Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, kembali mengingatkan Gubernur Sulbar agar tegas mengambil sikap untuk "memarkir" pejabat yang tersandung kasus dugaan korupsi.
"Jelang wacana mutasi pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar, maka kami mengingatkan agar Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh tegas mengambil keputusan untuk menempatkan pejabatnya. Paling tidak, batu uji pejabat itu adalah yang tidak tersandung kasus hukum dan memiliki integritas atau kemanpuan untuk menduduki posisi strategis," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, sikap kritis ini segaja disuarakan agar kedepan pemerintahan gubernur dalam periode kedua ini berakhir dengan maksimal. Apalagi, gubernur telah bekerja keras untuk mewujudkan pemerintahan yang clean atau bersih dari praktek kasus penyalahgunaan keuangan negara.
Sukri menyampaikan, pemerintahan Anwar Adnan Saleh yang telah mematok target bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah bisa terwujud, apabila ditunjang hadirnya pejabat bersih dan memiliki disiplin ilmu sesuai dengan jabatan yang disandangnya.
"Walaupun gubernur bersusah payah untuk mencapai target WTP, namun pejabat yang membantunya ternyata tersandung kasus dugaan korupsi maka saya yakin kinerjanya tak akan bisa maksimal," jelasnya.
Akhir-akhir ini kata dia, ada diantara pejabat eselon II yang tersandung kasus dugaan korupsi sehingga hal itu harusnya menjadi perhatian gubernur untuk tidak menggunakan jasa pejabat yang diduga bermasalah.
Termasuk kata politisi partai Demokrat ini, gubernur harusnya segere menempatkan dan mengisi jabatan yang lowong baik jabatan eselon II, III maupun jabatan eselon IV. Ini penting, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan roda pemerintahan di provinsi ke 33 ini.
"Jika memungkinkan wacana mutasi itu tidak sebatas rencana. Tetapi, harus segera digulirkan sehingga tak ada lagi pelaksana harian yang tugas dan kewenangannya masih sangat tebatas," ungkap mantan aktivis PM1II ini. FC Kuen
"Jelang wacana mutasi pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar, maka kami mengingatkan agar Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh tegas mengambil keputusan untuk menempatkan pejabatnya. Paling tidak, batu uji pejabat itu adalah yang tidak tersandung kasus hukum dan memiliki integritas atau kemanpuan untuk menduduki posisi strategis," kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Sukri Umar di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, sikap kritis ini segaja disuarakan agar kedepan pemerintahan gubernur dalam periode kedua ini berakhir dengan maksimal. Apalagi, gubernur telah bekerja keras untuk mewujudkan pemerintahan yang clean atau bersih dari praktek kasus penyalahgunaan keuangan negara.
Sukri menyampaikan, pemerintahan Anwar Adnan Saleh yang telah mematok target bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah bisa terwujud, apabila ditunjang hadirnya pejabat bersih dan memiliki disiplin ilmu sesuai dengan jabatan yang disandangnya.
"Walaupun gubernur bersusah payah untuk mencapai target WTP, namun pejabat yang membantunya ternyata tersandung kasus dugaan korupsi maka saya yakin kinerjanya tak akan bisa maksimal," jelasnya.
Akhir-akhir ini kata dia, ada diantara pejabat eselon II yang tersandung kasus dugaan korupsi sehingga hal itu harusnya menjadi perhatian gubernur untuk tidak menggunakan jasa pejabat yang diduga bermasalah.
Termasuk kata politisi partai Demokrat ini, gubernur harusnya segere menempatkan dan mengisi jabatan yang lowong baik jabatan eselon II, III maupun jabatan eselon IV. Ini penting, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan roda pemerintahan di provinsi ke 33 ini.
"Jika memungkinkan wacana mutasi itu tidak sebatas rencana. Tetapi, harus segera digulirkan sehingga tak ada lagi pelaksana harian yang tugas dan kewenangannya masih sangat tebatas," ungkap mantan aktivis PM1II ini. FC Kuen