Makassar (ANTARA Sulsel) - Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan DPRD Makassar meminta kepada Pemerintah Kota agar semua calon pejabat Perusahaan Daerah harus diuji di dewan.
"Lelang jabatan adalah hal yang baru dan pemerintah kota telah sukses melaksanakan itu. Kini untuk penentuan Direktur Persuda juga harusnya dilakukan lelang, tetapi kali ini harus melalui dewan," ujar anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Makassar, Irwan Djafar, Kamis.
Dia berharap jabatan Direktur pada Perusahaan Daerah diisi oleh orang yang memiliki visi yang jelas. Orang yang terpilih harusnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan perusahaan.
"Jangan asal main tunjuk saja. Karena Direktur berperan besar dalam membawa arah Perusda. Kerja mereka berhubungan langsung dengan pendapatan daerah," katanya.
Tahun ini periode kepemimpinan direksi pada enam Perusda di Makassar akan berakhir, mereka antara lain Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM, Perusda Parkir.
Perusda Terminal, Pasar Makassar Raya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta Perusda Rumah Potong Hewan (RPH). Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berencana memilih ulang para direktur utama dan jajarannya melalui mekanisme lelang jabatan.
Menurut Irwan, pimpinan Perusda, sebelum ditunjuk, harus memiliki gambaran umum tentang strategi kepemimpinan. Ia harus bisa meyakinkan tim seleksi tentang programnya terkait upaya mengembangkan perusda.
Sebaliknya, tim seleksi yang akan dijaring itu melakukan penilaian dan mengutamakan orang dengan rekam jejak yang sesuai dengan bidang Perusda itu.
Irwan menambahkan, akan lebih baik jika direksi Perusda diisi oleh orang dari internal perusahaan. Orang dalam dianggap akan lebih memahami tugas dan fungsi, dibanding orang luar, terlebih dari kalangan politikus.
"Kalau harus orang luar, dia harus paham betul, ahli dengan kerja-kerja perusahaan," tegasnya.
Dia mengatakan, lelang jabatan pada Perusda harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan tim seleksi yang berkompeten. Dia menginginkan lelang jabatan perusda harus lebih baik dari lelang jabatan SKPD.
"Harus lebih baik dari lelang jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Banyak kabar miring yang beredar pada lelang jabatan sebelumnya dan kita tidak ingin lelang jabatan perusda diterpa isu miring seperti itu," jelasnya.
Anggota lain Komisi B, Basdir, mengatakan, pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota terkait rencana lelang jabatan pada Perusda.
Meski jadwalnya belum jelas, ia berharap agar sejak jauh hari DPRD khususnya Komisi B dilibatkan dalam proses lelang. Sebab nantinya, direksi Perusda akan lebih banyak berkoordinasi dengan komisi.
Menurut Basdir, pelibatan DPRD bisa lewat proses uji kelayakan. Setelah tim seleksi dari Pemerintah Kota menjaring calon, giliran DPRD yang menimbang dan memutuskan bersama Wali Kota.
"Kita sudah komunikasikan hal ini ke pimpinan dewan dan memang dianjurkan seperti itu," katanya. Agus Setiawan
"Lelang jabatan adalah hal yang baru dan pemerintah kota telah sukses melaksanakan itu. Kini untuk penentuan Direktur Persuda juga harusnya dilakukan lelang, tetapi kali ini harus melalui dewan," ujar anggota Komisi B Bidang Ekonomi DPRD Makassar, Irwan Djafar, Kamis.
Dia berharap jabatan Direktur pada Perusahaan Daerah diisi oleh orang yang memiliki visi yang jelas. Orang yang terpilih harusnya memiliki kapasitas untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan perusahaan.
"Jangan asal main tunjuk saja. Karena Direktur berperan besar dalam membawa arah Perusda. Kerja mereka berhubungan langsung dengan pendapatan daerah," katanya.
Tahun ini periode kepemimpinan direksi pada enam Perusda di Makassar akan berakhir, mereka antara lain Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM, Perusda Parkir.
Perusda Terminal, Pasar Makassar Raya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta Perusda Rumah Potong Hewan (RPH). Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berencana memilih ulang para direktur utama dan jajarannya melalui mekanisme lelang jabatan.
Menurut Irwan, pimpinan Perusda, sebelum ditunjuk, harus memiliki gambaran umum tentang strategi kepemimpinan. Ia harus bisa meyakinkan tim seleksi tentang programnya terkait upaya mengembangkan perusda.
Sebaliknya, tim seleksi yang akan dijaring itu melakukan penilaian dan mengutamakan orang dengan rekam jejak yang sesuai dengan bidang Perusda itu.
Irwan menambahkan, akan lebih baik jika direksi Perusda diisi oleh orang dari internal perusahaan. Orang dalam dianggap akan lebih memahami tugas dan fungsi, dibanding orang luar, terlebih dari kalangan politikus.
"Kalau harus orang luar, dia harus paham betul, ahli dengan kerja-kerja perusahaan," tegasnya.
Dia mengatakan, lelang jabatan pada Perusda harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan tim seleksi yang berkompeten. Dia menginginkan lelang jabatan perusda harus lebih baik dari lelang jabatan SKPD.
"Harus lebih baik dari lelang jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Banyak kabar miring yang beredar pada lelang jabatan sebelumnya dan kita tidak ingin lelang jabatan perusda diterpa isu miring seperti itu," jelasnya.
Anggota lain Komisi B, Basdir, mengatakan, pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota terkait rencana lelang jabatan pada Perusda.
Meski jadwalnya belum jelas, ia berharap agar sejak jauh hari DPRD khususnya Komisi B dilibatkan dalam proses lelang. Sebab nantinya, direksi Perusda akan lebih banyak berkoordinasi dengan komisi.
Menurut Basdir, pelibatan DPRD bisa lewat proses uji kelayakan. Setelah tim seleksi dari Pemerintah Kota menjaring calon, giliran DPRD yang menimbang dan memutuskan bersama Wali Kota.
"Kita sudah komunikasikan hal ini ke pimpinan dewan dan memang dianjurkan seperti itu," katanya. Agus Setiawan