Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kembali menyiapkan alokasi anggaran untuk kegiatan pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan dengan jumlah berkisar Rp20 miliar pada tahun anggaran 2015.
"Kita telah ajukan anggaran untuk pembebasan lahan, baik untuk membayar lahan di atas bangunan pemerintah maupun yang akan kita bangun di tahun 2015. Dana sebesar itu tentu belum cukup untuk menutupi kebutuhan pemerintah," kata kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Khaeruddin Anas di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap karena kemanpuan anggaran yang tidak mungkin bisa mengakomodasi seluruh titik yang akan dibangun seperti rute jalan arteri, lahan perluasan kawasan bandara Tampapadang.
Karena itu, lanjutnya, dana yang diajukan ke DPRD Sulbar bisa terpenuhi dalam mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan yang telah dipersiapkan.
"Alokasi anggaran pembebasan lahan belum bersifat final karena masih dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri. Kita berharap, dana yang disiapkan tidak berkurang karena lahan yang hendak dibayarkan dianggap mendesak untuk segera dibebaskan," jelas mantan Kabiro Humas Pemprov Sulbar ini.
Selain membebaskan lahan untuk jalan arteri dan kawasan perluasan bandara Tampapadang kata dia, juga telah menyiapkan anggaran untuk membebaskan lahan untuk pembangunan gedung kantor instansi vertikal, kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Kejati dan beberapa instansi lainnya.
Dia mengatakan, beberapa lahan yang menjadi skala prioritas yang harus dibebaskan khususnya rute yang dilalui jalan arteri yang diharapkan tahap pertama rampung di tahun 2016. FC Kuen
"Kita telah ajukan anggaran untuk pembebasan lahan, baik untuk membayar lahan di atas bangunan pemerintah maupun yang akan kita bangun di tahun 2015. Dana sebesar itu tentu belum cukup untuk menutupi kebutuhan pemerintah," kata kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Khaeruddin Anas di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap karena kemanpuan anggaran yang tidak mungkin bisa mengakomodasi seluruh titik yang akan dibangun seperti rute jalan arteri, lahan perluasan kawasan bandara Tampapadang.
Karena itu, lanjutnya, dana yang diajukan ke DPRD Sulbar bisa terpenuhi dalam mendukung optimalisasi perencanaan pembangunan yang telah dipersiapkan.
"Alokasi anggaran pembebasan lahan belum bersifat final karena masih dalam tahap asistensi di Kementerian Dalam Negeri. Kita berharap, dana yang disiapkan tidak berkurang karena lahan yang hendak dibayarkan dianggap mendesak untuk segera dibebaskan," jelas mantan Kabiro Humas Pemprov Sulbar ini.
Selain membebaskan lahan untuk jalan arteri dan kawasan perluasan bandara Tampapadang kata dia, juga telah menyiapkan anggaran untuk membebaskan lahan untuk pembangunan gedung kantor instansi vertikal, kantor Badan Intelijen Negara (BIN) Kejati dan beberapa instansi lainnya.
Dia mengatakan, beberapa lahan yang menjadi skala prioritas yang harus dibebaskan khususnya rute yang dilalui jalan arteri yang diharapkan tahap pertama rampung di tahun 2016. FC Kuen