Kupang (ANTARA Sulsel) - Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr David Pandie berpendapat, diperlukan kekuatanan masyarakat sipil untuk menghentikan praktik oligarki di DPR dan parpol yang merampas hak-hak rakyat.
"Saat ini dibutuhkan masyarakat sipil yang kuat sebagai 'watchdog' untuk mengawasi DPR dan partai politik. Kita harus hentikan oligarki yang sedang menggila yang merampas hak-hak rakyat," kata David Pandie, di Kupang, Senin.
Pandie yang juga Pembantu Rektor Bidang Akademik itu mengemukakan pandangannya tersebut terkait dengan fenomena politik di Senayan saat ini setelah anggota DPR-RI hasil pemilu legislatif 2014 dilantik pada 1 Oktober 2014.
Menurut dia, kekuatan masyarakat sipil ini sangat diperlukan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, kata David Pandie.
Dia juga menyarankan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun tangan untuk menemui pimpinan-pimpinan parpol Koalisi Merah Putih, guna membangun komunikasi politik secara langsung.
"Tidak bisa hanya mengandalkan Jokowi untuk melakukan komunikasi politik. Megawati harus sendiri turun untuk membuka komunikasi," katanya.
David Pandie sendiri menilai semangat politik yang dipertontonkan Koalisi Merah Putih di Senayan, seperti layaknya "buldozer" yang menggusur-ratakan benda apapun di hadapannya.
"Apa yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan saat ini seperti layaknya sebuah 'buldozer'. KMP mengandalkan kekuatan politik yang ada untuk menggusur-ratakan lawan-lawan politiknya tanpa lagi menggunakan akal sehat, nurani dan moral politik," katanya.
Selain "buldozer", Pandie juga mengibaratkan KMP di Senayan saat ini seperti layaknya seekor banteng liar yang tengah menyeruduk siapa pun di hadapannya.
"Artinya, gaya politik yang dipertontonkan KMP tidak lagi mengenal rasa empati. Siapa yang akan menjadi korban atau dikorbankan, bukan menjadi urusan KMP. Ini yang saya amati," katanya menambahkan.
Karena itu, kekuatan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengawasi perilaku DPR dan partai politik, agar tidak merasa diri sebagai mayoritas dan sewenang-wenang melakukan tindakan yang mengganggu kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat bangsa ini. A.J.S. Bie
"Saat ini dibutuhkan masyarakat sipil yang kuat sebagai 'watchdog' untuk mengawasi DPR dan partai politik. Kita harus hentikan oligarki yang sedang menggila yang merampas hak-hak rakyat," kata David Pandie, di Kupang, Senin.
Pandie yang juga Pembantu Rektor Bidang Akademik itu mengemukakan pandangannya tersebut terkait dengan fenomena politik di Senayan saat ini setelah anggota DPR-RI hasil pemilu legislatif 2014 dilantik pada 1 Oktober 2014.
Menurut dia, kekuatan masyarakat sipil ini sangat diperlukan agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, kata David Pandie.
Dia juga menyarankan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turun tangan untuk menemui pimpinan-pimpinan parpol Koalisi Merah Putih, guna membangun komunikasi politik secara langsung.
"Tidak bisa hanya mengandalkan Jokowi untuk melakukan komunikasi politik. Megawati harus sendiri turun untuk membuka komunikasi," katanya.
David Pandie sendiri menilai semangat politik yang dipertontonkan Koalisi Merah Putih di Senayan, seperti layaknya "buldozer" yang menggusur-ratakan benda apapun di hadapannya.
"Apa yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) di Senayan saat ini seperti layaknya sebuah 'buldozer'. KMP mengandalkan kekuatan politik yang ada untuk menggusur-ratakan lawan-lawan politiknya tanpa lagi menggunakan akal sehat, nurani dan moral politik," katanya.
Selain "buldozer", Pandie juga mengibaratkan KMP di Senayan saat ini seperti layaknya seekor banteng liar yang tengah menyeruduk siapa pun di hadapannya.
"Artinya, gaya politik yang dipertontonkan KMP tidak lagi mengenal rasa empati. Siapa yang akan menjadi korban atau dikorbankan, bukan menjadi urusan KMP. Ini yang saya amati," katanya menambahkan.
Karena itu, kekuatan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengawasi perilaku DPR dan partai politik, agar tidak merasa diri sebagai mayoritas dan sewenang-wenang melakukan tindakan yang mengganggu kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat bangsa ini. A.J.S. Bie