Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan HM Roem menegaskan jika pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu membutuhkan penyeimbang dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) tetap akan konsisten.
"Semua partai politik yang tergabung dalam KMP itu tetap konsisten berada di luar dari pemerintahan dan Partai Golkar tetap akan menjadi bagian dari penyeimbang itu," ujarnya di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebelum dilantik sebagai presiden tidak mengubah konsistensi partai politik yang tergabung dalam KMP untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Dia menambahkan, konsistensi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden (Pilpres) lalu ini tidak perlu diragukan, apalagi terkait kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu juga menyebut, Koalisi Merah Putih itu bagus sebagai sebuah keseimbangan "check and balance" dalam mengelola pemerintahan.
"Dalam manajemen kenegaraan itu bagus. Ada yang mengontrol dan ada yang mengawasi. Sebenarnya, itulah fungsinya dari DPR," katanya.
HM Roem menyatakan, perbedaan yang ada bukan berarti bakal terjadi saling menjatuhkan nantinya antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pengusung Jokowi-JK.
Menurut dia, keberadaan dua koalisi antara KMP dan KIH akan bahu-membahu untuk saling memberikan dukungan dan kritikan demi membangun bangsa.
"Perbedaan di dalam demokrasi adalah sesuatu yang lumrah tapi tidak berarti bermusuhan, tapi lebih pada mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Intinya sekarang, bagaimana negara ini bisa lebih baik lagi kedepan," pungkasnya.
Hal serupa ditegaskan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ariady Arsal yang menyatakan, selama kebijakan pemerintahan yang baru tetap pada koridor untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat, partainya selalu mendukung.
Namun sebaliknya, jika Jokowi ataupun Jusuf Kalla sudah melenceng dan mengingkari janjinya saat kampanye lalu, PKS pastikan berada di barisan terdepan untuk menentang.
"Kami akan meluruskan dengan cara mengingatkan pemerintahan baru ini kalau sudah tidak pro rakyat, Pancasila, UUD, dan NKRI sebagaimana janjinya," pungkasnya.
Ariady menuturkan, berdasarkan keputusan bersama semua anggota koalisi tetap berada di luar pemerintahan. Meski ada beberapa yang sempat ditawari untuk posisi menteri, namun ditolak.
"Kesepakatannya seperti itu. Bahkan ditawari menteri pun kami tidak mau. Yakin saja, koalisi ini akan tetap utuh sampai lima tahun kedepan," tegasnya. A. Setiawan
"Semua partai politik yang tergabung dalam KMP itu tetap konsisten berada di luar dari pemerintahan dan Partai Golkar tetap akan menjadi bagian dari penyeimbang itu," ujarnya di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan, pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebelum dilantik sebagai presiden tidak mengubah konsistensi partai politik yang tergabung dalam KMP untuk tetap berada di luar pemerintahan.
Dia menambahkan, konsistensi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden (Pilpres) lalu ini tidak perlu diragukan, apalagi terkait kebijakan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu juga menyebut, Koalisi Merah Putih itu bagus sebagai sebuah keseimbangan "check and balance" dalam mengelola pemerintahan.
"Dalam manajemen kenegaraan itu bagus. Ada yang mengontrol dan ada yang mengawasi. Sebenarnya, itulah fungsinya dari DPR," katanya.
HM Roem menyatakan, perbedaan yang ada bukan berarti bakal terjadi saling menjatuhkan nantinya antara KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menjadi pengusung Jokowi-JK.
Menurut dia, keberadaan dua koalisi antara KMP dan KIH akan bahu-membahu untuk saling memberikan dukungan dan kritikan demi membangun bangsa.
"Perbedaan di dalam demokrasi adalah sesuatu yang lumrah tapi tidak berarti bermusuhan, tapi lebih pada mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Intinya sekarang, bagaimana negara ini bisa lebih baik lagi kedepan," pungkasnya.
Hal serupa ditegaskan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ariady Arsal yang menyatakan, selama kebijakan pemerintahan yang baru tetap pada koridor untuk membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat, partainya selalu mendukung.
Namun sebaliknya, jika Jokowi ataupun Jusuf Kalla sudah melenceng dan mengingkari janjinya saat kampanye lalu, PKS pastikan berada di barisan terdepan untuk menentang.
"Kami akan meluruskan dengan cara mengingatkan pemerintahan baru ini kalau sudah tidak pro rakyat, Pancasila, UUD, dan NKRI sebagaimana janjinya," pungkasnya.
Ariady menuturkan, berdasarkan keputusan bersama semua anggota koalisi tetap berada di luar pemerintahan. Meski ada beberapa yang sempat ditawari untuk posisi menteri, namun ditolak.
"Kesepakatannya seperti itu. Bahkan ditawari menteri pun kami tidak mau. Yakin saja, koalisi ini akan tetap utuh sampai lima tahun kedepan," tegasnya. A. Setiawan