Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Usaha Kecil Menengah meminta anggaran untuk jasa publikasi ditambah untuk memaksimalkan dukungan masyarakat mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan.
"Anggaran publikasi yang dikelola Diskoperindag dan UKM Sulbar sangat kecil hanya sekitar Rp160 juta," kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulbar, Asir T Mangopo di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri membatasi sosialisasi informasi melalui jasa publikasi ditambah padahal informasi sangat penting bagi masyarakat mensukseskan pembangunan setelah asistensi keuangan APBD yang dikelola dinasnya dilakukan.
"Pemerintah butuh dukungan masyarakat atas pembangunan yang dilaksanakan jadi semestinya masyarakat perlu mendapatkan informasi dari pemerintah melalui jasa publikasi media agar masyarakat dapat memberikan peran bagi suksesnya pembangunan," katanya.
Menurut dia, Dinas yang dikelolanya dinaungi tiga Kementrian di antaranya Kementrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Perindustrian.
"Jadi semestinya anggaran yang dikelola instantasinya ditambah tiga kali lipat agar sosialisasi pembangunan yang sesuai dengan program tiga kementrian dapat maksimal dilaksanakan," katanya.
Ia mengatakan, kedepan mesti dilaksanakan penambahan pagu anggaran media padi instansinya sehingga pembangunan dapat maksimal dilaksanakan melalui peran jasa punlikasi media. Biqwanto
"Anggaran publikasi yang dikelola Diskoperindag dan UKM Sulbar sangat kecil hanya sekitar Rp160 juta," kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulbar, Asir T Mangopo di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri membatasi sosialisasi informasi melalui jasa publikasi ditambah padahal informasi sangat penting bagi masyarakat mensukseskan pembangunan setelah asistensi keuangan APBD yang dikelola dinasnya dilakukan.
"Pemerintah butuh dukungan masyarakat atas pembangunan yang dilaksanakan jadi semestinya masyarakat perlu mendapatkan informasi dari pemerintah melalui jasa publikasi media agar masyarakat dapat memberikan peran bagi suksesnya pembangunan," katanya.
Menurut dia, Dinas yang dikelolanya dinaungi tiga Kementrian di antaranya Kementrian Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Perindustrian.
"Jadi semestinya anggaran yang dikelola instantasinya ditambah tiga kali lipat agar sosialisasi pembangunan yang sesuai dengan program tiga kementrian dapat maksimal dilaksanakan," katanya.
Ia mengatakan, kedepan mesti dilaksanakan penambahan pagu anggaran media padi instansinya sehingga pembangunan dapat maksimal dilaksanakan melalui peran jasa punlikasi media. Biqwanto