Makassar (ANTARA Sulsel) - Koordinator Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Selatan Zulkarnaen memprediksi tiga dari 11 kabupaten yang akan menggelar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di Sulawesi Selatan rawan terjadi konflik.
"Berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, ada tiga daerah yang rawan terjadi konflik pilkada, yaitu Soppeng, Tana Toraja, dan Kabupaten Gowa. Ini hanya gambaran kerawanan saja dan semoga semuanya lancar," ujarnya di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kerawananan itu timbul akibat cara sosialisasi kandidat yang lebih bersifat propaganda daripada menawarkan program yang akan dijalankan.
Selain itu, kata dia, para kandidat juga tidak dewasa dalam melakukan pendidikan politik karena masih ditemukan praktik politik uang dan cara-cara tidak terpuji lainnya.
"Inilah yang terjadi pada Pilkada 2010 di tiga daerah itu hingga kantor KPU dibakar warga," katanya.
Zulkarnaen berharap Badan Pengawas Pemilu (Bappilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan bisa bekerja sama dengan kepolisian melakukan deteksi dini terhadap tiga daerah tersebut.
Menurut dia, jika terjadi konflik di tiga kabupaten itu, dikhawatirkan memicu konflik serupa di enam kabupaten lainnya yang juga melaksanakan pilkada, yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Luwu, Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar.
Selain itu, kata Zulkarnaen, penyelenggara pemilu harus netral. Pasalnya banyak dijumpai penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), dan panitia pengawas pemilu berpihak kepada salah satu calon tertentu.
"Karena itu kami berharap proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat bawah benar-benar profesional, sehingga pemilu yang dihasilkan juga berkualitas," katanya.
Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf mengatakan, belajar dari pengalaman pilkada lima tahun lalu, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang rawan terjadi konflik.
Karena itu, pada bulan Desember pihaknya akan menggelar rapat kordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah di 11 kabupaten pelaksana pemilihan kepala daerah, dan partai politik guna memperkecil peluang terjadinya konflik antarpendukung.
Azry juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 6.000 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten yang menggelar pilkada secara serentak. Sigit Pinardi
"Berdasarkan pemetaan yang kita lakukan, ada tiga daerah yang rawan terjadi konflik pilkada, yaitu Soppeng, Tana Toraja, dan Kabupaten Gowa. Ini hanya gambaran kerawanan saja dan semoga semuanya lancar," ujarnya di Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kerawananan itu timbul akibat cara sosialisasi kandidat yang lebih bersifat propaganda daripada menawarkan program yang akan dijalankan.
Selain itu, kata dia, para kandidat juga tidak dewasa dalam melakukan pendidikan politik karena masih ditemukan praktik politik uang dan cara-cara tidak terpuji lainnya.
"Inilah yang terjadi pada Pilkada 2010 di tiga daerah itu hingga kantor KPU dibakar warga," katanya.
Zulkarnaen berharap Badan Pengawas Pemilu (Bappilu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan bisa bekerja sama dengan kepolisian melakukan deteksi dini terhadap tiga daerah tersebut.
Menurut dia, jika terjadi konflik di tiga kabupaten itu, dikhawatirkan memicu konflik serupa di enam kabupaten lainnya yang juga melaksanakan pilkada, yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Luwu, Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar.
Selain itu, kata Zulkarnaen, penyelenggara pemilu harus netral. Pasalnya banyak dijumpai penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan suara (PPS), dan panitia pengawas pemilu berpihak kepada salah satu calon tertentu.
"Karena itu kami berharap proses seleksi penyelenggara pemilu di tingkat bawah benar-benar profesional, sehingga pemilu yang dihasilkan juga berkualitas," katanya.
Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan Azry Yusuf mengatakan, belajar dari pengalaman pilkada lima tahun lalu, Sulawesi Selatan merupakan daerah yang rawan terjadi konflik.
Karena itu, pada bulan Desember pihaknya akan menggelar rapat kordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah di 11 kabupaten pelaksana pemilihan kepala daerah, dan partai politik guna memperkecil peluang terjadinya konflik antarpendukung.
Azry juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 6.000 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kabupaten yang menggelar pilkada secara serentak. Sigit Pinardi