Mamuju (ANTARA Sulbar) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Asri Anas menilai pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak harmonis sehingga kondisi ini ikut menghambat laju pembangunan di daerah.
Hal ini dikemukakan Anggota DPD RI Asri Anas yang juga senator daerah pemilihan (Dapil) Sulbar dalam acara Seminar Konstitusi yang dilangsungkan di Mamuju, Kamis.
Menurut Asri, dalam pencapaian pembangunan di suatu daerah maka dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Namun disayangkan, keharmonisan tersebut tampaknya tak terlihat di Sulbar sebagaimana dinilai sejumlah pihak.
Asri Anas berpandangan, ketidakharmonisan antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten Mamuju tampaknya sudah berlangsung cukup lama sehingga hal ini menjadi problema dalam menata pembangunan.
"Saya lihat kurang harmonis. Ini terlihat adanya perdebatan antara pemda tingkat Provinsi dan Kabupaten yang harus segera diluruskan. Jika tidak maka ini akan menjadi masalah dalam melakukan penataan sistem pembangunan kita di Sulbar. Tetapi semoga ini hanya persepsi saja," ungkapnya.
Ia menyampaikan, perbedaan pandangan memang harus diakui sebagai hal yang lazim terjadi. Akan tetapi, perbedaan paradigma tak mesti dipertahankan oleh satu pihak demi kelanjutan pembangunan di daerah. Polemik ini perlu direkonstruksi agar tatanan pemerintahan di Sulbar dapat menopang aspek pembangunan.
"Berbeda pendapat itu biasa. Namun alangkah baiknya jika kita duduk bersama dan menyatukan persepsi dan saya rasa itu tidak sulit dilakukan sepanjang ada niat baik. Di Sulbar ini saya anggap harus mulai mengkonstruksi cara pandang agar aspek pembangunan berjalan dengan semestinya," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulbar Aras Tammauni juga mengatakan hal yang sama bahwa hubungan antara pemprov dan pemkab tidak berjalan maksimal.
Sehingga kata dia, pemprov dan Pemkab harusnya membangun kebersamaan serta lebih kepada transparansi antara satu sama lain agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan.
"Kita perlu bangun kebersamaan dalam membangun Sulawesi Barat, saya menilai selama ini kita pelajari perkembangan Sulbar terus meningkat, namun antara gubernur dengan bupati nampaknya kurang kebersamaan. Saya lebih bagusnya transparansilah dan satukan persepsi," terang Aras yang juga politisi partai Demokrat ini.
Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka yang juga hadir ditempat yang sama menegaskan, bahwa hubungan pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemprov Sulbar bukannya tidak harmonis, melainkan berjalan dengan semestinya.
Namun demikian, Suhardi Duka mengimbau kalau perlu Gubernur Sulbar memanggil dirinya untuk duduk bersama membahas pembangunan di Sulbar. Hal tersebut yang dinilai bupati dua priode ini sebagai tindakan yang kurang dilakukan oleh Gubernur Sulbar.
"Saya kira kita harmonis saja. Kedepannya saya minta Gubernur panggil Bupati duduk satu meja bahas pembangunan, saya akan siap merespon sepanjang itu untuk pembangunan Sulbar," tegas Suhardi.
Salah satu narasumber Seminar Konstitusi, Dr Notrida JB Mandica menilai bahwa polemik ini merupakan suatu konstalasi politik di daerah yang terjadi secara ekskluisitif, dimana pelaku politik terjebak dalam konsep chaos kepartaian.
"Perbedaan misi dan ketidakmampuan menyatukan konsep, berimbas kepada konflik pendapat dikalangan elit partai. Polemik ini adalah konstalasi politik di daerah yang terjadi secara ekskluisitif, dimana pelaku politik terjebak dalam konsep chaos kepartaian," ungkapnya.
Perbedaan misi dan ketidakmampuan menyatukan konsep, kata dia, berimbas kepada konflik pendapat dikalangan elit partai di daerah ini.
"Ini saya minta harus diluruskan. Jangan kita berperang dengan sesama di suatu daerah yang sama pula, bagaimana daerah mau maju jika pemerintahan provinsi dan kabupaten tak sejalan," ujarnya. FC Kuen
Hal ini dikemukakan Anggota DPD RI Asri Anas yang juga senator daerah pemilihan (Dapil) Sulbar dalam acara Seminar Konstitusi yang dilangsungkan di Mamuju, Kamis.
Menurut Asri, dalam pencapaian pembangunan di suatu daerah maka dibutuhkan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten. Namun disayangkan, keharmonisan tersebut tampaknya tak terlihat di Sulbar sebagaimana dinilai sejumlah pihak.
Asri Anas berpandangan, ketidakharmonisan antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten Mamuju tampaknya sudah berlangsung cukup lama sehingga hal ini menjadi problema dalam menata pembangunan.
"Saya lihat kurang harmonis. Ini terlihat adanya perdebatan antara pemda tingkat Provinsi dan Kabupaten yang harus segera diluruskan. Jika tidak maka ini akan menjadi masalah dalam melakukan penataan sistem pembangunan kita di Sulbar. Tetapi semoga ini hanya persepsi saja," ungkapnya.
Ia menyampaikan, perbedaan pandangan memang harus diakui sebagai hal yang lazim terjadi. Akan tetapi, perbedaan paradigma tak mesti dipertahankan oleh satu pihak demi kelanjutan pembangunan di daerah. Polemik ini perlu direkonstruksi agar tatanan pemerintahan di Sulbar dapat menopang aspek pembangunan.
"Berbeda pendapat itu biasa. Namun alangkah baiknya jika kita duduk bersama dan menyatukan persepsi dan saya rasa itu tidak sulit dilakukan sepanjang ada niat baik. Di Sulbar ini saya anggap harus mulai mengkonstruksi cara pandang agar aspek pembangunan berjalan dengan semestinya," ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulbar Aras Tammauni juga mengatakan hal yang sama bahwa hubungan antara pemprov dan pemkab tidak berjalan maksimal.
Sehingga kata dia, pemprov dan Pemkab harusnya membangun kebersamaan serta lebih kepada transparansi antara satu sama lain agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan.
"Kita perlu bangun kebersamaan dalam membangun Sulawesi Barat, saya menilai selama ini kita pelajari perkembangan Sulbar terus meningkat, namun antara gubernur dengan bupati nampaknya kurang kebersamaan. Saya lebih bagusnya transparansilah dan satukan persepsi," terang Aras yang juga politisi partai Demokrat ini.
Sementara itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka yang juga hadir ditempat yang sama menegaskan, bahwa hubungan pemerintah Kabupaten Mamuju dan Pemprov Sulbar bukannya tidak harmonis, melainkan berjalan dengan semestinya.
Namun demikian, Suhardi Duka mengimbau kalau perlu Gubernur Sulbar memanggil dirinya untuk duduk bersama membahas pembangunan di Sulbar. Hal tersebut yang dinilai bupati dua priode ini sebagai tindakan yang kurang dilakukan oleh Gubernur Sulbar.
"Saya kira kita harmonis saja. Kedepannya saya minta Gubernur panggil Bupati duduk satu meja bahas pembangunan, saya akan siap merespon sepanjang itu untuk pembangunan Sulbar," tegas Suhardi.
Salah satu narasumber Seminar Konstitusi, Dr Notrida JB Mandica menilai bahwa polemik ini merupakan suatu konstalasi politik di daerah yang terjadi secara ekskluisitif, dimana pelaku politik terjebak dalam konsep chaos kepartaian.
"Perbedaan misi dan ketidakmampuan menyatukan konsep, berimbas kepada konflik pendapat dikalangan elit partai. Polemik ini adalah konstalasi politik di daerah yang terjadi secara ekskluisitif, dimana pelaku politik terjebak dalam konsep chaos kepartaian," ungkapnya.
Perbedaan misi dan ketidakmampuan menyatukan konsep, kata dia, berimbas kepada konflik pendapat dikalangan elit partai di daerah ini.
"Ini saya minta harus diluruskan. Jangan kita berperang dengan sesama di suatu daerah yang sama pula, bagaimana daerah mau maju jika pemerintahan provinsi dan kabupaten tak sejalan," ujarnya. FC Kuen