Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sekitar 4.868 hektare kawasan hutan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dinyatakan menjadi lahan kritis dan butuh penanggulangan.
Kepala Bidang Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju, Rusli di Mamuju, Rabu, mengatakan, dari 822.951 hektare luas hutan di Mamuju sekitar 4,868 hektare diantaranya merupakan kawasan hutan yang sangat kritis.
Ia mengatakan, selain sudah sangat kritis sebanyak 663.808 hektare hutan di Mamuju berpotensi kritis, dan sekitar 104.614 hektare di Mamuju agak kritis.
"Hanya sekitar 47.164 hektare hutan di Mamuju, yang tidak kritis, lahan kritis itu diperoleh dari review spasial data pemerintah," katanya.
Menurut dia, lahan kritis berpotensi kritis, agak kritis dan sangat kritis di Kabupaten Mamuju itu, telah disusun berbagai program dalam upaya mempertahankan lahan tersebut agar tidak terus semakin kritis.
"Hutan Mamuju rusak karena ulah manusia yang melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan lingkungan kemudian dipicu penjarahan hutan tanpa izin atau `illegal logging` di kawasan hutan lindung yang merusak hutan dan menyebabkan kritis," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah telah menjalankan berbagai program, di antaranya pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi hutan lindung, pengembangan tanaman buah, pembangunan kemasyarakatan dan hutan desa kemudian pengelolaan dan rehabilitasi daerah aliran sungai serta kegiatan lainnya. S Muryono
Kepala Bidang Kehutanan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mamuju, Rusli di Mamuju, Rabu, mengatakan, dari 822.951 hektare luas hutan di Mamuju sekitar 4,868 hektare diantaranya merupakan kawasan hutan yang sangat kritis.
Ia mengatakan, selain sudah sangat kritis sebanyak 663.808 hektare hutan di Mamuju berpotensi kritis, dan sekitar 104.614 hektare di Mamuju agak kritis.
"Hanya sekitar 47.164 hektare hutan di Mamuju, yang tidak kritis, lahan kritis itu diperoleh dari review spasial data pemerintah," katanya.
Menurut dia, lahan kritis berpotensi kritis, agak kritis dan sangat kritis di Kabupaten Mamuju itu, telah disusun berbagai program dalam upaya mempertahankan lahan tersebut agar tidak terus semakin kritis.
"Hutan Mamuju rusak karena ulah manusia yang melakukan perambahan hutan tanpa mempedulikan lingkungan kemudian dipicu penjarahan hutan tanpa izin atau `illegal logging` di kawasan hutan lindung yang merusak hutan dan menyebabkan kritis," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah telah menjalankan berbagai program, di antaranya pembangunan hutan rakyat, rehabilitasi hutan lindung, pengembangan tanaman buah, pembangunan kemasyarakatan dan hutan desa kemudian pengelolaan dan rehabilitasi daerah aliran sungai serta kegiatan lainnya. S Muryono