Makassar (ANTARA Sulsel) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof A Chaniago mengingatkan agar pembangunan Proyek Center Point of Indonesia (CPI) di pesisir Kota Makassar, Sulawesi Selatan, harus dapat melayani kepentingan publik.
"Kita perlu menjaga kualitas dari fungsi untuk melayani kepentingan publik, jangan sampai pembangunan kawasan yang diinisiasi pemerintah yang dimaksudkan menjadi ikon suatu wilayah lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang atau investor," kata Andrinof saat mengunjungi kawasan CPI di Makassar, Senin.
Andrinof berharap dalam implementasinya nanti, CPI menjadi suatu kawasan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Terkait fungsi publik ini, kata Andrinof, terdapat metode khusus untuk mengkaji seberapa jauh infrastruktur tersebut melayani kepentingan publik.
"Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi investor, karena bisa saja investornya swasta tetapi untuk melayani kepentingan publik," kata dia.
Sementara mengenai rencana dibangunnya Wisma Negara di kawasan CPI ini, Andrinof mengakui terdapat kesalahpahaman karena penggunaan nama Wisma Negara.
"Wisma Negara langsung dibayangkan Istana Negara karena memang Wisma Negara dan Istana Negara yang ada sekarang ini menyatu," tuturnya.
Pihaknya, kata Andrinof, akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian nama, misalnya dengan menggunakan "Wisma Nasional".
"Kalau Wisma Nasional ini menjadi identitas dan kebanggaan nasional, kalau Wisma Negara agak `restricted` sehingga agak berjarak dengan ruang publik di sekitarnya," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Bakti Haruni mengapresiasi kunjungan Menteri PPN ini.
"Kehadiran menteri ini menandakan bahwa aspek legalitas formal pembangunan Wisma Negara sudah mendapat izin dari presiden karena sudah ada Perpres mengenai ini," kata Bakti.
Mengenai perubahan nama Wisma Negara ini, menurut Bakti, tidak menjadi masalah selama wujud dan fungsinya tercapai. Ridwan Ch
"Kita perlu menjaga kualitas dari fungsi untuk melayani kepentingan publik, jangan sampai pembangunan kawasan yang diinisiasi pemerintah yang dimaksudkan menjadi ikon suatu wilayah lebih banyak melayani kepentingan segelintir orang atau investor," kata Andrinof saat mengunjungi kawasan CPI di Makassar, Senin.
Andrinof berharap dalam implementasinya nanti, CPI menjadi suatu kawasan terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Terkait fungsi publik ini, kata Andrinof, terdapat metode khusus untuk mengkaji seberapa jauh infrastruktur tersebut melayani kepentingan publik.
"Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi investor, karena bisa saja investornya swasta tetapi untuk melayani kepentingan publik," kata dia.
Sementara mengenai rencana dibangunnya Wisma Negara di kawasan CPI ini, Andrinof mengakui terdapat kesalahpahaman karena penggunaan nama Wisma Negara.
"Wisma Negara langsung dibayangkan Istana Negara karena memang Wisma Negara dan Istana Negara yang ada sekarang ini menyatu," tuturnya.
Pihaknya, kata Andrinof, akan mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian nama, misalnya dengan menggunakan "Wisma Nasional".
"Kalau Wisma Nasional ini menjadi identitas dan kebanggaan nasional, kalau Wisma Negara agak `restricted` sehingga agak berjarak dengan ruang publik di sekitarnya," jelas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel Bakti Haruni mengapresiasi kunjungan Menteri PPN ini.
"Kehadiran menteri ini menandakan bahwa aspek legalitas formal pembangunan Wisma Negara sudah mendapat izin dari presiden karena sudah ada Perpres mengenai ini," kata Bakti.
Mengenai perubahan nama Wisma Negara ini, menurut Bakti, tidak menjadi masalah selama wujud dan fungsinya tercapai. Ridwan Ch