Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, siap mengoperasikan transportasi laut antarpulau secara gratis, Pete-pete Laut sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.
Kepala Bidang Angkutan Umum dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Jusman di Makassar, Rabu, mengatakan ada tiga kapal yang ditargetkan untuk menjadi alat transportasi laut dan satu diantaranya sudah siap.
"Transportasi laut antarpulau menjadi janji politik yang kini direalisasikan. Untuk saat ini, baru tersedia satu unit dan tahun depan akan menyusul dua unit lagi," ujarnya.
Jusman menjelaskan layanan transportasi laut menjadi solusi nyata dalam meningkatkan konektivitas antarpulau yang selama ini masih terbatas.
Kapal tersebut sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau, khususnya di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang.
"Program Pete-pete Laut ini merupakan program prioritas Wali Kota Makassar dan janji politiknya saat kampanye yang sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di pulau. Karena itu, kapalnya sudah ada, siap beroperasi tahun ini," katanya.
Jusman mengaku hadirnya Pete-pete Laut yang beroperasi secara gratis menjadi langkah strategis dalam memperkuat mobilitas antarpulau, memangkas kesenjangan layanan, serta membuka ruang percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini tergolong terluar, terpencil, dan terjauh (3T).
"Dengan konektivitas yang semakin baik, pemerintah berharap denyut pembangunan dapat dirasakan secara merata, dari pusat kota hingga pulau-pulau terluar Makassar," terangnya.
Dari tiga kapal akan disiapkan, kini satu unit siap beroperasi secara gratis, memenuhi harapan warga pulau.
Adapun rute kapal kayu tersebut menyusuri beberapa pulau untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pulau Sangkarang, diantaranya, Pulau Lae-lae, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo.
Sementara untuk empat pulau terluar lainya yakni Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu, jarak pulau-pulau tersebut sangat jauh dari daratan Kota Makassar, bahkan beberapa di antaranya termasuk kategori pulau terluar, terpencil, dan terjauh (3T).
Menurut Jusman, peningkatan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di kepulauan itu.