Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengusahakan anggaran pendidikan melalui APBD mencapai 20 persen sesuai amanat undang-undang setelah pada 2015 baru terealisasi 18 persen.
"Sesuai amanat Undang Undang seharusnya anggaran APBD Sulbar 20 persen dan seharusnya itu direalisasikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan di Sulbar akan diperjuangkan mencapai 20 persen dengan harapan pemerintah juga memajukan dunia pendidikan.
Menurut dia, pada 2015 anggaran pendidikan di Sulbar dianggarkan mencapai 18 persen dari total pendapatan APBD mencapai Rp1,4 triliun.
"Anggaran itu dikelola pemerintah untuk pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, serta dana biaya operasional sekolah dan lainnya," katanya.
Ia mengatakan, meskipun pada tahun 2015 tidak mencapai 20 persen namun ditahun berikutnya akan diupayakan mencapai 20 persen.
"Anggaran prorakyat akan disesuaikan dengan amanat undang- undang. Bukan hanya pendidikan, anggaran kesehatan diupayakan mencapai 10 persen begitu juga dengan belanja modal, seluruhnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Rahim mengatakan, Sulbar harus dibangun dengan baik menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.
"Kalau anggaran prorakyat dilaksanakan otomatis daerah ini akan maju dan berkembang pada masa mendatang," katanya. AJS Bie
"Sesuai amanat Undang Undang seharusnya anggaran APBD Sulbar 20 persen dan seharusnya itu direalisasikan," kata Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan di Sulbar akan diperjuangkan mencapai 20 persen dengan harapan pemerintah juga memajukan dunia pendidikan.
Menurut dia, pada 2015 anggaran pendidikan di Sulbar dianggarkan mencapai 18 persen dari total pendapatan APBD mencapai Rp1,4 triliun.
"Anggaran itu dikelola pemerintah untuk pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, serta dana biaya operasional sekolah dan lainnya," katanya.
Ia mengatakan, meskipun pada tahun 2015 tidak mencapai 20 persen namun ditahun berikutnya akan diupayakan mencapai 20 persen.
"Anggaran prorakyat akan disesuaikan dengan amanat undang- undang. Bukan hanya pendidikan, anggaran kesehatan diupayakan mencapai 10 persen begitu juga dengan belanja modal, seluruhnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Rahim mengatakan, Sulbar harus dibangun dengan baik menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.
"Kalau anggaran prorakyat dilaksanakan otomatis daerah ini akan maju dan berkembang pada masa mendatang," katanya. AJS Bie