Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menyampaikan telah memproyeksikan alokasi anggaran untuk memandirikan komunitas masyarakat nelayan yang ada di daerah itu.
"Kami telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait kebijakan anggaran untuk kemakmuran masyarakat nelayan. Bahkan saya berpikir, nelayan-nelayan di Sulbar terkhusus di Majene sebagai basis nelayan akan diperkuat dengan pemberian kartu nelayan," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Drs.H.Harun di Mamuju, Kamis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, sekitar 60 persen masyarakat Majene itu berprofesi sebagai petani dan nelayan yang hingga kini memiliki pendapatan yang masih relatif standar.
Karena itu, kata dia, nelayan berpenghasilan rendah perlu diberikan subsidi baik melalui pemberian bantuan alat tangkap, mesin, kapal maupun pemberian kartu nelayan itu sendiri.
"Kartu nelayan itu bisa dimanfaatkan untuk memudahkan mereka melakukan pembelian BBM yang saat ini telah dinaikkan harganya oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, peluncuran kartu nelayan ini akan jauh bermanfaat untuk menangkal imbas kenaikan harga BBM ini," kata Harun yang juga berkeinginan maju sebagai bakal calon bupati Majene ini.
Dia mengatakan, tidak ada persoalan jika pemerintah pusat juga meluncurkan program kartu Nelayan karena hal itu bisa dikombinasikan dengan kartu nelayan versi pemerintah provinsi Sulbar.
Harun juga menyampaikan, kartu nelayan yang digagas bersama DKP Sulbar ini jelas tidak mengadopsi program pusat, namun kartu itu juga bisa dijadikan sebagai data base yang bisa menerima bantuan dari pemerintah daerah.
"Jadi, nantinya DKP akan melakukan pendataan bagi nelayan di Sulbar. Jika alokasi anggaran daerah masih minim maka bisa dilakukan secara bertahap hingga nantinya kartu nelayan itu terdistribusi merata di wilayah Sulbar," ungkapnya lagi. Agus Setiawan
"Kami telah berkomunikasi dengan pemerintah provinsi khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terkait kebijakan anggaran untuk kemakmuran masyarakat nelayan. Bahkan saya berpikir, nelayan-nelayan di Sulbar terkhusus di Majene sebagai basis nelayan akan diperkuat dengan pemberian kartu nelayan," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Drs.H.Harun di Mamuju, Kamis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan, sekitar 60 persen masyarakat Majene itu berprofesi sebagai petani dan nelayan yang hingga kini memiliki pendapatan yang masih relatif standar.
Karena itu, kata dia, nelayan berpenghasilan rendah perlu diberikan subsidi baik melalui pemberian bantuan alat tangkap, mesin, kapal maupun pemberian kartu nelayan itu sendiri.
"Kartu nelayan itu bisa dimanfaatkan untuk memudahkan mereka melakukan pembelian BBM yang saat ini telah dinaikkan harganya oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, peluncuran kartu nelayan ini akan jauh bermanfaat untuk menangkal imbas kenaikan harga BBM ini," kata Harun yang juga berkeinginan maju sebagai bakal calon bupati Majene ini.
Dia mengatakan, tidak ada persoalan jika pemerintah pusat juga meluncurkan program kartu Nelayan karena hal itu bisa dikombinasikan dengan kartu nelayan versi pemerintah provinsi Sulbar.
Harun juga menyampaikan, kartu nelayan yang digagas bersama DKP Sulbar ini jelas tidak mengadopsi program pusat, namun kartu itu juga bisa dijadikan sebagai data base yang bisa menerima bantuan dari pemerintah daerah.
"Jadi, nantinya DKP akan melakukan pendataan bagi nelayan di Sulbar. Jika alokasi anggaran daerah masih minim maka bisa dilakukan secara bertahap hingga nantinya kartu nelayan itu terdistribusi merata di wilayah Sulbar," ungkapnya lagi. Agus Setiawan