Mamuju (ANTARA Sulbar) - Puluhan mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, meminta agar alokasi anggaran perjalanan dinas bagi anggota DPRD dan perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah dikurangi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah tahun 2015.
"Selama ini alokasi anggaran biaya perjalanan sangat tinggi sehingga kami minta agar dalam pembahasan APBD Tahun 2015 mendatang maka biaya perjalanan dinas baik anggota/pimpinan DPRD bisa ditekan karena masih banyak program yang lebih penting. Apalagi, saat ini harga BBM telah berimbas kepada masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Mamuju, Nanang Wahidin di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, anggaran perjalanan dinas mestinya harus mengacu ke Permendagri 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 dengan berpedoman ke Permenkeu No 53 tahun 2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.
"Sesuai aturan itu, misalnya dewan melakukan perjalanan dinas dari Mamuju ke Jakarta harus ditekan. Misalnya, dalam perjalanan itu yang semula mendapatkan uang harian Rp530 ribu maka tahun depan harus ditekan lagi. Bukan hanya itu, biaya-biaya lain juga harus diminimalisir," jelasnya.
Nanang menyampaikan, biaya perjalanan dan reses anggota DPRD juga dianggap sangat tinggi sehingga teman-teman di parlemen harus berjuang untuk itu.
Jika memungkinkan kata dia, biaya-biaya yang dianggap tidak penting dihapus agar pemerintah lebih progresif menyiapkan program yang bisa mendorong ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar berjanji akan melakukan kajian bersama anggota dewan lainnya terkait penghematan perjalanan dinas, baik bagi anggota DPRD maupun perjalanan aparatur sipil yang ada di lingkup Pemprov Sulbar.
"Itu masukan yang bagus. Kita akan melakukan perbaikan jika selama ini alokasi anggaran perjalanan dinas terbilang tinggi," jelas mantan aktivis ini.
Karena itu kata Sukri, sikap kontrol dari LSM maupun media massa sangat dibutuhkan agar kerja-kerja anggota DPRD juga mendapat pengawasan yang lebih optimal," ujarnya.
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pemprov Sulbar Tahun 2015 kata dia, sementara dalam tahap pembahasan dengan estimasi perkiraan anggaran sekira Rp1,2 triliun lebih. FC Kuen
"Selama ini alokasi anggaran biaya perjalanan sangat tinggi sehingga kami minta agar dalam pembahasan APBD Tahun 2015 mendatang maka biaya perjalanan dinas baik anggota/pimpinan DPRD bisa ditekan karena masih banyak program yang lebih penting. Apalagi, saat ini harga BBM telah berimbas kepada masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ketua Umum Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, Mamuju, Nanang Wahidin di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, anggaran perjalanan dinas mestinya harus mengacu ke Permendagri 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD 2015 dengan berpedoman ke Permenkeu No 53 tahun 2014 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2015.
"Sesuai aturan itu, misalnya dewan melakukan perjalanan dinas dari Mamuju ke Jakarta harus ditekan. Misalnya, dalam perjalanan itu yang semula mendapatkan uang harian Rp530 ribu maka tahun depan harus ditekan lagi. Bukan hanya itu, biaya-biaya lain juga harus diminimalisir," jelasnya.
Nanang menyampaikan, biaya perjalanan dan reses anggota DPRD juga dianggap sangat tinggi sehingga teman-teman di parlemen harus berjuang untuk itu.
Jika memungkinkan kata dia, biaya-biaya yang dianggap tidak penting dihapus agar pemerintah lebih progresif menyiapkan program yang bisa mendorong ekonomi masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar berjanji akan melakukan kajian bersama anggota dewan lainnya terkait penghematan perjalanan dinas, baik bagi anggota DPRD maupun perjalanan aparatur sipil yang ada di lingkup Pemprov Sulbar.
"Itu masukan yang bagus. Kita akan melakukan perbaikan jika selama ini alokasi anggaran perjalanan dinas terbilang tinggi," jelas mantan aktivis ini.
Karena itu kata Sukri, sikap kontrol dari LSM maupun media massa sangat dibutuhkan agar kerja-kerja anggota DPRD juga mendapat pengawasan yang lebih optimal," ujarnya.
Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pemprov Sulbar Tahun 2015 kata dia, sementara dalam tahap pembahasan dengan estimasi perkiraan anggaran sekira Rp1,2 triliun lebih. FC Kuen