Mamuju (ANTARA Sulbar) - Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, selaku peraih kursi terbanyak tak ingin monopoli perebutan posisi pada alat kelengkapan dewan dengan mengutamakan mendorong figur yang memiliki kapabilitas untuk memegang jabatan tersebut.
"Meski Partai Demokrat menjadi peraih kursi terbanyak, namun kami tidak rakus dengan kekuasaan. Ini juga merupakan bagian penting untuk mengakomodasi teman-teman dari partai politik lain yang sejalan dengan arah perjuangan partai Demokrat," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, posisi strategis harus diberikan kesempatan bagi anggota dewan yang dianggap mampu, teruji dan memiliki kapabilitas dalam membawa kerja-kerja strategis di dewan ini.
"Untuk memperlancar tugas kedewanan maka Demokrat tetap mendorong untuk memberikan kesempatan menempati posisi strategis walaupun ada partai yang memungkinkan tidak mendapatkan porsi strategis dalam posisi pimpinan komisi maupun posisi lain pada alat kelengkapan dewan," jelasnya.
Sukri mengaku bahwa partai Demokrat membuka ruang dengan fraksi lain sepanjang kapabel dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan di lembaga politik ini.
Mantan aktivis ini menyampaikan, sebetulnya Demokrat juga menghendaki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan tetapi itu tak dilakukan.
Namun, jika fakta politik berbeda dalam pembagian posisi penting itu maka itu juga harus bisa diterima karena Demokrat mengharapkan agar alat kelengkapan ini diberikan kepada sosok yang berkualitas.
"Jika kami egois maka kami bisa ambil banyak alat kelengkapan. Namun kami dari fraksi Demokrat tidak memandang itu karena kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Kita inginkan, teman-teman yang menduduki posisi penting bisa memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar lagi," ungkap Sukri.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Andi Mappangarra menyampaikan, pembagian posisi strategis baik unsur pimpinan maupun badan tidak akan mungkin mengakomodasi seluruh kader partai politik yang jumlahnya mencapai 43 orang.
"Pembagian posisi strategis berkeadilan itu tidak mesti semua anggota dewan akan mendapatkan posisi utama dalam alat kelengkapan dewan. Jadi, berkeadilan yang disampaikan Pimpinan DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan itu mungkin saja memandang dari sisi kualitasnya. Mungkin saja, penekanan berkeadilan itu dimaksudkan memilih orang-orang berkualiats dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan dengan mampu mengakomodir semua fraksi yang ada di DPRD. Jadi, mungkin itu pandangan pembagian posisi berkeadilan yang disampaikan pak Hamzah," jelasnya.
Yang pasti, kata dia, berkeadilan itu tidak mungkin semua fraksi akan mendapatkan posisi penting dari 43 orang anggota dewan diluar unsur pimpinan DPRD Sulbar
Menurutdia, Demokrat menganut dua sistem penyusunan alat kelengkapan dengan pertimbangan politisi dan kualitas.
"Demokrat lebih mengedepankan pertimbangan kualiatas dalam rangka mendukung keberpihakan kepentingan rakyat. Inilah esensi penempatan alat kelengkapan itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai aturan. Kita inginkan tugas-tugas kedewanan ini bisa membawa perubahan yang signifikan untuk kepentingan rakyat," ujar Mappangarra. S Muryono
"Meski Partai Demokrat menjadi peraih kursi terbanyak, namun kami tidak rakus dengan kekuasaan. Ini juga merupakan bagian penting untuk mengakomodasi teman-teman dari partai politik lain yang sejalan dengan arah perjuangan partai Demokrat," kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, posisi strategis harus diberikan kesempatan bagi anggota dewan yang dianggap mampu, teruji dan memiliki kapabilitas dalam membawa kerja-kerja strategis di dewan ini.
"Untuk memperlancar tugas kedewanan maka Demokrat tetap mendorong untuk memberikan kesempatan menempati posisi strategis walaupun ada partai yang memungkinkan tidak mendapatkan porsi strategis dalam posisi pimpinan komisi maupun posisi lain pada alat kelengkapan dewan," jelasnya.
Sukri mengaku bahwa partai Demokrat membuka ruang dengan fraksi lain sepanjang kapabel dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan di lembaga politik ini.
Mantan aktivis ini menyampaikan, sebetulnya Demokrat juga menghendaki posisi penting dalam alat kelengkapan dewan tetapi itu tak dilakukan.
Namun, jika fakta politik berbeda dalam pembagian posisi penting itu maka itu juga harus bisa diterima karena Demokrat mengharapkan agar alat kelengkapan ini diberikan kepada sosok yang berkualitas.
"Jika kami egois maka kami bisa ambil banyak alat kelengkapan. Namun kami dari fraksi Demokrat tidak memandang itu karena kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Kita inginkan, teman-teman yang menduduki posisi penting bisa memperlancar tugas-tugas untuk kepentingan rakyat yang jauh lebih besar lagi," ungkap Sukri.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Andi Mappangarra menyampaikan, pembagian posisi strategis baik unsur pimpinan maupun badan tidak akan mungkin mengakomodasi seluruh kader partai politik yang jumlahnya mencapai 43 orang.
"Pembagian posisi strategis berkeadilan itu tidak mesti semua anggota dewan akan mendapatkan posisi utama dalam alat kelengkapan dewan. Jadi, berkeadilan yang disampaikan Pimpinan DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan itu mungkin saja memandang dari sisi kualitasnya. Mungkin saja, penekanan berkeadilan itu dimaksudkan memilih orang-orang berkualiats dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan dengan mampu mengakomodir semua fraksi yang ada di DPRD. Jadi, mungkin itu pandangan pembagian posisi berkeadilan yang disampaikan pak Hamzah," jelasnya.
Yang pasti, kata dia, berkeadilan itu tidak mungkin semua fraksi akan mendapatkan posisi penting dari 43 orang anggota dewan diluar unsur pimpinan DPRD Sulbar
Menurutdia, Demokrat menganut dua sistem penyusunan alat kelengkapan dengan pertimbangan politisi dan kualitas.
"Demokrat lebih mengedepankan pertimbangan kualiatas dalam rangka mendukung keberpihakan kepentingan rakyat. Inilah esensi penempatan alat kelengkapan itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai aturan. Kita inginkan tugas-tugas kedewanan ini bisa membawa perubahan yang signifikan untuk kepentingan rakyat," ujar Mappangarra. S Muryono