Makassar (ANTARA Sulsel) - Pimpinan Umum Pepabri, Jend (Purn) TNI Agum Gumelar mengatakan, euforia kebebasan sebagai dampak pengaruh globalisasi menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kondisi ini harus diwaspadai bersama dan tidak boleh dianggap sepele sebab kebebasan yang kebablasan akan mengancam NKRI," kata Agum pada pembukaan Musda ke-12 Pepabri se-Sulselbar di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, euforia kebebasan itu akan memecah-belah bangsa. Sebagai gambaran, beberapa waktu beredar selebaran yang meminta TNI keluar dari wilayah konflik Poso, Sulteng. Hal ini dinilai sebagai upaya-upaya untuk memecah-belah TNI dan Polri.

Selain menyoroti pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, Agum juga menyampaikan apresiasinya pada masyarakat Sulsel yang dinilai memiliki karakter yang unik dan dinamis.

Mantan Pangdam VII/WIrabuana ini pun bernostalgia ketika bertugas di Sulsel. Dia mengatakan, pada 1998 terjadi kasus kerusuhan yang dipicu oleh terbunuhnya bocah oleh warga keturunan yang tidak waras.

Ketika itu pihaknya telah menemukan dua "mutiara" terpendam

di tengah kecamuknya situasi kerusuhan. Seorang remaja belia yang berprofesi sebagai tukang becak, tidak ikut menjarah toko-toko seperti yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya.

Selain itu, juga seorang ibu yang harus kehilangan putri semata wayangnya, ikhlas menerima kejadian itu dan meminta agar masyarakat menghentikan pengganyangan terhadap warga keturunan.

Agum juga menyampaikan apresiasinya kepada keberhasilan Pemerintahan Provinsi Sulsel yang dinakhodai Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo. Hanya saja diingatkan agar keberhasilan itu, jangan dianggap sebagai keberhasilan pimpinan semata.

"Keberhasilan yang ada itu adalah keberhasilan kita semua, masyarakat juga berperan," katanya.

Sementara itu, Pimpinan DPD Pebabri Sulsel Mayjen (Purn) TNI Amin Syam mengatakan, dua hal yang cukup menyita perhatian untuk mendapatkan bantuan yakni kampus Pepabri yang dinyatakan tidak boleh menggunakan aset negara lagi dan purnawirawan yang mangkat perlu diupacarakan secara kemiliteran sebagai suatu kebanggaan bagi pihak keluarga purnawirawan TNI.

Menurut Amin, purnawirawan tidak mempersoalan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) atau di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang penting mendapatkan penghargaan terakhir pada masa akhir hayatnya. FC Kuen

Pewarta : Suriani Mappong
Editor : Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024