Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sumber daya manusia pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dianggap masih lemah sehingga akan berupaya terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, kata asisten I Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi.
"Tidak maksimalnya pelayanan publik di Sulbar diakui karena sumber daya manusia pejabat Sulbar masih lemah sehingga mesti terus ditingkatkan dimasa mendatang," kata Jamil Barambangi di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, sumber daya manusia pejabat yang rendah dapat menjadi penghambat pembangunan daerah sehingga pengetahuan keterampilan dan profesionalisme secara berkala, agar tidak seperti sekarang tidak ada prestasi kerja yang dicapai melalui pelatihan dan pembinaan.
Menurut dia, kebiasaan yang terjadi di Sulbar selama ini mesti dirubah dalam rangka membangun kualitas birokrasi di Sulbar untuk memaksimalkan pemerintahan.
"Kebiasaan itu adalah tidak boleh lagi kepentingan pejabat mengalahkan dan menundukkan sistem yang ada, tetapi harus dibalik pejabat harus patuh terhadap sistem sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan," katanya.
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya juga mengaku sumber daya pejabat Sulbar mengecewakan, sehingga menjadi menghambat pembangunan di daerah.
"Pejabat di Sulbar banyak yang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat, prestasi mereka membangun Sulbar sangat mengecewakan, dan ini menjadi masalah dan akan dicarikan solusinya," katanya.
Ia berharap upaya meningkatkan sumber daya pejabat Sulbar dapat dilakukan agar pengelolaan anggaran juga berjalan baik.
"Karena pejabat yang tidak buruk bekerja, serapan anggaran APBD tidak maksimal,peningkatan pendapatan asli daerah tidak maksimal, pembangunan terhambat, yang merugikan masyarakat, ini harus dibenahi secepatnya," katanya. Yuniardi
"Tidak maksimalnya pelayanan publik di Sulbar diakui karena sumber daya manusia pejabat Sulbar masih lemah sehingga mesti terus ditingkatkan dimasa mendatang," kata Jamil Barambangi di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, sumber daya manusia pejabat yang rendah dapat menjadi penghambat pembangunan daerah sehingga pengetahuan keterampilan dan profesionalisme secara berkala, agar tidak seperti sekarang tidak ada prestasi kerja yang dicapai melalui pelatihan dan pembinaan.
Menurut dia, kebiasaan yang terjadi di Sulbar selama ini mesti dirubah dalam rangka membangun kualitas birokrasi di Sulbar untuk memaksimalkan pemerintahan.
"Kebiasaan itu adalah tidak boleh lagi kepentingan pejabat mengalahkan dan menundukkan sistem yang ada, tetapi harus dibalik pejabat harus patuh terhadap sistem sehingga tidak terjadi pelanggaran aturan," katanya.
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya juga mengaku sumber daya pejabat Sulbar mengecewakan, sehingga menjadi menghambat pembangunan di daerah.
"Pejabat di Sulbar banyak yang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat, prestasi mereka membangun Sulbar sangat mengecewakan, dan ini menjadi masalah dan akan dicarikan solusinya," katanya.
Ia berharap upaya meningkatkan sumber daya pejabat Sulbar dapat dilakukan agar pengelolaan anggaran juga berjalan baik.
"Karena pejabat yang tidak buruk bekerja, serapan anggaran APBD tidak maksimal,peningkatan pendapatan asli daerah tidak maksimal, pembangunan terhambat, yang merugikan masyarakat, ini harus dibenahi secepatnya," katanya. Yuniardi