Makassar (ANTARA Sulse;) - Sekitar seribu orang jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Maros, Gowa dan Kota Makassar melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung DPRD Sulsel.
"Aksi unjuk rasa ini diawali dengan aksi `on the spot` di 17 titik di tiga daerah itu," kata Humas HTI Sulsel Dirwan P Jalil di Kota Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, rencana kenaikan harga BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter merupakan kebijakan pemerintah yang hanya menyukseskan liberarlisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, HTI menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, karena dinilai kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat.
"Migas dan kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaanya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus dihentikan," katanya.
Sebagai gantinya, ungkap dia dalam orasinya, Migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.
Pada kesempatan itu pula, jamaah HTI mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM ditengah kesulitan hidup seperti saat ini, bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
"Karena itu, pertimbangan menaikkan harga BBM ini harus dipikirkan kembali oleh pemerintah, jangan sampai hanya menjadi bumerang," katanya.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan ke pihak DPRD Sulsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan. Agus Setiawan
"Aksi unjuk rasa ini diawali dengan aksi `on the spot` di 17 titik di tiga daerah itu," kata Humas HTI Sulsel Dirwan P Jalil di Kota Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, rencana kenaikan harga BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter merupakan kebijakan pemerintah yang hanya menyukseskan liberarlisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) sempurna dilakukan.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut dia, HTI menyatakan menolak rencana kenaikan BBM, karena dinilai kebijakan dzalim yang akan menyengsarakan rakyat.
"Migas dan kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaanya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, kebijakan kapitalistik, yang menyengsarakan rakyat itu harus dihentikan," katanya.
Sebagai gantinya, ungkap dia dalam orasinya, Migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim.
Pada kesempatan itu pula, jamaah HTI mengingatkan pemerintah bahwa menaikkan harga BBM ditengah kesulitan hidup seperti saat ini, bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
"Karena itu, pertimbangan menaikkan harga BBM ini harus dipikirkan kembali oleh pemerintah, jangan sampai hanya menjadi bumerang," katanya.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan ke pihak DPRD Sulsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat, dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan. Agus Setiawan