Makassar (ANTARA Sulsel) - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan hingga September 2014 berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp3 miliar.
"Efisiensi ini kami peroleh dari selisih antara pagu anggaran sebesar Rp105,9 miliar dan jumlah penawaran yaitu Rp102,1 miliar dari total 88 paket pengadaan yang kami lakukan hingga September 2014" kata Kepala ULP Kabupaten Pinrang, Ridwan di Makassar, Kamis.
Ridwan mengatakan bahwa efisiensi ini merupakan salah satu dampak dari penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
"Kami memang telah menerapkan pengadaan barang dan jasa seratus persen secara elektronik sesuai dengan Perpres No. 70, sehingga ada efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan," kata Ridwan.
Berdasarkan Perpres No. 70 tersebut, kata Ridwan, maka pengadaan secara elektronik dilakukan untuk barang atau konstruksi yang bernilai di atas Rp200 juta, sedangkan untuk jasa konsultasi maka nilainya harus di atas Rp50 juta.
"Jadi sepanjang memenuhi syarat itu, pengadaannya akan kami lakukan secara elektronik," tambahnya.
Menurut Ridwan salah satu kendala dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah masih minimnya pemahaman para penyedia barang dan jasa terkait sistem pengadaan secara elektronik.
"Berbeda dengan cara manual dulu, mereka harus mengupload dokumen ke web site, sementara banyak penyedia di kabupaten yang belum terbiasa dengan sistem tersebut, untuk itu dilakukan bimbingan singkat bagaimana melakukan penawaran secara elektronik," pungkas Ridwan. Agus Setiawan
"Efisiensi ini kami peroleh dari selisih antara pagu anggaran sebesar Rp105,9 miliar dan jumlah penawaran yaitu Rp102,1 miliar dari total 88 paket pengadaan yang kami lakukan hingga September 2014" kata Kepala ULP Kabupaten Pinrang, Ridwan di Makassar, Kamis.
Ridwan mengatakan bahwa efisiensi ini merupakan salah satu dampak dari penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
"Kami memang telah menerapkan pengadaan barang dan jasa seratus persen secara elektronik sesuai dengan Perpres No. 70, sehingga ada efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan," kata Ridwan.
Berdasarkan Perpres No. 70 tersebut, kata Ridwan, maka pengadaan secara elektronik dilakukan untuk barang atau konstruksi yang bernilai di atas Rp200 juta, sedangkan untuk jasa konsultasi maka nilainya harus di atas Rp50 juta.
"Jadi sepanjang memenuhi syarat itu, pengadaannya akan kami lakukan secara elektronik," tambahnya.
Menurut Ridwan salah satu kendala dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah masih minimnya pemahaman para penyedia barang dan jasa terkait sistem pengadaan secara elektronik.
"Berbeda dengan cara manual dulu, mereka harus mengupload dokumen ke web site, sementara banyak penyedia di kabupaten yang belum terbiasa dengan sistem tersebut, untuk itu dilakukan bimbingan singkat bagaimana melakukan penawaran secara elektronik," pungkas Ridwan. Agus Setiawan