Ternate (ANTARA Sulsel) - Sejumlah organisasi kepemudaan Maluku Utara meminta partai politik di daerah ini mengakomodasi figur pemuda dalam penetapan calon bupati/wali kota yang akan diusung pada pilkada di sejumlah kabupaten/kota.
"Parpol tidak boleh lagi menganggap figur pemuda belum layak diusung menjadi pimpinan daerah dengan alasan belum memiliki kematangan dan pengalaman untuk menjadi pimpinan daerah," kata Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Malut Hasbi Yusup di Ternate, Kamis.
Di Malut banyak figur pemuda yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk diusung menjadi calon bupati/wali kota, yang di antaranya dapat dilihat dari kecemerlangan pemikiran yang mereka sampaikan ketika mengomentari berbagai masalah yang terjadi, baik dalam skala daerah maupun nasional.
Menurut dia, kalau figur pemuda diberi kesempatan memimpin daerah dipastikan bisa melakukan banyak hal untuk kemajuan pembangunan daerah yang dipimpinnya dan ini bisa dilihat pada sejumlah daerah di Indonesia yang dipimpin dari figur pemuda.
Dalam sejarah bangsa Indonesia juga menunjukan bagaimana pemuda mampu melakukan berbagai terobosan untuk kepentingan bangsa, seperti pada peristiwa sumpah pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI serta lahirnya reformasi 1998.
Tetapi kalau parpol akan mengakomodir figur pemuda dalam penetapan bupati/wali kota yang akan diusung di pilkada, harus selektif karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pula figur pemuda di daerah ini yang bermasalah, termasuk yang terkait dengan masalah korupsi," katanya.
Oleh karena itu, cara Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri yang akan duduk di kabinetnya dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi KPK dan PPATK, perlu menjadi contoh bagi parpol ketika merekrut figur pemuda sebagai calon bupati/wali kota.
Ia menambahkan, kebiasaan mengsyaratkan setoran dana kepada parpol dari calon bupati/wali kota yang akan diusung parpol pada pilkada harus dihilangkan karena cara seperti itu sama artinya dengan menanamkan bibit korupsi kepada calon bupati/wali kota. N. Yuliastuti
"Parpol tidak boleh lagi menganggap figur pemuda belum layak diusung menjadi pimpinan daerah dengan alasan belum memiliki kematangan dan pengalaman untuk menjadi pimpinan daerah," kata Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Malut Hasbi Yusup di Ternate, Kamis.
Di Malut banyak figur pemuda yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk diusung menjadi calon bupati/wali kota, yang di antaranya dapat dilihat dari kecemerlangan pemikiran yang mereka sampaikan ketika mengomentari berbagai masalah yang terjadi, baik dalam skala daerah maupun nasional.
Menurut dia, kalau figur pemuda diberi kesempatan memimpin daerah dipastikan bisa melakukan banyak hal untuk kemajuan pembangunan daerah yang dipimpinnya dan ini bisa dilihat pada sejumlah daerah di Indonesia yang dipimpin dari figur pemuda.
Dalam sejarah bangsa Indonesia juga menunjukan bagaimana pemuda mampu melakukan berbagai terobosan untuk kepentingan bangsa, seperti pada peristiwa sumpah pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI serta lahirnya reformasi 1998.
Tetapi kalau parpol akan mengakomodir figur pemuda dalam penetapan bupati/wali kota yang akan diusung di pilkada, harus selektif karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pula figur pemuda di daerah ini yang bermasalah, termasuk yang terkait dengan masalah korupsi," katanya.
Oleh karena itu, cara Presiden Joko Widodo dalam memilih menteri yang akan duduk di kabinetnya dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi KPK dan PPATK, perlu menjadi contoh bagi parpol ketika merekrut figur pemuda sebagai calon bupati/wali kota.
Ia menambahkan, kebiasaan mengsyaratkan setoran dana kepada parpol dari calon bupati/wali kota yang akan diusung parpol pada pilkada harus dihilangkan karena cara seperti itu sama artinya dengan menanamkan bibit korupsi kepada calon bupati/wali kota. N. Yuliastuti