Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 senilai Rp1 triliun lebih melalui sidang paripurna Istimewa yang berlangsung di DPRD setempat, Jumat.
Rapat paripurna istimewa pengesahan APBD ini diawali dengan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Polewali Mandar.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Abu Bakar Kadir, Fraksi PAN Jamar Jasin Badu, Fraksi PKB Sainal Abidin, Fraksi PDIP Rahmadi Anwar, Fraksi Demokrat Abd Muin, Fraksi PPP Fatmawati, Fraksi Nurani Keadilan Perubahan Syarifuddin, Frakasi Gerindra Hamzah.
Mereka rata-rata mengemukakan capaian APBD 2015 secara bersama dengan beberapa catatan dimana anggaran yang pro rakyat hendaknya mendapat perhatian serius.
DPRD juga meminta agar kiranya esensi anggaran daerah untuk 2015, mencermati sektor pendapatan yang mengarah pada indikator kinerja sektor pembangunan yang merata.
Fraksi Golkar Abu Bakar Kadir mengungkapkan program pembangunan untuk kepentingan pelayanan masyarakat masih ada kekurangan.
"Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, dorong APBD Pemkab untuk membenahi fasilitas parkir wisata pasar, apresiasi SKPD yang serap APBD besar, pengawasan SKPD diawasi, infrastruktur berkelanjutan, masih ditemukan RKA yang tidak seragam serta perlunya kesepahaman eksekutif dan legislatif," terangnya.
Sementara Fraksi PAN yang disampaikan oleh Jamar Jasin Badu meuturkan bahwa kinerja DPRD dengan menjalankan fungsi pengawasan dan analisis anggaran esensi uji publik hendaknya tidak dimainkan.
"SKPD belum cermat membedakan, belanja modal masih minimalis dari biaya total pembangunan. Catatan Cipta Karya pengaitan sebagai basis data, angka buta huruf masih tinggi, aksebilitas pelayanan kesehatan belum memadai," jelasnya.
Berbeda dengan fraksi lainnya fraksi PDIP justru menyampaikan nilai selisih pendapatan yaitu tercatat Rp. 1.019.000.000.00.
Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa anggaran belanja langsung dan tidak langsung dipengaruhi belanja pegawai yang mencapai 7.000 orang.
Meski demikian harapan untuk dapat menambah PAD akan memberdayakan sektor pajak pedesaan dan yang lainnya. Ini penting untuk mendukung progres pelaksanaan pembangunan di daerah.
"Anggaran yang telah disetujui bersama agar tepat dan efesien membelanjakannya. Anggaran digunakan dengan kualitas kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, namun tidak bersentuhan dengan hukum yang mencederai kepercayaan masyarakat," ujar Bupati Polman.
Adapun catatan APBD 2015 pendapatan daerah sebesar Rp. 1,021.671,092,082.00, belanja daerah Rp. 1,021,357,337,082,00, pembiayaan daerah meliputi penerimaan Rp. 4,686, 245,000,00, pengeluaran Rp. 5.000.000.00, Netto Rp. 313.755.000.00. Agus Setiawan
Rapat paripurna istimewa pengesahan APBD ini diawali dengan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPRD Polewali Mandar.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Abu Bakar Kadir, Fraksi PAN Jamar Jasin Badu, Fraksi PKB Sainal Abidin, Fraksi PDIP Rahmadi Anwar, Fraksi Demokrat Abd Muin, Fraksi PPP Fatmawati, Fraksi Nurani Keadilan Perubahan Syarifuddin, Frakasi Gerindra Hamzah.
Mereka rata-rata mengemukakan capaian APBD 2015 secara bersama dengan beberapa catatan dimana anggaran yang pro rakyat hendaknya mendapat perhatian serius.
DPRD juga meminta agar kiranya esensi anggaran daerah untuk 2015, mencermati sektor pendapatan yang mengarah pada indikator kinerja sektor pembangunan yang merata.
Fraksi Golkar Abu Bakar Kadir mengungkapkan program pembangunan untuk kepentingan pelayanan masyarakat masih ada kekurangan.
"Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan, dorong APBD Pemkab untuk membenahi fasilitas parkir wisata pasar, apresiasi SKPD yang serap APBD besar, pengawasan SKPD diawasi, infrastruktur berkelanjutan, masih ditemukan RKA yang tidak seragam serta perlunya kesepahaman eksekutif dan legislatif," terangnya.
Sementara Fraksi PAN yang disampaikan oleh Jamar Jasin Badu meuturkan bahwa kinerja DPRD dengan menjalankan fungsi pengawasan dan analisis anggaran esensi uji publik hendaknya tidak dimainkan.
"SKPD belum cermat membedakan, belanja modal masih minimalis dari biaya total pembangunan. Catatan Cipta Karya pengaitan sebagai basis data, angka buta huruf masih tinggi, aksebilitas pelayanan kesehatan belum memadai," jelasnya.
Berbeda dengan fraksi lainnya fraksi PDIP justru menyampaikan nilai selisih pendapatan yaitu tercatat Rp. 1.019.000.000.00.
Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa anggaran belanja langsung dan tidak langsung dipengaruhi belanja pegawai yang mencapai 7.000 orang.
Meski demikian harapan untuk dapat menambah PAD akan memberdayakan sektor pajak pedesaan dan yang lainnya. Ini penting untuk mendukung progres pelaksanaan pembangunan di daerah.
"Anggaran yang telah disetujui bersama agar tepat dan efesien membelanjakannya. Anggaran digunakan dengan kualitas kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, namun tidak bersentuhan dengan hukum yang mencederai kepercayaan masyarakat," ujar Bupati Polman.
Adapun catatan APBD 2015 pendapatan daerah sebesar Rp. 1,021.671,092,082.00, belanja daerah Rp. 1,021,357,337,082,00, pembiayaan daerah meliputi penerimaan Rp. 4,686, 245,000,00, pengeluaran Rp. 5.000.000.00, Netto Rp. 313.755.000.00. Agus Setiawan