Makassar (ANTARA Sulsel) - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak bisa menjamin penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) beserta lainnya tak akan menimbulkan masalah.
"Kita tidak bisa menjamin kalau penyaluran sejumlah program ini, itu tidak bermasalah, karena kemungkinan akan ada warga yang protes karena tidak menerima atau tidak tersentuh program tersebut," ujar Koordinator Tim Pengendali Klaster 3 Sekretariat TNP2K, Ari Perdana di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, berdasarkan pada program pemerintahan sebelumnya yang salah satunya itu adalah penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga menimbulkan masalah karena banyak warga yang mengeluh karena tidak tersentuh program tersebut.
Ari menyatakan, penerima program bantuan dari pemerintah itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data terpadu yang dikumpulkan dari yang terbaru.
"Kita hanya bisa berupaya keras supaya program ini menyentuh semua masyarakat yang memang betul-betul mendapatkannya," katanya.
Disebutkannya, sebanyak 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan tunai dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) yang akan dimulai awal tahun depan.
"15,5 juta keluarga ini akan menerima bantuan tunai selama delapan bulan bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan, yang akan disalurkan secara bertahap," katanya.
Pemberian bantuan, akan diberikan berbasis keluarga dengan besaran Rp200 ribu per keluarga dan akan disalurkan per dua bulan. Besaran bantuan senilai Rp200 ribu tersebut dihitung dari besaran kompensasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu jika harga BBM naik.
Para penerima program ini akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
Selain itu, keluarga kurang mampu juga akan menerima kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses SKS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat (PIS).
Penyaluran bantuan dilakukan baik dalam bentuk simpanan giro pos, maupun Layanan Keuangan Digital (LKD) yang berupa uang elektronik yang penyalurannya bekerjasama dengan Bank Mandiri.
"Untuk tahap awal, satu juta keluarga akan menerima `sim card` berisi uang elektronik, sedangkan 14,5 juta lainnya akan menerima bantuan dalam bentuk simpanan giro pos," ujarnya
Pemberian bantuan dalam bentuk simpanan, kata Ari, dimaksudkan untuk mendorong akses terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan penggunaan LKD, dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima. S Muryono
"Kita tidak bisa menjamin kalau penyaluran sejumlah program ini, itu tidak bermasalah, karena kemungkinan akan ada warga yang protes karena tidak menerima atau tidak tersentuh program tersebut," ujar Koordinator Tim Pengendali Klaster 3 Sekretariat TNP2K, Ari Perdana di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, berdasarkan pada program pemerintahan sebelumnya yang salah satunya itu adalah penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga menimbulkan masalah karena banyak warga yang mengeluh karena tidak tersentuh program tersebut.
Ari menyatakan, penerima program bantuan dari pemerintah itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga data terpadu yang dikumpulkan dari yang terbaru.
"Kita hanya bisa berupaya keras supaya program ini menyentuh semua masyarakat yang memang betul-betul mendapatkannya," katanya.
Disebutkannya, sebanyak 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan tunai dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) yang akan dimulai awal tahun depan.
"15,5 juta keluarga ini akan menerima bantuan tunai selama delapan bulan bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan, yang akan disalurkan secara bertahap," katanya.
Pemberian bantuan, akan diberikan berbasis keluarga dengan besaran Rp200 ribu per keluarga dan akan disalurkan per dua bulan. Besaran bantuan senilai Rp200 ribu tersebut dihitung dari besaran kompensasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu jika harga BBM naik.
Para penerima program ini akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
Selain itu, keluarga kurang mampu juga akan menerima kartu HP (SIM card) yang berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses SKS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Sehat sebagai penanda penerima manfaat Program Indonesia Sehat (PIS).
Penyaluran bantuan dilakukan baik dalam bentuk simpanan giro pos, maupun Layanan Keuangan Digital (LKD) yang berupa uang elektronik yang penyalurannya bekerjasama dengan Bank Mandiri.
"Untuk tahap awal, satu juta keluarga akan menerima `sim card` berisi uang elektronik, sedangkan 14,5 juta lainnya akan menerima bantuan dalam bentuk simpanan giro pos," ujarnya
Pemberian bantuan dalam bentuk simpanan, kata Ari, dimaksudkan untuk mendorong akses terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan serta menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan penggunaan LKD, dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima. S Muryono