Makassar (ANTARA Sulsel) - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Selatan kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang menyingkirkan nama ketua umumnya Muhaimin Iskandar dari daftar calon menteri.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan pak presiden yang menyingkirkan nama ketua kami. Harusnya Pak Jokowi melihat latar belakang dan pengalaman," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi belum mampu melihat mana orang-orang yang lebih berpengalaman di masyarakat. Orang partai politik atau profesional punya kemampuan itu.
Menurut dia, seolah-olah ada jarak antara orang partai politik dengan profesional dalam penggodokan calon menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal partai politik sudah jelas merupakan wadah untuk menggodok kepemimpinan.
"Perlu diingat bahwa orang partai politik punya pengalaman panjang dalam bermasyarakat dan memimpin masyarakat. Sementara orang profesional malah lebih banyak duduk di belakang meja sehingga tidak mengetahui persis apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya," terangnya.
Meski demikian, Azhar berharap keputusan Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjadi pelajaran penting bagi semua petinggi partai politik. Terlebih, dia menilai Cak Imin adalah negarawan yang sebenarnya.
"Dua hari lalu saya bertemu dengan beliau (Muhaimin) dan dia menyatakan lebih memilih tetap memimpin partai ketimbang menjadi menteri. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan meski tidak tertulis antara dirinya dengan Jokowi," sebutnya.
Makanya, sebut Azhar, Jokowi keterlaluan jika tidak memperhatikan kesepakatan tersebut. Apalagi, Muhaimin tidak terkait dengan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski mengaku telah kecewa dengan keputusan presiden yang telah mencoret Muhaimin, dia memastikan jika partainya tidak akan keluar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tidak ada kearah situ (keluar) dari koalisi. Ini kan pilihan Muhaimin sendiri untuk tetap di partai dan keputusan itu tidak akan mengganggu koalisi," jelasnya.
Azhar Arsyad menyebutkan perolehan suara PKB saat ini sangat menggembirakan. Makanya, ke depan perlu ada penataan kembali mengingat Pemilu 2019 akan digelar serentak. Agus Setiawan
"Kami sangat kecewa dengan keputusan pak presiden yang menyingkirkan nama ketua kami. Harusnya Pak Jokowi melihat latar belakang dan pengalaman," ujar Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad di Makassar, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi belum mampu melihat mana orang-orang yang lebih berpengalaman di masyarakat. Orang partai politik atau profesional punya kemampuan itu.
Menurut dia, seolah-olah ada jarak antara orang partai politik dengan profesional dalam penggodokan calon menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Padahal partai politik sudah jelas merupakan wadah untuk menggodok kepemimpinan.
"Perlu diingat bahwa orang partai politik punya pengalaman panjang dalam bermasyarakat dan memimpin masyarakat. Sementara orang profesional malah lebih banyak duduk di belakang meja sehingga tidak mengetahui persis apa yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya," terangnya.
Meski demikian, Azhar berharap keputusan Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin menjadi pelajaran penting bagi semua petinggi partai politik. Terlebih, dia menilai Cak Imin adalah negarawan yang sebenarnya.
"Dua hari lalu saya bertemu dengan beliau (Muhaimin) dan dia menyatakan lebih memilih tetap memimpin partai ketimbang menjadi menteri. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan meski tidak tertulis antara dirinya dengan Jokowi," sebutnya.
Makanya, sebut Azhar, Jokowi keterlaluan jika tidak memperhatikan kesepakatan tersebut. Apalagi, Muhaimin tidak terkait dengan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski mengaku telah kecewa dengan keputusan presiden yang telah mencoret Muhaimin, dia memastikan jika partainya tidak akan keluar dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tidak ada kearah situ (keluar) dari koalisi. Ini kan pilihan Muhaimin sendiri untuk tetap di partai dan keputusan itu tidak akan mengganggu koalisi," jelasnya.
Azhar Arsyad menyebutkan perolehan suara PKB saat ini sangat menggembirakan. Makanya, ke depan perlu ada penataan kembali mengingat Pemilu 2019 akan digelar serentak. Agus Setiawan