Makassar1 (ANTARA Sulsel) - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan program pemerintahan sebelumnya akan diperbaharui dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Betul, KPS sampai saat ini masih berlaku dan untuk mengantisipasi adanya program bantuan yang bertabrakan karena yang lama belum dihentikan, maka kartu lama akan ditukarkan dengan kartu yang baru," ujar Koordinator Tim Pengendali Klaster 3, Sekretariat TNP2K, Ari Perdana di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, adanya kekhawatiran dari sejumlah masyarakat mengenai sinkronisasi dari KPS dan KKS, maka bagi penerima manfaat yang masih dalam garis kemiskinan dan masih berhak menerima bantuan, maka kartunya harus ditukarkan.
"Untuk penerima manfaat yang masih akan menerima lagi program baru ini, maka kartu lamanya (KPS) akan ditukarkan nanti dengan kartu yang baru ini (KKS), supaya tidak dobel manfaat yang diterima," katanya.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Tenri Olle Yasin Limpo menilai program pendidikan dan kesehatan Presiden Joko Widodo melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan bermasalah jika menggunakan data Badan Pusat Statistik.
"Program Presiden Jokowi itu bagus dan ini sama saja dengan program sebelumnya. Hanya saja, penerimanya akan diberikan kartu dan jika pemberian berdasarkan data BPS, maka pasti akan terjadi masalah nantinya," ujarnya beberapa waktu lalu.
Tenri Olle Yasin Limpo mengatakan, masalah yang akan terjadi jika menggunakan data BPS, yakni akan adanya warga yang mengeluh disuatu hari nanti karena tidak mendapatkan kedua kartu itu.
Kakak kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan itu mencontohkan, program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni penyerahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) itu banyak juga yang mengeluhkan.
Keluhan itu datang karena masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan, padahal sesuai ketentuan warga miskin tersebut mendapatkan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Lihat saja saat peluncuran program BLSM yang masih banyak reaksi dari warga miskin karena ada warga yang terdata namun tidak menerima bantuan. Masalah pendataan ini yang saya maksudkan akan bermasalah," ungkapnya.
Persoalan kedua, kata Tenri, terkait sistem penyalurannya nanti. Mantan Ketua DPRD Gowa ini mencontohkan di masa pemerintah sebelumnya telah meluncurkan kartu pengendali sosial.
Kartu tersebut telah menjangkau bantuan bagi masyarakat miskin. Kartu pengendali saat itu sangat bermanfaat bagi penerima bantuan sosial seperti beasiswa miskin, bantuan bagi ibu hamil, serta siswa usia sekolah. Hal itu juga terkait dengan program Indonesia sehat dan Indonesia pintar (KIP-KIS).
"Kalau kartu yang lama belum dimatikan, sementara kartu yang baru sudah diaktifkan, maka sistem ini dapat membingungkan masyarakat. Sebab jiwa kedua program ini sama dengan kartu yang lama," katanya.
Ari Perdana menyebutkan, sebanyak 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan tunai dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) yang akan dimulai awal tahun depan.
"15,5 juta keluarga ini akan menerima bantuan tunai selama delapan bulan bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan, yang akan disalurkan secara bertahap," katanya.
Pemberian bantuan, akan diberikan berbasis keluarga dengan besaran Rp200 ribu per keluarga dan akan disalurkan per dua bulan. Besaran bantuan senilai Rp200 ribu tersebut dihitung dari besaran kompensasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu jika harga BBM naik.
Para penerima program ini akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu. S Muryyono
"Betul, KPS sampai saat ini masih berlaku dan untuk mengantisipasi adanya program bantuan yang bertabrakan karena yang lama belum dihentikan, maka kartu lama akan ditukarkan dengan kartu yang baru," ujar Koordinator Tim Pengendali Klaster 3, Sekretariat TNP2K, Ari Perdana di Makassar, Minggu.
Ia mengatakan, adanya kekhawatiran dari sejumlah masyarakat mengenai sinkronisasi dari KPS dan KKS, maka bagi penerima manfaat yang masih dalam garis kemiskinan dan masih berhak menerima bantuan, maka kartunya harus ditukarkan.
"Untuk penerima manfaat yang masih akan menerima lagi program baru ini, maka kartu lamanya (KPS) akan ditukarkan nanti dengan kartu yang baru ini (KKS), supaya tidak dobel manfaat yang diterima," katanya.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Tenri Olle Yasin Limpo menilai program pendidikan dan kesehatan Presiden Joko Widodo melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan bermasalah jika menggunakan data Badan Pusat Statistik.
"Program Presiden Jokowi itu bagus dan ini sama saja dengan program sebelumnya. Hanya saja, penerimanya akan diberikan kartu dan jika pemberian berdasarkan data BPS, maka pasti akan terjadi masalah nantinya," ujarnya beberapa waktu lalu.
Tenri Olle Yasin Limpo mengatakan, masalah yang akan terjadi jika menggunakan data BPS, yakni akan adanya warga yang mengeluh disuatu hari nanti karena tidak mendapatkan kedua kartu itu.
Kakak kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan itu mencontohkan, program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni penyerahan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) itu banyak juga yang mengeluhkan.
Keluhan itu datang karena masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan, padahal sesuai ketentuan warga miskin tersebut mendapatkan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
"Lihat saja saat peluncuran program BLSM yang masih banyak reaksi dari warga miskin karena ada warga yang terdata namun tidak menerima bantuan. Masalah pendataan ini yang saya maksudkan akan bermasalah," ungkapnya.
Persoalan kedua, kata Tenri, terkait sistem penyalurannya nanti. Mantan Ketua DPRD Gowa ini mencontohkan di masa pemerintah sebelumnya telah meluncurkan kartu pengendali sosial.
Kartu tersebut telah menjangkau bantuan bagi masyarakat miskin. Kartu pengendali saat itu sangat bermanfaat bagi penerima bantuan sosial seperti beasiswa miskin, bantuan bagi ibu hamil, serta siswa usia sekolah. Hal itu juga terkait dengan program Indonesia sehat dan Indonesia pintar (KIP-KIS).
"Kalau kartu yang lama belum dimatikan, sementara kartu yang baru sudah diaktifkan, maka sistem ini dapat membingungkan masyarakat. Sebab jiwa kedua program ini sama dengan kartu yang lama," katanya.
Ari Perdana menyebutkan, sebanyak 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan tunai dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (SKS) yang akan dimulai awal tahun depan.
"15,5 juta keluarga ini akan menerima bantuan tunai selama delapan bulan bagi keluarga kurang mampu yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan, yang akan disalurkan secara bertahap," katanya.
Pemberian bantuan, akan diberikan berbasis keluarga dengan besaran Rp200 ribu per keluarga dan akan disalurkan per dua bulan. Besaran bantuan senilai Rp200 ribu tersebut dihitung dari besaran kompensasi yang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu jika harga BBM naik.
Para penerima program ini akan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu. S Muryyono