Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Selatan AM Iqbal Parewangi mengusulkan agar DPD RI perlu menghadirkan tokoh daerah sebagai narasumber kebijakan nasional.
"Kami telah membahas di Badan Musyawarah DPD RI. Saya telah mengusulkan menghadirkan tokoh daerah. Tidak semua orang jago di negeri ini ada di pusat, banyak juga orang jago di daerah," kata Iqbal Parewangi dalam pers rilis di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan kapasitas dan kapabilitas tokoh daerah tidak kalah malah sebagian dari mereka melebihi pusat.
"Seringkali ini hanya perbedaan kesempatan karena itu saya mengusulkan narasumber dari daerah bukan hanya dari pusat karena itu saya mengusulkan `dialog civil society` atau `dialog masyarakat madani` yang dilaksanakan oleh DPD RI," katanya.
Dia mengatakan representasi "civil society" dari daerah khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kedaerahan.
Sedangkan representasi "civil society" dari kekuatan ekstra parlemen, khususnya pimpinan kampus/akademisi, LSM, dan media massa.
"Sejauh ini DPD RI telah menggagas dan melaksanakan sejumlah forum dialogis yang sangat bermanfaat. Termasuk dialog pada level `pengambil kebijakan` di tingkat nasional, `perancangan/pengawasan` bersama masyarakat kampus, hingga yang melibatkan pemerintah daerah," katanya.
DPD RI juga telah melaksanakan Dialog Kenegaraan dwipekan yang melibatkan narasumber ahli dan media massa, serta agenda khusus "press gathering" bersama insan pers.
Selain itu, dalam dasawarsa pertama DPD RI, para Senator Indonesia telah berkreasi mengembangkan berbagai forum dialog di daerah masing-masing.
"Penting digaris-bawahi bahwa masyarakat sebagai `penerima kebijakan` tidak lagi tepat hanya dipandang sebagai `penerima pasif kebijakan`, sebagaimana media massa tidak lagi tepat hanya sebagai penyampai informasi dari pengambil kebijakan kepada penerima kebijakan," katanya.
Dalam pendekatan "civil society", ujar dia, dimana tanggungjawab bagi peningkatan kualitas berkebangsaan tidak melulu harus berpola dari atas ke bawah, masyarakat dan media massa sudah seharusnya mendapat peran sebagai narasumber kebijakan. Yuniardi
"Kami telah membahas di Badan Musyawarah DPD RI. Saya telah mengusulkan menghadirkan tokoh daerah. Tidak semua orang jago di negeri ini ada di pusat, banyak juga orang jago di daerah," kata Iqbal Parewangi dalam pers rilis di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan kapasitas dan kapabilitas tokoh daerah tidak kalah malah sebagian dari mereka melebihi pusat.
"Seringkali ini hanya perbedaan kesempatan karena itu saya mengusulkan narasumber dari daerah bukan hanya dari pusat karena itu saya mengusulkan `dialog civil society` atau `dialog masyarakat madani` yang dilaksanakan oleh DPD RI," katanya.
Dia mengatakan representasi "civil society" dari daerah khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan kedaerahan.
Sedangkan representasi "civil society" dari kekuatan ekstra parlemen, khususnya pimpinan kampus/akademisi, LSM, dan media massa.
"Sejauh ini DPD RI telah menggagas dan melaksanakan sejumlah forum dialogis yang sangat bermanfaat. Termasuk dialog pada level `pengambil kebijakan` di tingkat nasional, `perancangan/pengawasan` bersama masyarakat kampus, hingga yang melibatkan pemerintah daerah," katanya.
DPD RI juga telah melaksanakan Dialog Kenegaraan dwipekan yang melibatkan narasumber ahli dan media massa, serta agenda khusus "press gathering" bersama insan pers.
Selain itu, dalam dasawarsa pertama DPD RI, para Senator Indonesia telah berkreasi mengembangkan berbagai forum dialog di daerah masing-masing.
"Penting digaris-bawahi bahwa masyarakat sebagai `penerima kebijakan` tidak lagi tepat hanya dipandang sebagai `penerima pasif kebijakan`, sebagaimana media massa tidak lagi tepat hanya sebagai penyampai informasi dari pengambil kebijakan kepada penerima kebijakan," katanya.
Dalam pendekatan "civil society", ujar dia, dimana tanggungjawab bagi peningkatan kualitas berkebangsaan tidak melulu harus berpola dari atas ke bawah, masyarakat dan media massa sudah seharusnya mendapat peran sebagai narasumber kebijakan. Yuniardi