Mamuju (ANTARA Sulbar) - Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebutuhan vital masyarakat yang terus mengalami kenaikan harga di setiap pergantian pemimpin di negeri ini.
Sejak tahun 2008 sampai 2011 dan pada 2014 ini, di bawah pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla kenaikkan harga BBM kembali terjadi.
Pemerintah berpendapat subsidi BBM yang digunakan masyarakat dengan kebutuhannya mencapai 1,3 juta barrel per hari merupakan kebijakan subsidi yang tidak tepat sebenarnya.
Karena yang menikmati subsidi itu adalah masyarakat menengah keatas di samping juga kadang disalahgunakan karena BBM bersubsidi dimanfaatkan untuk kebutuhan industri yang tentu bukan untuk kebutuhan
masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM.
Diantaranya, meningkatnya penjualan kendaraan bermotor seperti mobil 1,1 juta per tahun, dan kendaraan roda dua yang jumlahnya sebesar 7,1 juta per tahun sehingga dengan kebijakan itu masyarakat kalangan menengah yang akan tersentuh kebijakan subsidi BBM bukan masyarakat kecil.
"Pemerintah berpendapat kebutuhan BBM subsidi sebesar delapan persen dari total APBN pertahun bukan jumlah kecil dengan nilai Rp240 triliun," katanya.
Menurut dia, penyelamatan uang negara untuk masyarakat bawah mesti dilakukan dengan mengarahkan subsidi BBM dari sektor yang lebih sifatnya komsumtif mengarah ke sektor produktif.
"Subsidi BBM sesungguhnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran maupun program pro rakyat seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIS) yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat bawah yang membutuhkan," ujarnya.
Ia menjelaskan subsidi BBM untuk program infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan guna meningkatkan
produksi komoditi yang dikembangkan masyarakat bawah.
Selain itu untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah dan memacu pendapatan perkapita masyarakat sangatlah penting.
"Sehingga berdamai dengan kenaikan BBM, memahami dan menerima kebijakan itu sangat penting bagi masyarakat di Provinsi Sulbar, dari pada subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya dan untuk kepentingan
bisnis perusahaan yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi daerah ini memiliki banyak komoditi produksi yang potensial dikembangkan di berbagai sektor," katanya.
Menurut dia, negara Laos dan Kamboja bisa menjadi pembanding bahwa negara itu berkembang tanpa subsidi BBM padahal justru masyarakatnya berpendapatan rendah.
"Negara yang sedang maju itu mengarahkan anggaran subsidi negaranya untuk kegiatan pembangunan yang bersifat produksi bukan untuk subsidi BBM yang dinikmati kalangan menengah, melainkan untuk efektivitas pembangunannya di bidang produksi," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar juga akan mengawasi sebanyak 15 stasiun pengisian bahan bakar umum yang tersebar di enam Kabupaten di Sulbar untuk memastikan distribusi BBM tetap lancar ke Sulbar setelah mengalami kenaikan, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
"Meskipun banyak kendala yang dihadapi di lapangan karena kegiatan yang dilakukan pemerintah dihalangi sejumlah oknum, namun itu akan dihadapi agar distribusi BBM terus terjamin untuk masyarakat," katanya.
Ia meminta agar masyarakat segera melaporkan jika ditemukan penimbunan BBM yang dapat mengakibatkan kelangkaan, untuk ditindak secara hukum, dan pemerintah Provinsi Sulbar akan tetap mengawal kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintahan kabupaten.
Selain itu, juga pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikkan BBM.
Pemerintah di Sulbar juga kata dia, akan melakukan langkah penghematan BBM untuk menjaga agar BBM yang merupakan energi terbarukan tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat.
Mafia Migas
Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar dari PDI Perjuangan berpendapat kebijakan Presiden mencabut subsidi BBM untuk mengatasi mafia migas yang memanfaatkan BBM subsidi dijual keluar negeri dengan cara diselundupkan.
Menurutnya Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang harga BBM di negara itu cukup tinggi mencapai Rp10.000 per liter.
"Kondisi inilah yang dimanfaatkan mafia migas mencari untung dengan membeli minyak mminyak di Indonesia yang harganya murah untuk dijual keluar ke negara tetangga itu dengan harga mahal, tentu bukan
hanya negara yang dirugikan tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi BBM," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, dengan dinaikkannnya harga BBM diharapkan mengurangi aktivitas penyelundup migas seperti itu.
"Naiknya BBM jangan membuat lengah, tetapi melakukan pengawasan dari pengalihan subsidi BBM untuk sektor produksi di negara ini,
disamping menjamin penimbunan juga sudah terjadi didalam negeri, kemudian harga kebutuhan pokok yang naik di pasaran harus diawasi.
Program infrasturktur dari pengalihan BBM harus diawasi seperti untuk sektor pertanian perkebunan perikanan termasuk untuk
infrastruktur misalnya pembangunan rel kereta api di Sulawesi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat kalaupun menolak kenaikan BBM itu akan dihargai karena pemerintah saat ini tidak anti kritik sepanjang dilakukan dengan cara yang diatur dalam aturan perundangan," katanya.
Ketua Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Provinsi Sulbar, Nirwansyah mendukung upaya mengawal subsidi BBM agar tepat sasaran dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah penyelundupan dan penimbunan BBM oleh aparat hukum.
"Di tengah naiknya BBM ini tentu ekonomi masyarakat harus, maju agar daya beli tetap meningkat dan kebutuhan hidup masyarakat tetap
terpenuhi, pemerintah harus bekerja maksimal mengembangkan sektornproduksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong ketahanan pangan dan peningkatan sektor komoditi, dan tentu semua
pihak harus mengawal pengalihan subsidi BBM agar benar benar mendorong pembangunan ekonomi daerha," katanya.
Ia juga berharap agar aparat hukum mengawasi secara maksimal distribusi BBM agar tetap menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat, disamping tegas dalam mengawasi pelanggaran distribusinya, kemudianmengawal anggaran subsidi agar tidak dikorupsi.
"Akan dipastikan distribusi BBM tetap lancar ke Sulbar setelah mengalami kenaikan, dan 15 SPBU di Sulbar akan diawasi ketat agar tidak terjadi masalah dalam distribusi BBM," kata inspektur migas Dinas ESDM Sulbar, Andi Taufik.
Dia mengatakan pemerintah tetap akan mengawasi seluruh SPBU di Sulbar agar pasokan BBM tetap lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Dinas ESDM terus melakukan pemantauan pendistribusian BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulbar sesuai SOP kegiatan hilir migas," katanya.
Meskipun banyak kendala yang dihadapi di lapangan karena kegiatan yang dilakukan pemerintah dihalangi sejumlah oknum.
"Saya dalam menjalankan tugas pemantauan kadang dihalangi, namun itu akan dihadapi agar distribusi BBM terus terjamin untuk masyarakat," katanya.
Dinas ESDM berharap agar penimbunan BBM yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM segera dilaporkan oleh masyarakat.
Pemerintah Sulbar akan tetap mengawal kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten.
Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikkan BBM.
Kebijakan menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi BBM yang akan dialihkan untuk sektor produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian subsidi pertanian perikanan peternakan perkebunan dan lainnya di samping membangun infrastruktur pendorong ekonomi daerah. Subagyo
Sejak tahun 2008 sampai 2011 dan pada 2014 ini, di bawah pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla kenaikkan harga BBM kembali terjadi.
Pemerintah berpendapat subsidi BBM yang digunakan masyarakat dengan kebutuhannya mencapai 1,3 juta barrel per hari merupakan kebijakan subsidi yang tidak tepat sebenarnya.
Karena yang menikmati subsidi itu adalah masyarakat menengah keatas di samping juga kadang disalahgunakan karena BBM bersubsidi dimanfaatkan untuk kebutuhan industri yang tentu bukan untuk kebutuhan
masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM.
Sehingga subsidi BBM dialihkan pemerintah untuk kepentingan pembangunan yang bersifat produksi dengan menaikkan harga komoditas tersebut.
Diantaranya, meningkatnya penjualan kendaraan bermotor seperti mobil 1,1 juta per tahun, dan kendaraan roda dua yang jumlahnya sebesar 7,1 juta per tahun sehingga dengan kebijakan itu masyarakat kalangan menengah yang akan tersentuh kebijakan subsidi BBM bukan masyarakat kecil.
"Pemerintah berpendapat kebutuhan BBM subsidi sebesar delapan persen dari total APBN pertahun bukan jumlah kecil dengan nilai Rp240 triliun," katanya.
Menurut dia, penyelamatan uang negara untuk masyarakat bawah mesti dilakukan dengan mengarahkan subsidi BBM dari sektor yang lebih sifatnya komsumtif mengarah ke sektor produktif.
"Subsidi BBM sesungguhnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran maupun program pro rakyat seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIS) yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat bawah yang membutuhkan," ujarnya.
Ia menjelaskan subsidi BBM untuk program infrastruktur seperti pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang diantaranya sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan guna meningkatkan
produksi komoditi yang dikembangkan masyarakat bawah.
Selain itu untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah dan memacu pendapatan perkapita masyarakat sangatlah penting.
"Sehingga berdamai dengan kenaikan BBM, memahami dan menerima kebijakan itu sangat penting bagi masyarakat di Provinsi Sulbar, dari pada subsidi BBM hanya dinikmati orang kaya dan untuk kepentingan
bisnis perusahaan yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi daerah ini memiliki banyak komoditi produksi yang potensial dikembangkan di berbagai sektor," katanya.
Menurut dia, negara Laos dan Kamboja bisa menjadi pembanding bahwa negara itu berkembang tanpa subsidi BBM padahal justru masyarakatnya berpendapatan rendah.
"Negara yang sedang maju itu mengarahkan anggaran subsidi negaranya untuk kegiatan pembangunan yang bersifat produksi bukan untuk subsidi BBM yang dinikmati kalangan menengah, melainkan untuk efektivitas pembangunannya di bidang produksi," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar juga akan mengawasi sebanyak 15 stasiun pengisian bahan bakar umum yang tersebar di enam Kabupaten di Sulbar untuk memastikan distribusi BBM tetap lancar ke Sulbar setelah mengalami kenaikan, demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
"Meskipun banyak kendala yang dihadapi di lapangan karena kegiatan yang dilakukan pemerintah dihalangi sejumlah oknum, namun itu akan dihadapi agar distribusi BBM terus terjamin untuk masyarakat," katanya.
Ia meminta agar masyarakat segera melaporkan jika ditemukan penimbunan BBM yang dapat mengakibatkan kelangkaan, untuk ditindak secara hukum, dan pemerintah Provinsi Sulbar akan tetap mengawal kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintahan kabupaten.
Selain itu, juga pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikkan BBM.
Pemerintah di Sulbar juga kata dia, akan melakukan langkah penghematan BBM untuk menjaga agar BBM yang merupakan energi terbarukan tetap tersedia bagi kebutuhan masyarakat.
Mafia Migas
Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar dari PDI Perjuangan berpendapat kebijakan Presiden mencabut subsidi BBM untuk mengatasi mafia migas yang memanfaatkan BBM subsidi dijual keluar negeri dengan cara diselundupkan.
Menurutnya Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang harga BBM di negara itu cukup tinggi mencapai Rp10.000 per liter.
"Kondisi inilah yang dimanfaatkan mafia migas mencari untung dengan membeli minyak mminyak di Indonesia yang harganya murah untuk dijual keluar ke negara tetangga itu dengan harga mahal, tentu bukan
hanya negara yang dirugikan tetapi juga masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi BBM," katanya.
Oleh karena itu ia mengatakan, dengan dinaikkannnya harga BBM diharapkan mengurangi aktivitas penyelundup migas seperti itu.
"Naiknya BBM jangan membuat lengah, tetapi melakukan pengawasan dari pengalihan subsidi BBM untuk sektor produksi di negara ini,
disamping menjamin penimbunan juga sudah terjadi didalam negeri, kemudian harga kebutuhan pokok yang naik di pasaran harus diawasi.
Program infrasturktur dari pengalihan BBM harus diawasi seperti untuk sektor pertanian perkebunan perikanan termasuk untuk
infrastruktur misalnya pembangunan rel kereta api di Sulawesi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat kalaupun menolak kenaikan BBM itu akan dihargai karena pemerintah saat ini tidak anti kritik sepanjang dilakukan dengan cara yang diatur dalam aturan perundangan," katanya.
Ketua Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Provinsi Sulbar, Nirwansyah mendukung upaya mengawal subsidi BBM agar tepat sasaran dan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, mencegah penyelundupan dan penimbunan BBM oleh aparat hukum.
"Di tengah naiknya BBM ini tentu ekonomi masyarakat harus, maju agar daya beli tetap meningkat dan kebutuhan hidup masyarakat tetap
terpenuhi, pemerintah harus bekerja maksimal mengembangkan sektornproduksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong ketahanan pangan dan peningkatan sektor komoditi, dan tentu semua
pihak harus mengawal pengalihan subsidi BBM agar benar benar mendorong pembangunan ekonomi daerha," katanya.
Ia juga berharap agar aparat hukum mengawasi secara maksimal distribusi BBM agar tetap menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat, disamping tegas dalam mengawasi pelanggaran distribusinya, kemudianmengawal anggaran subsidi agar tidak dikorupsi.
Awasi SPBU
"Akan dipastikan distribusi BBM tetap lancar ke Sulbar setelah mengalami kenaikan, dan 15 SPBU di Sulbar akan diawasi ketat agar tidak terjadi masalah dalam distribusi BBM," kata inspektur migas Dinas ESDM Sulbar, Andi Taufik.
Dia mengatakan pemerintah tetap akan mengawasi seluruh SPBU di Sulbar agar pasokan BBM tetap lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
"Dinas ESDM terus melakukan pemantauan pendistribusian BBM di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulbar sesuai SOP kegiatan hilir migas," katanya.
Meskipun banyak kendala yang dihadapi di lapangan karena kegiatan yang dilakukan pemerintah dihalangi sejumlah oknum.
"Saya dalam menjalankan tugas pemantauan kadang dihalangi, namun itu akan dihadapi agar distribusi BBM terus terjamin untuk masyarakat," katanya.
Dinas ESDM berharap agar penimbunan BBM yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM segera dilaporkan oleh masyarakat.
Pemerintah Sulbar akan tetap mengawal kebijakan pemerintah pusat menaikkan BBM dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten.
Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alasan pemerintah menaikkan BBM.
Kebijakan menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi BBM yang akan dialihkan untuk sektor produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian subsidi pertanian perikanan peternakan perkebunan dan lainnya di samping membangun infrastruktur pendorong ekonomi daerah. Subagyo