Mamuju (ANTARA Sulbar) - Menteri Kesehatan Prof Dr dr Nila Moeloek Sp M meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya mengeluh karena kesulitan mendapatkan KIS dari pemerintah," kata Nila Moeloek saat menghadiri acara rapat kerja kesehatan daerah di Mamuju, Selasa.
Acara itu turut dihadiri lima bupati dari enam kabupaten di Sulbar, para kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit di Sulbar.
Menkes mengatakan masalah administrasi bagi masyarakat yang mengurus untuk mendapatkan KIS jangan dipersulit dan dibantu pemerintah setempat agar dapat lebih mudah didapatkan.
Ia mengatakan mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan misalnya penyandang cacat, penderita gangguan jiwa psikotik, anak-anak jalanan, dan anak panti asuhan dan mereka yang telantar karena tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak boleh menerima KIS.
Menurut dia, KIS merupakan program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini jangan dipersulit masyarakat yang berhak mendapatkannya seluruhnya harus mendapatkan kartu ini," katanya. Agus Setiawan
"Ada daerah di Indonesia yang masyarakatnya mengeluh karena kesulitan mendapatkan KIS dari pemerintah," kata Nila Moeloek saat menghadiri acara rapat kerja kesehatan daerah di Mamuju, Selasa.
Acara itu turut dihadiri lima bupati dari enam kabupaten di Sulbar, para kepala dinas kesehatan dan kepala rumah sakit di Sulbar.
Menkes mengatakan masalah administrasi bagi masyarakat yang mengurus untuk mendapatkan KIS jangan dipersulit dan dibantu pemerintah setempat agar dapat lebih mudah didapatkan.
Ia mengatakan mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan misalnya penyandang cacat, penderita gangguan jiwa psikotik, anak-anak jalanan, dan anak panti asuhan dan mereka yang telantar karena tidak memiliki kartu keluarga sehingga tidak boleh menerima KIS.
Menurut dia, KIS merupakan program pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Program ini jangan dipersulit masyarakat yang berhak mendapatkannya seluruhnya harus mendapatkan kartu ini," katanya. Agus Setiawan