Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, menolak salah satu program yang diusulkan pemerintah kota setempat, yakni pembuatan peta kelurahan berbasis Geography Inteligence System (GIS) dengan anggaran total Rp9,8 miliar atau Rp700 juta per kecamatan.
"Kita tidak bisa menerima anggaran yang diusulkan dalam pembuatan peta kelurahan itu dan anggarannya itu Rp700 juta per kecamatan. Angka ini sangat besar," jelas Wakil Ketua Komis A DPRD Makassar Susuman Halim di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, anggaran yang diusulkan dalam pembuatan peta kelurahan yang berjumlah 143 kelurahan dan 14 kecamatan itu secara keseluruhan sebesar Rp9,8 miliar.
"Ini pasti program titipan. Karena anggaran ini tidak masuk akal. Kami minta Banggar coret ini anggaran. Jadi tolong, anggaran yang diusulkan itu harusnya lebih realistis," katanya.
Sementara itu, anggota Komis A lainnya Basdir mengatakan, anggaran ini tak tepat dijalankan jika melihat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Makassar yang belum mencapai Rp1 triliun.
"Saya pribadi setuju pembuatan peta untuk tiap kelurahan ini, tetapi anggaran yang diusulkan sangat besar. Kita belum siap untuk saat ini, mungkin tiga atau empat tahun lagi lah," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat menghadiri pertemuan internasional di Hongkong beberapa waktu lalu untuk membahas mengenai keamanan kota yang salah satunya adalah pemasangan Geography Intelligence System (GIS).
Sistem ini disebut wali kota sebagai solusi memantau kriminalitas yang terjadi di Makassar karena sistem ini dipakai di Seattle, Amerika di mana langsung memantau keamanan kota.
"Dengan adanya GIS ini, kita diperlihatkan bagaimana setelah ada laporan intelijen kemudian melakukan `square mapping` diintegrasikan dengan kamera CCTV dan langsung terlacak lokasi, weapon tracking (senjata yang digunakan) dan pembicaraan mereka secara real time," katanya.
Jadi, lanjutnya, sistem ini langsung bisa mengindentifikasi jika ada gerombolan pengendara motor, jenis senjata yang beredar di lokasi itu hingga penduduk sekitar mulai dari anak-anak, perempuan dan lansia terdeteksi langsung.
Sistem ini sangat canggih dan memudahkan untuk segera dilakukan pengamanan dan proses evakuasi. Bahkan jika ada teroris yang membawa bom sudah langsung bisa diidentifikasi jenis bom dan kekuatan serta radius ledaknya. T Susilo
"Kita tidak bisa menerima anggaran yang diusulkan dalam pembuatan peta kelurahan itu dan anggarannya itu Rp700 juta per kecamatan. Angka ini sangat besar," jelas Wakil Ketua Komis A DPRD Makassar Susuman Halim di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, anggaran yang diusulkan dalam pembuatan peta kelurahan yang berjumlah 143 kelurahan dan 14 kecamatan itu secara keseluruhan sebesar Rp9,8 miliar.
"Ini pasti program titipan. Karena anggaran ini tidak masuk akal. Kami minta Banggar coret ini anggaran. Jadi tolong, anggaran yang diusulkan itu harusnya lebih realistis," katanya.
Sementara itu, anggota Komis A lainnya Basdir mengatakan, anggaran ini tak tepat dijalankan jika melihat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Makassar yang belum mencapai Rp1 triliun.
"Saya pribadi setuju pembuatan peta untuk tiap kelurahan ini, tetapi anggaran yang diusulkan sangat besar. Kita belum siap untuk saat ini, mungkin tiga atau empat tahun lagi lah," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat menghadiri pertemuan internasional di Hongkong beberapa waktu lalu untuk membahas mengenai keamanan kota yang salah satunya adalah pemasangan Geography Intelligence System (GIS).
Sistem ini disebut wali kota sebagai solusi memantau kriminalitas yang terjadi di Makassar karena sistem ini dipakai di Seattle, Amerika di mana langsung memantau keamanan kota.
"Dengan adanya GIS ini, kita diperlihatkan bagaimana setelah ada laporan intelijen kemudian melakukan `square mapping` diintegrasikan dengan kamera CCTV dan langsung terlacak lokasi, weapon tracking (senjata yang digunakan) dan pembicaraan mereka secara real time," katanya.
Jadi, lanjutnya, sistem ini langsung bisa mengindentifikasi jika ada gerombolan pengendara motor, jenis senjata yang beredar di lokasi itu hingga penduduk sekitar mulai dari anak-anak, perempuan dan lansia terdeteksi langsung.
Sistem ini sangat canggih dan memudahkan untuk segera dilakukan pengamanan dan proses evakuasi. Bahkan jika ada teroris yang membawa bom sudah langsung bisa diidentifikasi jenis bom dan kekuatan serta radius ledaknya. T Susilo