Mamuju (ANTARA Sulbar) - Bantuan dana pemerintah pusat yang akan dikelola Bidang Informasi Komunikasi (Infokom) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Sulawesi Barat dianggap minim.
"Total anggaran yang berasal dari pemerintah pusat hanya sekitar Rp400 juta selama lima tahun terakhir," kata Kepala Bidang Infokom Dishubkominfo Provinsi Sulbar, Muhammad Sadar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan pada tahun 2010 Bidang Infokom Dishubkominfo Sulbar menerima anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk sejumlah program memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat di Sulbar yang memiliki enam kabupaten.
"Empat tahun terakhir tidak ada sama sekali bantuan anggaran pemerintah pusat, yang ada bantuan fisik berupa kendaraan `Mobil Pintar` dan Media Centre di kantor Dishubkominfo Sulbar," katanya.
Ia mengatakan anggaran APBD yang dikelola Bidang Infokom juga terbatas selama lima tahun terakhir, karena anggaran APBD Sulbar yang masih sangat terbatas.
"Setiap tahun anggaran yang dikelola infokom berasal dari anggaran pokok APBD paling banyak Rp400 juta," katanya.
Oleh karena itu pihaknya berharap kedepan anggaran bidang infokom dapat ditambah pemerintah pusat dan daerah ini agar pembangunan dapat dimaksimalkan melalui fungsi informasi dan komunikasi.
"Sulbar memiliki daerah terpencil di wilayah pegunungan dan kepulauan yang butuh akses informasi pembangunan sementara tidak ada program yang bisa memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat secara luas, untuk mendukung pembangunan karena terbatasnya anggaran yang dikelola," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya bidang infokom disediakan anggaran yang bisa digunakan menyiapkan sarana dan prasarana memaksimalkan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Agus Setiawan
"Total anggaran yang berasal dari pemerintah pusat hanya sekitar Rp400 juta selama lima tahun terakhir," kata Kepala Bidang Infokom Dishubkominfo Provinsi Sulbar, Muhammad Sadar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan pada tahun 2010 Bidang Infokom Dishubkominfo Sulbar menerima anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN untuk sejumlah program memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat di Sulbar yang memiliki enam kabupaten.
"Empat tahun terakhir tidak ada sama sekali bantuan anggaran pemerintah pusat, yang ada bantuan fisik berupa kendaraan `Mobil Pintar` dan Media Centre di kantor Dishubkominfo Sulbar," katanya.
Ia mengatakan anggaran APBD yang dikelola Bidang Infokom juga terbatas selama lima tahun terakhir, karena anggaran APBD Sulbar yang masih sangat terbatas.
"Setiap tahun anggaran yang dikelola infokom berasal dari anggaran pokok APBD paling banyak Rp400 juta," katanya.
Oleh karena itu pihaknya berharap kedepan anggaran bidang infokom dapat ditambah pemerintah pusat dan daerah ini agar pembangunan dapat dimaksimalkan melalui fungsi informasi dan komunikasi.
"Sulbar memiliki daerah terpencil di wilayah pegunungan dan kepulauan yang butuh akses informasi pembangunan sementara tidak ada program yang bisa memaksimalkan pemberian informasi kepada masyarakat secara luas, untuk mendukung pembangunan karena terbatasnya anggaran yang dikelola," katanya.
Ia mengatakan, seharusnya bidang infokom disediakan anggaran yang bisa digunakan menyiapkan sarana dan prasarana memaksimalkan informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Agus Setiawan