjadi apalagi belum ada penegasan dari DPP. Tapi begini, saya pikir di pilkada nanti sudah tidak ada lagi istilah Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun Koalisi Indonesia Hebat. Semua harus mengutamakan kepentingan pembangunan daerah," tegasnya.
Meski demikian, dia menyebutkan jika pendaftaran calon bupati (cabup) yang akan menggunakan Partai Hanura sebagai kendaraan politik dihentikan sementara.
Tapi penghentian sementara yang dimakdsudkannya itu bukanlah berarti komunikasi politik dengan partai lain ikut dihentikan, akan tetapi melihat situasi dahulu.
Hanura Sulsel masih menunggu keputusan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang bakal diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tapi saya optimistis kembali ke pilkada langsung karena mulai dari elemen bawah hingga Presiden akan mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi Presiden mau mengajukan Perppu ke DPR," katanya.
Dia mengaku tidak akan memaksakan kadernya berada di posisi calon bupati jika pemilihan kepala daerah dilakukan di lembaga legislatif (DPRD).
"Di DPRD semua bisa saja terjadi. Intinya bagaimana menyatukan visi dalam membangun daerah karena sekarang bukan lagi mengedepankan warna," jelasnya. Sigit Pinardi