Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sekitar lima persen lahan tanaman padi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat mengalami Puso atau gagal panen setelah mengalami kekeringan akibat dilanda kemarau.
Sekertaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamuju, Ir Sujiono di Mamuju, Rabu, mengatakan, sekitar lima persen atau 800 hektare dari 16.000 hektare lahan petani Mamuju dilanda kekeringan akibat kemarau.
Ia mengatakan, data itu berdasarkan data pemerintah di Mamuju yang telah melakukan monitoring dan melakukan penanganan tanaman padi yang mengalami kekeringan agar bisa diselamatkan sehingga petani tidak mengalami kerugian.
Menurut dia, jumlah tanaman padi yang mengalami kekeringan sekitar lima persen atau mengalami posu dan tidak bisa dipanen dianggap minim dibandingkan kondisi sawah di Mamuju yang sekitar 90 persen adalah sawah tadah hujan yang mengandalkan pengairan tergantung dari air hujan.
"Jumlah tanaman padi yang Puso minim karena sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai macam bentuk antisipasi dalam menghadapi kekeringan yang setiap tahun terjadi dan menjadi langganan," katanya.
Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai macam langkah antisipasi diantaranya adalah selama lima tahun terakhir pemerintah melakukan sistem pompanisasi pada areal sawah petani yang tadah hujan diseluruh Kecamatan di Mamuju.
Ia mengatakan, program lainnya yang dilakukan adalah mengatur masa tanam padi yakni pada saat kemarau petani menanam palawija seperti jagung dan kedelai diareal tanaman padi yang terancam kekeringan.
"Jadi kekeringan sudah diantisipasi ketika mengancam sawah yang potensial terancam kekeringan dengan melakukan pola tanam sekali dalam setahun, agar petani tidak merugi karena mengeluarkan biaya produksi menanam padi, pemerintah telah menyarankan agar petani mengembangkan tanaman palawija," katanya.
Kemudian kata dia, membangun sumur serapan yang mampu menyedot air dari bawah tanah sehingga mampu mengairi sawah petani ketika kemarau tiba.
"Kemarau bukan ancaman bagi ketersediaan pangan masyarakat di Mamuju karena telah diantisipasi pemerintah ketika terjadi, kemarau telah terjadi setiap tahun namun persediaan stok pangan masyarakat tetap terjamin," katanya. Adi Lazuardi
Sekertaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mamuju, Ir Sujiono di Mamuju, Rabu, mengatakan, sekitar lima persen atau 800 hektare dari 16.000 hektare lahan petani Mamuju dilanda kekeringan akibat kemarau.
Ia mengatakan, data itu berdasarkan data pemerintah di Mamuju yang telah melakukan monitoring dan melakukan penanganan tanaman padi yang mengalami kekeringan agar bisa diselamatkan sehingga petani tidak mengalami kerugian.
Menurut dia, jumlah tanaman padi yang mengalami kekeringan sekitar lima persen atau mengalami posu dan tidak bisa dipanen dianggap minim dibandingkan kondisi sawah di Mamuju yang sekitar 90 persen adalah sawah tadah hujan yang mengandalkan pengairan tergantung dari air hujan.
"Jumlah tanaman padi yang Puso minim karena sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai macam bentuk antisipasi dalam menghadapi kekeringan yang setiap tahun terjadi dan menjadi langganan," katanya.
Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai macam langkah antisipasi diantaranya adalah selama lima tahun terakhir pemerintah melakukan sistem pompanisasi pada areal sawah petani yang tadah hujan diseluruh Kecamatan di Mamuju.
Ia mengatakan, program lainnya yang dilakukan adalah mengatur masa tanam padi yakni pada saat kemarau petani menanam palawija seperti jagung dan kedelai diareal tanaman padi yang terancam kekeringan.
"Jadi kekeringan sudah diantisipasi ketika mengancam sawah yang potensial terancam kekeringan dengan melakukan pola tanam sekali dalam setahun, agar petani tidak merugi karena mengeluarkan biaya produksi menanam padi, pemerintah telah menyarankan agar petani mengembangkan tanaman palawija," katanya.
Kemudian kata dia, membangun sumur serapan yang mampu menyedot air dari bawah tanah sehingga mampu mengairi sawah petani ketika kemarau tiba.
"Kemarau bukan ancaman bagi ketersediaan pangan masyarakat di Mamuju karena telah diantisipasi pemerintah ketika terjadi, kemarau telah terjadi setiap tahun namun persediaan stok pangan masyarakat tetap terjamin," katanya. Adi Lazuardi