Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Arum Spink menyebut wajar partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan komisi di DPRD Sulawesi Selatan.
"Secara proporsional hal itu wajar saja terjadi. Namun dalam pengambilan keputusan jangan hanya di tingkat pimpinan saja, melainkan harus kolektif," ujarnya di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, sejumlah partai politik di KMP memang mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak dari partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun demikian, dia mengaku jika dalam pengambilan keputusan, semua pimpinan komisi harus merapatkan dan melibatkan anggota-anggotanya karena di DPRD prinsip kolektif kolegial harus dikedepankan.
"Itu saja, haram hukumnya jika dalam pengambilan keputusan tidak dilibatkan anggota. Bukan hanya unsur pimpinan karena di DPRD harus menjunjung tinggi prinsip kolektif kolegial," katanya.
Penguasaan alat kelengkapan dewan oleh KMP bukan hanya terjadi di DPR RI, melainkan di DPRD Sulsel juga masih dominan partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Di Komisi A Bidang Pemerintahan misalnya, Legislator Partai Golkar, Yagkin Padjalangi dipercaya menjadi ketua. Muhammad Jafar Sodding dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wakil ketua komisi dan sekretaris Wahid Ismail asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian Komisi B Bidang Perekonomian, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Yusran Paris sebagai ketua, Imbar Ismail dari Partai Hanura menjabat wakil ketua, serta sekretaris Andi Muhammad Irwan Patawari asal Partai Demokrat.
Selanjutnya Komisi C Bidang Keuangan, Nupri Basri Patallongi asal Partai Demokrat menjabat sebagai ketua. Adapun wakilnya yakni Syahrir Langko dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sekretaris Amrin Mustamin Tupotiri asal Partai Golkar.
Di Komisi D Bidang Pembangunan diketuai Legislator Partai Gerindra Darmawangsyah Muin, Rudy Pieter Goni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjabat wakil ketua komisi, dan Ariady Arsal asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sekretaris.
Terakhir Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, Legislator Partai Golkar Tenri Olle Yasin Limpo menjabat ketua, wakilnya Syahruddin Alrief dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta sekretaris Marjono asal Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi yang dimintai tanggapannya menegaskan, penentuan pimpinan komisi-komisi sudah proporsional dan memenuhi unsur musyawarah di semua fraksi.
"Seingat saya selama tiga periode melalui rapat musyawarah. Itu luar biasa," kata dia.
Kalaupun dikatakan Koalisi Merah Putih (KMP) terlihat mendominasi, terang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Amanat Nasional (PAN) ini, itu karena porsi (kursinya) memang besar.
Diketahui, selain menguasai pimpinan komisi-komisi, Koalisi Merah Putih (KMP) pun mendominasi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulsel, seperti badan anggaran (banggar), badan musyawarah (bamus) serta badan legislatif (baleg). S Muryono
"Secara proporsional hal itu wajar saja terjadi. Namun dalam pengambilan keputusan jangan hanya di tingkat pimpinan saja, melainkan harus kolektif," ujarnya di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, sejumlah partai politik di KMP memang mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak dari partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Namun demikian, dia mengaku jika dalam pengambilan keputusan, semua pimpinan komisi harus merapatkan dan melibatkan anggota-anggotanya karena di DPRD prinsip kolektif kolegial harus dikedepankan.
"Itu saja, haram hukumnya jika dalam pengambilan keputusan tidak dilibatkan anggota. Bukan hanya unsur pimpinan karena di DPRD harus menjunjung tinggi prinsip kolektif kolegial," katanya.
Penguasaan alat kelengkapan dewan oleh KMP bukan hanya terjadi di DPR RI, melainkan di DPRD Sulsel juga masih dominan partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Di Komisi A Bidang Pemerintahan misalnya, Legislator Partai Golkar, Yagkin Padjalangi dipercaya menjadi ketua. Muhammad Jafar Sodding dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai wakil ketua komisi dan sekretaris Wahid Ismail asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian Komisi B Bidang Perekonomian, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Yusran Paris sebagai ketua, Imbar Ismail dari Partai Hanura menjabat wakil ketua, serta sekretaris Andi Muhammad Irwan Patawari asal Partai Demokrat.
Selanjutnya Komisi C Bidang Keuangan, Nupri Basri Patallongi asal Partai Demokrat menjabat sebagai ketua. Adapun wakilnya yakni Syahrir Langko dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan sekretaris Amrin Mustamin Tupotiri asal Partai Golkar.
Di Komisi D Bidang Pembangunan diketuai Legislator Partai Gerindra Darmawangsyah Muin, Rudy Pieter Goni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjabat wakil ketua komisi, dan Ariady Arsal asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai sekretaris.
Terakhir Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, Legislator Partai Golkar Tenri Olle Yasin Limpo menjabat ketua, wakilnya Syahruddin Alrief dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta sekretaris Marjono asal Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi yang dimintai tanggapannya menegaskan, penentuan pimpinan komisi-komisi sudah proporsional dan memenuhi unsur musyawarah di semua fraksi.
"Seingat saya selama tiga periode melalui rapat musyawarah. Itu luar biasa," kata dia.
Kalaupun dikatakan Koalisi Merah Putih (KMP) terlihat mendominasi, terang Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Amanat Nasional (PAN) ini, itu karena porsi (kursinya) memang besar.
Diketahui, selain menguasai pimpinan komisi-komisi, Koalisi Merah Putih (KMP) pun mendominasi alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sulsel, seperti badan anggaran (banggar), badan musyawarah (bamus) serta badan legislatif (baleg). S Muryono