Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Iqbal Latif meminta bantuan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk menjembatani KPU dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait minimnya anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di dua kabupaten.
"Ada dua daerah yang belum maksimal anggarannya, yaitu Bulukumba dan Luwu Utara," kata Iqbal usai bertemu Gubernur Sulsel di Makassar, Senin.
Iqbal menjelaskan bahwa di Kabupaten Bulukumba, KPU mengusulkan anggaran Pilkada Rp19 miliar tetapi yang disetujui hanya Rp9 miliar. Sedangkan, di Kabupaten Luwu Utara KPU mengusulkan Rp14 miliar dan yang disetujui hanya Rp8 miliar.
"Tentu ini agak kurang dari sisi kebutuhan kami. Sehingga, kami laporkan ke gubernur untuk dapat dijembatani atau difasilitasi agar bisa diberikan porsi yang maksimal untuk anggaran pilkada," ujarnya.
Menurut Iqbal, KPU di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran, dan seluruh pemerintah daerah telah menyiapkan dana APBD.
Meski demikian, lanjutnya, beberapa daerah belum memenuhi anggaran yang diajukan karena saat pengajuan anggaran, payung hukumnya belum jelas sehingga belum maksimal.
"Kalau Toraja Utara baru diusulkan karena mereka baru tahu kalau mereka ikut dalam Pilkada 2015," imbuhnya.
Selain masalah anggaran, Iqbal menyampaikan pihaknya menemui gubernur sebagai tindak lanjut disahkannya revisi undang-undang tentang pilkada.
"Karena dengan pengesahan revisi tersebut, KPU sudah harus bersiap melaksanakan pilkada di 11 kabupaten, termasuk Toraja Utara sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.
Mengenai tahapan pilkada, Iqbal mengaku masih menunggu Peraturan KPU yang sedang disusun KPU Pusat.
"Kalau PKPU telah ada, otomatis KPU akan melaksanakan sesuai tahapan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berjanji akan memberikan dukungan yang maksimal untuk KPU dalam pelaksanaan pilkada, termasuk masalah anggaran.
Menurut gubernur, pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten tersebut tidak boleh mundur, apalagi jika hanya karena masalah anggaran.
"Kalau ada distorsi, laporkan ke saya. Masalah anggaran, harus kita selesaikan. Ini pertemuan awal, jangan mendramatisir pemilu ini terlalu tegang," kata Syahrul. Sigit Pinardi
"Ada dua daerah yang belum maksimal anggarannya, yaitu Bulukumba dan Luwu Utara," kata Iqbal usai bertemu Gubernur Sulsel di Makassar, Senin.
Iqbal menjelaskan bahwa di Kabupaten Bulukumba, KPU mengusulkan anggaran Pilkada Rp19 miliar tetapi yang disetujui hanya Rp9 miliar. Sedangkan, di Kabupaten Luwu Utara KPU mengusulkan Rp14 miliar dan yang disetujui hanya Rp8 miliar.
"Tentu ini agak kurang dari sisi kebutuhan kami. Sehingga, kami laporkan ke gubernur untuk dapat dijembatani atau difasilitasi agar bisa diberikan porsi yang maksimal untuk anggaran pilkada," ujarnya.
Menurut Iqbal, KPU di 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait anggaran, dan seluruh pemerintah daerah telah menyiapkan dana APBD.
Meski demikian, lanjutnya, beberapa daerah belum memenuhi anggaran yang diajukan karena saat pengajuan anggaran, payung hukumnya belum jelas sehingga belum maksimal.
"Kalau Toraja Utara baru diusulkan karena mereka baru tahu kalau mereka ikut dalam Pilkada 2015," imbuhnya.
Selain masalah anggaran, Iqbal menyampaikan pihaknya menemui gubernur sebagai tindak lanjut disahkannya revisi undang-undang tentang pilkada.
"Karena dengan pengesahan revisi tersebut, KPU sudah harus bersiap melaksanakan pilkada di 11 kabupaten, termasuk Toraja Utara sesuai dengan regulasi yang ada," katanya.
Mengenai tahapan pilkada, Iqbal mengaku masih menunggu Peraturan KPU yang sedang disusun KPU Pusat.
"Kalau PKPU telah ada, otomatis KPU akan melaksanakan sesuai tahapan," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berjanji akan memberikan dukungan yang maksimal untuk KPU dalam pelaksanaan pilkada, termasuk masalah anggaran.
Menurut gubernur, pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten tersebut tidak boleh mundur, apalagi jika hanya karena masalah anggaran.
"Kalau ada distorsi, laporkan ke saya. Masalah anggaran, harus kita selesaikan. Ini pertemuan awal, jangan mendramatisir pemilu ini terlalu tegang," kata Syahrul. Sigit Pinardi