Makassar (ANTARA Sulsel) - Komisi E Bidang Kesra DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi BPJS secara merata di semua kalangan masyarakat.
"Sejumlah persoalan pada program ini masih ada, untuk itu diharapkan sosialisasi diperbanyak kepada masyarakat agar paham tentang program kesehatan yang di berikan pemerintah," kata anggota Komisi E, Endre Cecep Lantara, Senin.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Endre menilai beberapa persoalan seperti masalah pendaftaran, pelayanan terkesan lama waktu berobat termasuk pembelian obat tambahan bagi pasien mengunakan dana pribadi.
"Sosialiasi BPJS ke masyarakat harus langsung terkait banyaknya yang masih belum paham akan hak dan kewajibannya terkait layanan tersebut," paparnya.
Selain BPJS, masalah lain seperti kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesmas dianggap tumpang tindih pada program pemerintah pusat tersebut dan masyarakat miskin dibauat bingung.
"Ini akumulasi dari sejumlah persoalan dan harus segera dicarikan solusi baik dari pihak BPJS maupun Dinas Kesehatan demi memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kami berharap agar sosialisasi diperbanyak," tambah legislator asal Demokrat itu.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Rachmat Latief menjelaskan, program Jamkesda sudah diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, bukan soal pendanaa tetapi pemahaman masyarakat belum untuh tentang JKN dalam hal ini BPJS.
"Yang jelas kita diberikan pemahaman kepada masyarakat jangan sampai ada dualisme sistem jaminan kesehatan masyarakat. Inilah yang menjadi soal, mengenai Jamkseda sudah kita mulai integrasikan seperti Kota Palopo sudah memulai lebih dulu," katanya.
Pihaknya optimisitis 2015 semua daerah di Sulsel segera dilakukan kroscek dengan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS, mengenai pembayaran iuran akan difikirkan pemerintah daerah," ulasnya.
Diketahui saat ini, lanjut dia, ada 159 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi yang sudah mengintegrasikan program Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Mengenai lambatnya penyelesaian hal itu disebabkan provisi Sulsel berbeda dengan provinsi lainnya karena jumlah penduduknya yang mencapai hampir 10 juta jiwa.
"Kami tetap mengadopsi dari kabupaten kota dan provinsi yang berhasil mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS, tetap kita lakukan sosialisasi dengan baik dari BPJS Kesehatan maupun Pemda, Kami optimis proses integrasi ini dapat selesai hingga akhir tahun," tambah Rahmat Agus Setiawan
"Sejumlah persoalan pada program ini masih ada, untuk itu diharapkan sosialisasi diperbanyak kepada masyarakat agar paham tentang program kesehatan yang di berikan pemerintah," kata anggota Komisi E, Endre Cecep Lantara, Senin.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Endre menilai beberapa persoalan seperti masalah pendaftaran, pelayanan terkesan lama waktu berobat termasuk pembelian obat tambahan bagi pasien mengunakan dana pribadi.
"Sosialiasi BPJS ke masyarakat harus langsung terkait banyaknya yang masih belum paham akan hak dan kewajibannya terkait layanan tersebut," paparnya.
Selain BPJS, masalah lain seperti kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesmas dianggap tumpang tindih pada program pemerintah pusat tersebut dan masyarakat miskin dibauat bingung.
"Ini akumulasi dari sejumlah persoalan dan harus segera dicarikan solusi baik dari pihak BPJS maupun Dinas Kesehatan demi memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kami berharap agar sosialisasi diperbanyak," tambah legislator asal Demokrat itu.
Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Rachmat Latief menjelaskan, program Jamkesda sudah diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional, bukan soal pendanaa tetapi pemahaman masyarakat belum untuh tentang JKN dalam hal ini BPJS.
"Yang jelas kita diberikan pemahaman kepada masyarakat jangan sampai ada dualisme sistem jaminan kesehatan masyarakat. Inilah yang menjadi soal, mengenai Jamkseda sudah kita mulai integrasikan seperti Kota Palopo sudah memulai lebih dulu," katanya.
Pihaknya optimisitis 2015 semua daerah di Sulsel segera dilakukan kroscek dengan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS, mengenai pembayaran iuran akan difikirkan pemerintah daerah," ulasnya.
Diketahui saat ini, lanjut dia, ada 159 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi yang sudah mengintegrasikan program Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Mengenai lambatnya penyelesaian hal itu disebabkan provisi Sulsel berbeda dengan provinsi lainnya karena jumlah penduduknya yang mencapai hampir 10 juta jiwa.
"Kami tetap mengadopsi dari kabupaten kota dan provinsi yang berhasil mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS, tetap kita lakukan sosialisasi dengan baik dari BPJS Kesehatan maupun Pemda, Kami optimis proses integrasi ini dapat selesai hingga akhir tahun," tambah Rahmat Agus Setiawan