Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala BKKBN Pusat Prof dr H Fasli Jalal SpGK, PhD mengatakan, peningkatan jumlah angka kelahiran lantaran adanya kegagalan dalam program Keluarga Berencana (KB).
"Untuk tahun ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di angka 1,49 persen dengan 38 juta angka kelahiran. Sedangkan kami menargetkan tingkat pertumbuhan penduduk berada di bawah presentase itu," kata Fasli pada Peresmian Seribu Hari Awal Kehidupan Gerakan Kampus Mengawal Generasi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Minggu.
Mencermati hal itu, lanjut dia, kondisi itu terjadi sebagai akibat kegagalan dalam program KB. Kegagalan dalam menekan laju peningkatan jumlah penduduk itu terjadi karena rendahnya jangkauan pelayanan KB itu sendiri.
Dia mengatakan, jangkaun pelayan yang rendah pun menjadi masalah yang cukup besar untuk pelayan KB. Sementara masyarakat pun juga harus diberitahu dan diberi pemahaman akan pentingnya KB, sehinga di sini petugas kesehatan harus berperan aktif untuk memberitahu masyarakat.
"Walau pun kegagalan KB yang menjadi indikator utama penyebab tingginya laju peningkatan jumlah penduduk Indonesia, ada indikator lain yang ikut terlibat dalam hal ini," katanya.
Dia merujuk pada Undang-Undang Pilpres dan Pilkada yang mewajibkan janji kampanye para calon pemimpin baik dari tingkat kabupaten hingga presiden terpilih menjadi RPJMD dan RPJMN.
Pada kenyataannya, dalam janji kampanye tidak dimasukkan indikator tentang kependudukan khususnya laju peningkatan jumlah penduduk.
Untuk RPJMD dan RPJMN tidak ada indikator terhadap kependudukan khususnya laju pertumbuhan penduduk yang berakibat pada kelembagaan KB tidak menjadi penting lagi.
Penurunan nilai penting dari KB ikut menyebabkan kurangnya SDM yang mengelola KB dan kependudukan menjadi berkurang.
�bukan hanya SDM yang berkurang, untuk anggaran saja dari dana APBD sangat kecil, malah dibeberapa tempat tidak disediakan dana untuk program KB, kita bisa menilai dukungan pemerintah daerah dengan melihat berapa banyak dana yang disediakan� katanya.
BKKBN pun kini mulai mengaplikasikan sistem KB gratis jika masyarakat menerima pelayana medis, dan pasien hanya akan membayar pelayanan kesehatan lainnya sedangkan untuk KB akan diberi secara gratis.
Menurut dia, penguatan petugas kesehatan dalam pelayanan dan peningkatan kualitas pelayan seperti bida-bidan desa untuk berperan secara aktif dalam member pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi solusi dan cara yang efektif untuk program KB.
Fasli mengatakan, jika BKKBN akan tetap fokus pada penekanan laju pertumbuhan penduduk, namun pihaknya akan selalu mengantisipasi kejadian untuk pendekatan tidak sampai pada angka nol persen yang berarti tidak ada penambahan jumlah penduduk, karena keseimbanganlah yang akan tetap menjadi fokus BKKBN. Agus Setiawan
"Untuk tahun ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia berada di angka 1,49 persen dengan 38 juta angka kelahiran. Sedangkan kami menargetkan tingkat pertumbuhan penduduk berada di bawah presentase itu," kata Fasli pada Peresmian Seribu Hari Awal Kehidupan Gerakan Kampus Mengawal Generasi di Universitas Hasanuddin, Makassar, Minggu.
Mencermati hal itu, lanjut dia, kondisi itu terjadi sebagai akibat kegagalan dalam program KB. Kegagalan dalam menekan laju peningkatan jumlah penduduk itu terjadi karena rendahnya jangkauan pelayanan KB itu sendiri.
Dia mengatakan, jangkaun pelayan yang rendah pun menjadi masalah yang cukup besar untuk pelayan KB. Sementara masyarakat pun juga harus diberitahu dan diberi pemahaman akan pentingnya KB, sehinga di sini petugas kesehatan harus berperan aktif untuk memberitahu masyarakat.
"Walau pun kegagalan KB yang menjadi indikator utama penyebab tingginya laju peningkatan jumlah penduduk Indonesia, ada indikator lain yang ikut terlibat dalam hal ini," katanya.
Dia merujuk pada Undang-Undang Pilpres dan Pilkada yang mewajibkan janji kampanye para calon pemimpin baik dari tingkat kabupaten hingga presiden terpilih menjadi RPJMD dan RPJMN.
Pada kenyataannya, dalam janji kampanye tidak dimasukkan indikator tentang kependudukan khususnya laju peningkatan jumlah penduduk.
Untuk RPJMD dan RPJMN tidak ada indikator terhadap kependudukan khususnya laju pertumbuhan penduduk yang berakibat pada kelembagaan KB tidak menjadi penting lagi.
Penurunan nilai penting dari KB ikut menyebabkan kurangnya SDM yang mengelola KB dan kependudukan menjadi berkurang.
�bukan hanya SDM yang berkurang, untuk anggaran saja dari dana APBD sangat kecil, malah dibeberapa tempat tidak disediakan dana untuk program KB, kita bisa menilai dukungan pemerintah daerah dengan melihat berapa banyak dana yang disediakan� katanya.
BKKBN pun kini mulai mengaplikasikan sistem KB gratis jika masyarakat menerima pelayana medis, dan pasien hanya akan membayar pelayanan kesehatan lainnya sedangkan untuk KB akan diberi secara gratis.
Menurut dia, penguatan petugas kesehatan dalam pelayanan dan peningkatan kualitas pelayan seperti bida-bidan desa untuk berperan secara aktif dalam member pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi solusi dan cara yang efektif untuk program KB.
Fasli mengatakan, jika BKKBN akan tetap fokus pada penekanan laju pertumbuhan penduduk, namun pihaknya akan selalu mengantisipasi kejadian untuk pendekatan tidak sampai pada angka nol persen yang berarti tidak ada penambahan jumlah penduduk, karena keseimbanganlah yang akan tetap menjadi fokus BKKBN. Agus Setiawan