Mamuju (ANTARA Sulbar) - Warga yang bermukim di wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluhkan pembagian kartu Sakti Jokowi lantaran banyak warga yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan ini.
Hal ini diutarakan Arif (45 th) warga Dusun Balla Kalumpang, Kecamatan Kalukku dalam acara reses Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan yang dilaksanakan di Kalukku, Mamuju, Senin.
"Banyak warga miskin yang tidak menerima kartu Jokowi. Ini kan tidak adil karena banyak warga pra sejahtera tidak menerima. Apalagi, sejumlah kebutuhan pokok kini telah mahal setelah kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Arif.
Arif menuturkan bahwa dirinya merasa kecewa terhadap program yang diluncurkan pemerintah pusat lantaran sistem pendataan yang dilakukan petugas tak mengakomodasi seluruh masyarakat pra sejahtera.
"Kita disini bingung karena di daerah kami terdapat dua orang petugas pendata. Kami bingung sendiri dengan keadaan itu karena pendata juga ada `tandingan`. Mungkin ini pengaruh karena saat ini malah populer tandingan A dan tandingan B," ungkapnya.
Ia mengatakan, dua orang petugas yang melakukan pendataan itu datang pada hari yang berbeda, anehnya setelah bantuan turun malah yang mendapatkan adalah warga yang mampu secara ekonomi. Itu kan menyakitkan warga.
Sementara itu Kepala Lingkungan Tampa Padang, Muhammad Murad, menuturkan bahwa terkadang pendataan untuk beberapa program pemerintah pusat tidak melibatkan kepala desa dan RT.
"Didaerah ini jika ada pendataan maka terkadang kami tidak dilibatkan, apa lagi kalau sipatnya bantuan keuangan. Nanti setelah ada bantuan baru warga mengetahuinya jika ada bantuan dana yang kucur," jelasnya.
Menjawab Hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah mengatakan, bahwa program bantuan uang tunai yang kini menjadi program kartu sehat di pemerintahan Jokowi sejatinya sistem pendataan melibatkan seluruh perangkat desa setempat.
"Mestinya pendataan melibatkan perangkat desa sehingga tak ada warga yang kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan," katanya. Agus Setiawan
Hal ini diutarakan Arif (45 th) warga Dusun Balla Kalumpang, Kecamatan Kalukku dalam acara reses Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan yang dilaksanakan di Kalukku, Mamuju, Senin.
"Banyak warga miskin yang tidak menerima kartu Jokowi. Ini kan tidak adil karena banyak warga pra sejahtera tidak menerima. Apalagi, sejumlah kebutuhan pokok kini telah mahal setelah kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Arif.
Arif menuturkan bahwa dirinya merasa kecewa terhadap program yang diluncurkan pemerintah pusat lantaran sistem pendataan yang dilakukan petugas tak mengakomodasi seluruh masyarakat pra sejahtera.
"Kita disini bingung karena di daerah kami terdapat dua orang petugas pendata. Kami bingung sendiri dengan keadaan itu karena pendata juga ada `tandingan`. Mungkin ini pengaruh karena saat ini malah populer tandingan A dan tandingan B," ungkapnya.
Ia mengatakan, dua orang petugas yang melakukan pendataan itu datang pada hari yang berbeda, anehnya setelah bantuan turun malah yang mendapatkan adalah warga yang mampu secara ekonomi. Itu kan menyakitkan warga.
Sementara itu Kepala Lingkungan Tampa Padang, Muhammad Murad, menuturkan bahwa terkadang pendataan untuk beberapa program pemerintah pusat tidak melibatkan kepala desa dan RT.
"Didaerah ini jika ada pendataan maka terkadang kami tidak dilibatkan, apa lagi kalau sipatnya bantuan keuangan. Nanti setelah ada bantuan baru warga mengetahuinya jika ada bantuan dana yang kucur," jelasnya.
Menjawab Hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah mengatakan, bahwa program bantuan uang tunai yang kini menjadi program kartu sehat di pemerintahan Jokowi sejatinya sistem pendataan melibatkan seluruh perangkat desa setempat.
"Mestinya pendataan melibatkan perangkat desa sehingga tak ada warga yang kehilangan haknya untuk mendapatkan bantuan," katanya. Agus Setiawan